Korupsi Dana Desa Kades Divonis 1,5 Tahun Penjara

SRAGEN—Kepala Desa (Kades) nonaktif Hadiluwih, Sumberlawang, Sragen, Wiranto, dinyatakan bersalah dalam sidang kasus dugaan penyimpangan dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) 2016 oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Semarang, Senin (7/5).
Dalam putusannya, majelis hakim mengganjar Wiranto dengan hukuman satu tahun enam bulan penjara, dan denda Rp50 juta subsider satu bulan penjara. Terdakwa juga diminta membayar uang pengganti kerugian negara Rp178.762.680 subsider satu tahun penjara.
Penjelasan tersebut disampaikan Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Sragen, Adi Nugraha, saat diwawancara wartawan, Selasa (8/5). ”Atas vonis tersebut terdakwa dan jaksa penuntut umum [JPU] menyatakan pikir-pikir,” ujar dia. Menurut Adi, jaksa dan terdakwa diberi waktu sepekan ke depan untuk memikirkan vonis yang dijatuhkan hakim. Setelah itu jaksa dan terdakwa harus menyatakan sikap apakah menerima atau menolak vonis itu. ”Pikir-pikir ini akan menerima atau malah minta banding,” kata dia.
Adi menjelaskan sebenarnya hukuman penjara yang dijatuhkan majelis hakim sama dengan tuntutan JPU. Yang beda hanya di hukuman pengganti bila terdakwa tidak mampu membayar denda Rp50 juta. JPU menuntut denda sebesar Rp50 juta subsider tiga bulan penjara. Sedangkan majelis hakim memutuskan memvonis denda Rp50 juta subsider satu bulan penjara. ”Terdakwa dinyatakan bersalah merugikan negara Rp418 juta. Terdakwa sudah membayar Rp228 juta. Sisanya Rp178.762.680 belum dibayar harus dikembalikan,” urai dia.
Terpisah, Ketua Forum Masyarakat Sragen (Formas), Andang Basuki, berharap dengan divonisnya Wiranto hukuman penjara satu tahun enam bulan bisa menjadi greget bagi aparat penegak hukum. Tujuannya agar kasus pengelolaan dana desa benar-benar diusut. Apalagi menurut Andang pengelolaan dana desa memang rawan dengan penyimpangan. ”Bila polisi pernah menyelidiki, bila memang sudah cukup bukti, agar segera disidik, agar menjadi terang benderang. Ada semacam kepastian hukumnya,” sambung dia.
Andang juga berharap agar pengungkapan kasus dugaan penyimpangan DD/ADD Hadiluwih bisa memberikan efek jera bagi kades-kades lain. ”Vonis bersalah terdakwa kasus Hadiluwih menjadi peringatan bagi kades lain agar jangan bermain-main di pengelolaan dana,” seru dia. Apalagi menurut Andang saat ini masyarakat sudah cerdas dan mampu melihat adanya kecurangan atau tidak dalam pengelolaan anggaran. ”Yang lebih penting menurut saya Pemkab segera mengoptimalkan monitoring dan evaluasi [monev]. Ditingkatkan lagi,” ujar dia.Andang menilai terjadinya penyimpangan pengelolaan anggaran desa terjadi tidak lepas dari lemahnya sistem monev oleh pemerintah. Padahal pada praktiknya pemerintah dapat menggandeng lembaga swadaya masyarakat (LSM) agar monev bisa lebih optimal.
Kapolres Sragen, AKBP Arif Budiman, menyatakan dari 20 desa yang diduga melakukan penyimpangan anggaran desa pada tahun 2017, tidak semua dilanjutkan ke langkah penyelidikannya. Sebab indikasi penyimpangan yang ditemukan selama proses penyelidikan oleh polisi tidak cukup kuat. Tapi ada beberapa desa yang terus dilakukan pendalaman lantaran indikasi penyimpangannya kuat.
”Saya lupa berapa desa yang masih kami lakukan penyelidikan terkait indikasi penyimpangan itu. Ini saya sedang di Mapolda [Jateng]. Tapi intinya tak semua dari 20 desa itu yang kami dalami,” kata dia. (JIBI/Kurniawan)