LARANGAN EKS KORUPTOR NYALEG Parpol Didorong Kedepankan Integritas Caleg

JAKARTA— Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih menyatakan langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) melarang mantan koruptor menjadi caleg dalam Pemilu 2019 akan mendorong partai politik (parpol) mengedepankan rekam jejak integritas caleg, yaitu tidak pernah terlibat dalam kasus korupsi bagi para caleg mereka.
”Ini akan memberikan pilihan caleg yang lebih baik kepada masyarakat atau pemilih. Selain itu, akan mencegah anggota DPR/DPRD aktif untuk tidak melakukan korupsi,” tulis Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih dalam siaran pers mereka sebagaimana dikutip Koran Solo dari laman antikorupsi.org, Minggu (27/5).
Sebanyak enam parpol tidak mempermasalahkan mantan narapidana kasus korupsi menjadi calon anggota legislatif (caleg). Enam partai itu adalah PDIP, Golkar, Gerindra, PAN, PKS, dan PPP. Sedangkan empat partai lainnya yaitu Partai Demokrat (PD), PKB, Nasdem, dan Hanura, sepakat dengan sikap KPU yang akan mengeluarkan peraturan KPU (PKPU) larangan mantan koruptor menjadi caleg.
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih terdiri atas Indonesia Corruption Watch (ICW), Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Komite Pemantau Legislatif (Kopel), Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif (Kode Inisiatif), dan Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas.
ICW mencatat selama 2017, terdapat 37 anggota DPRD yang menjadi tersangka korupsi. Sejak 2004-2017, KPK juga menetapkan 144 anggota DPR/DPRD menjadi tersangka korupsi. Dari jumlah itu, dalam empat tahun terakhir (2014-2017), anggota DPR/DPRD yang menjadi tersangka sebanyak 71 orang atau 49,30%. Jumlah legislator yang terjerat korupsi di tangan KPK berada di peringkat ketiga di bawah kalangan swasta 184 orang dan pejabat eselon I/II/II 175 orang.
”Urgensi larangan mantan narapidana kasus korupsi memasuki arena kontestasi elektoral juga berangkat dari adanya fenomena residivis korupsi atau orang yang pernah dijatuhi hukuman dalam perkara korupsi lalu kembali melakukan korupsi setelah selesai menjalani hukuman,” sebut Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih di laman perludem.org.
ICW mencatat setidaknya ada tiga residivis korupsi yaitu Bupati Hulu Sungai Tengah Abdul Latif. Abdul yang ditangkap KPK pada Januari 2017 pernah dihukum 1,5 tahun penjara dalam kasus korupsi pembangunan SMA pada 2018. Berikutnya Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur Mochammad Basuki yang ditangkap KPK pada Juni 2017 lalu juga pernah terlibat korupsi pada 2002. Saat menjabat sebagai Ketua DPRD Jawa Timur, politikus Gerindra yang sebelumnya dari PDIP ini dihukum satu tahun penjara dalam korupsi premi asuransi kesehatan anggota DPRD. Ada juga Ketua KONI Samarinda Aidil Fitra yang menjadi tersangka korupsi PON pernah dihukum satu tahun penjara saat menjadi anggota DPRD Samarinda pada 2010.
”KPU harus konsisten dengan larangan [eks koruptor menjadi caleg]. Langkah tersebut merupakan langkah progresif yang menunjukkan keseriusan dan komitmen KPU menjaga integritas pemilu dari sisi peserta yang patut diapresiasi,” sebut Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini.
Tergantung Parpol
PDIP mengatakan persoalan eks koruptor boleh jadi caleg atau tidak lebih baik dikembalikan kepada masing-masing partai. Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno menyatakan parpol yang bisa menimbang untung-rugi ataupun dampak dari pencalonan seseorang.
”Ada tarik-menarik antara pertimbangan yuridis dan etis. Bila etika kita pegang teguh, PKPU harus kita dukung. Hanya, peraturan tersebut tidak membedakan gradasi kesalahan dalam peristiwa korupsi tersebut. Ada orang-orang yang sebenarnya hanya ikut-ikutan atau tidak memahami administrasi keuangan negara sehingga terjebak korupsi,” ujar dia.
Golkar dan Gerindra sama-sama menilai larangan eks napi korupsi mejadi caleg yang akan masuk dalam PKPU bakal kalah jika ada gugatan karena tak punya landasan hukum dalam UU Pemilu. Wasekjen Golkar Sarmuji menilai PKPU yang memuat larangan eks koruptor menjadi caleg rentan digugat karena tak ada landasan hukum.
”Narapidana yang sudah menjalani hukuman pada dasarnya sudah kembali menjadi warga biasa dengan segala hak yang dimiliki kecuali haknya dicabut pengadilan untuk masa tertentu,” ucap Sarmuji.
Sekjen PAN Eddy Soeparno pun menilai, para eks koruptor itu sudah ’melunasi’ kesalahannya saat menjalani hukuman di penjara. PKS juga menyebut PKPU itu rentan membuat tercabutnya hak politik seseorang. Wasekjen PKS Abdul Hakim meminta Kemenkum HAM memastikan PKPU tersebut tidak melanggar HAM.
Wakil Sekjen PKB Daniel Johan menyatakan PKB mendukung penuh PKPU yang mengatur larangan eks narapidana korupsi maju menjadi anggota legislatif. Menurut Daniel, semangat pemberantasan korupsi dari KPU ini perlu didukung. Daniel berharap pemerintah bersama DPR bisa memperkuat tafsiran PKPU ini di UU Pemilu 7/2017.
Wasekjen PD Didi Irawadi menyebut banyak orang baik yang lebih layak untuk didukung menduduki kursi legislatif. ”Masih banyak orang-orang yang baik, kenapa harus eks narapidana?” ujar Didi.
”Di tengah kinerja DPR yang masih belum baik, dan terus sedang berbenah diri untuk meraih kembali kepercayaan publik, alangkah baiknya jangan ditambah lagi beban dan situasi yang makin menjauhkan dewan dari rakyat,” lanjut dia.
Sikap yang sama disampaikan Partai Nasdem dan Hanura. Alasannya, tak ada jaminan seorang mantan napi korupsi tak akan kembali terlibat dalam jeratan yang sama.
PKPU yang berisi larangan bagi mantan koruptor menjadi caleg akan dikirimkan ke Kementerian Hukum dan HAM pekan ini dan diharapkan segera disahkan. Pengajuan daftar caleg dari partai ke KPU dijadwalkan dilakukan pada 4-17 Juli mendatang. Selain larangan bagi eks koruptor, KPU juga melarang eks narapidana bandar narkoba dan eks narapidana kejahatan seksual terhadap anak menjadi caleg.
Komisioner KPU Hasyim Asy’ari menyatakan caleg haruslah orang yang tidak pernah dijatuhi hukuman pidana Larangan itu juga mengacu ke UU Pemilu dan UU Pilkada. Dalam UU Pemilu, syarat capres dan cawapres tidak boleh terlibat korupsi. (Detik/Antara/Danang Nur Ihsan/JIBI)