Isu ”Backing” Taksi Online Tak Digubris

SOLO—Dinas Perhubungan (Dishub) Solo memilih tak menggubris isu adanya “backing” pada komunitas-komunitas pengemudi taksi online pelat hitam di Kota Bengawan seperti yang diadukan perusahaan taksi konvensional.
Kepala Dishub Solo, Hari Prihatno, menjelaskan Dishub selalu bekerja sesuai aturan dan kewenangan sehingga merasa tak perlu menelusuri lebih jauh adanya laporan keberadaan “backing” pada komunitas pengemudi taksi online pelat hitam di Solo. Dishub akan menindak siapa saja yang menyalahi aturan tanpa memedulikan ada “backing” atau tidak. Lagi pula, para pelaku usaha, pengemudi taksi lokal, atau siapa pun pihak dipersilakan melapor ke pihak berwajib jika mendapat perlakuan tak mengenakan yang dilakukan oleh pihak lain.
“Kami pernah mendapat cerita dari teman-teman taksi lokal. Tapi itu sudah lama. Yang jelas laporan itu disampaikan saat digelar pertemuan antara Pemkot dengan taksi lokal,” jelas Hari saat dimintai tanggapan Koran Solo terkait kepastian hukum dalam pengelolaan bisnis taksi di Solo, Selasa (8/5).
Hari enggan menanggapi lebih lanjut masalah keberadaan “backing” pengemudi taksi online pelat hitam di Solo.

Dia meminta Koran Solo menanyakan langsung masalah itu ke pengusaha atau pengemudi taksi konvensional yang merasa dirugikan.
Hari tak memberi konfirmasi dari perusahaan mana pengelola atau pengemudi taksi pelat kuning yang pernah menyampaikan keluhan atas dugaan adanya “backing” para pengemudi taksi online pelat hitam. “
Keberadaan “backing” tersebut disinyalir untuk memastikan agar para pengemudi taksi online pelat hitam bisa terus beroperasi di tengah-tengah maraknya penolakan operasional taksi online di Kota Solo. Selain itu, ”backing” dimaksudkan untuk mengendurkan niat pemerintah maupun pihak berwajib melakukan penindakan terhadap taksi online ilegal.
Sementara itu, saat disinggung terkait penerapan Permenhub No. 108/2017, Hari menyebut Dishub Solo hingga kini belum menerima arahan lebih lanjut dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) atau Dishub Jawa Tengah (Jateng). Maka dari itu, Dishub hingga kini belum pernah melakukan penindakan apa pun kaitannya dengan implementasi Permenhub No. 108/2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.
Diwawancarai terpisah, Direktur PT Sekar Gelora Taksi, Meddy Sulistyanto, enggan membeberkan secara gamblang apa yang terjadi di lapangan terkait fenomena “backing” komunitas taksi online pelat hitam demi alasan keamanan dan menjaga kondusivitas. Dia hanya menuturkan bahwa premanisme akan terus tumbuh subur jika tak ada aturan atau ada aturan tapi tak ditegakkan. Meddy sendiri menuntut Permenhub No. 108/2017 benar-benar diberlakukan dengan segera. Dia menyebut hal yang paling krusial untuk diterapkan dari Permenhub No. 108/2017 adalah terkait pemberlakuan kuota angkutan sewa khusus. Meddy menganggap layanan taksi di Solo kini sudah terlalu banyak. Dengan demikian, usaha layanan taksi terancam. (JIBI)

 

IRAWAN SAPTO ADHI