Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /home/dotcom/www/koran-o/wp-includes/plugin.php on line 580

HAK ANGKET salah alamat KPK Tak Peduli Langkah DPR

JAKARTA–Meski rapat paripurna DPR menyetujui penggunaan hak angket terkait pelaksanaan tugas KPK, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menegaskan lembaganya tetap fokus melanjutkan pengusutan kasus-kasus korupsi termasuk perkara KTP-ELektronik (E-KTP).
”Kemungkinan tindakan hukum lain akan kami bicarakan lebih lanjut di KPK. Namun yang pasti, kami tetap akan fokus pada penanganan kasus-kasus korupsi, termasuk E-KTP dan BLBI [Bantuan Likuiditas Bank Indonesia] yang sekarang sedang berjalan,” kata Laode di Jakarta, Jumat (28/4).
”Kami mendengar palu tentang hak angket sudah diketok di paripurna DPR, namun terdapat penolakan dari sejumlah anggota DPR dan bahkan ada fraksi yang walk-out. Apakah hal itu berkonsekuensi terhadap sah atau tidaknya keputusan hak angket tersebut akan kami pelajari terlebih dahulu,” tambah Laode.
Usulan hak angket ini tercetus saat KPK melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III pada Rabu (19/4) dini hari karena KPK menolak untuk membuka rekaman pemeriksaan mantan anggota Komisi II dari Fraksi Partai Hanura Miryam S Haryani di luar persidangan terkait kasus KTP Elektronik.
Pada sidang dugaan korupsi KTP-E pada 30 Maret 2017, penyidik KPK yang menangani kasus tersebut yaitu Novel Baswedan mengatakan Miryam ditekan oleh sejumlah ang­gota Komisi III untuk tidak me­ngakui fakta-fakta menerima dan membagikan uang dalam penganggaran KTP-E.
Nama-nama anggota Komisi III itu, menurut Novel, adalah Ketua Komisi III dari Fraksi Golkar Bambang Soesatyo, Wakil Ketua Komisi III dari Fraksi Gerindra Desmond Junaidi Mahesa, anggota Komisi III dari Fraksi Partai Hanura, Sarifuddin Suding, anggota Komisi III dari Fraksi PDI-Perjuangan Masinton Pasaribu dan satu orang lagi yang Novel lupa Novel namanya.
Laode kembali mengingatkan usulan hak angket diawali dari kesaksian Novel Baswedan di persidangan dan dan penolakan KPK untuk membuka rekaman pemeriksaan BAP Miryam. ”Jika bukti-bukti dibuka hal itu berisiko menghambat proses hukum dan dapat berdampak pada penanganan kasus e-KTP. Segala upaya yg dapat menghambat penanganan kasus ko­rupsi akan ditolak KPK,” tegas Laode.
Beberapa jam sebelumnya, Rapat Paripurna DPR menyetujui penggunaan hak angket terkait pelaksanaan tugas KPK yang diatur dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. ”Apakah usul hak angket tentang pelaksanaan tugas KPK yang diatur dalam UU KPK dapat disetujui menjadi hak angket DPR,” kata Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dalam Rapat Paripurn di Gedung Nusantara II, Jakarta, kemarin.
Setelah sebagian besar anggota DPR menyatakan setuju lalu Fahri dengan cepat mengetuk palu sebagai tanda keputusan telah diambil. Namun beberapa anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra maju ke depan meja pimpinan DPR sebagai bentuk protes atas pengambilan keputusan yang terlalu cepat. Namun protes itu diabaikan Pimpinan DPR sehingga Rapat Paripurna tetap berjalan.
Sedangkan peneliti ICW Lalola Easter mengatakan bahwa tindakan Fahri Hamzah ilegal dan sewenang-wenang (abuse of power). ”Tindakan Wakil Ketua DPR yang memutuskan sepihak tanpa adanya persetujuan anggota, merupakan tindakan ilegal dan sewenang-wenang. Lebih lanjut lagi tindakan ini merendahkan hak masing-masing anggota DPR. (Antara)

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>