Aksi Tuntut Gaji dan THR RSIS Ricuh

SUKOHARJO—Kericuhan mewarnai aksi unjuk rasa karyawan Rumah Sakit Islam Surakarta (RSIS) saat menuntut pembayaran gaji dan THR, Senin (4/6).

Pada siang kemarin seratusan karyawan melakukan dialog dengan pengelola rumah sakit yang diwakili pemimpin Yayasan Wakaf RSIS, M. Djufrie As. dan Amin Romas serta Direktur Pelayanan Umum RSIS, Surya Darmawan. Sejumlah karyawan mendesak agar mereka mundur dari yayasan dan menjual aset perusahaan agar bisa menutup gaji dan tunjangan hari raya (THR) karyawan yang diutang. “Mundur atau aset dijual,” teriak para karyawan saat dialog di RS di Pabelan, Kartasura, Sukoharjo tersebut.
Namun karena tak ada titik temu, salah seorang karyawan yang sejak awal ikut dialog tak bisa menahan emosi dan memecahkan kaca meja yang berada di depan tempat duduk para pemimpin Yarsis.
Bersambung ke Hal. 6 Kol. 4
Karyawan yang memecahkan kaca lantas ditenangkan dan dibawa karyawan lainnya ke luar ruangan.
Sementara itu Wakil Sekretaris Serikat Pekerja RSIS, Suyamto, saat ditemui wartawan mengatakan pada intinya karyawan menuntut kesejahteraan mereka dipenuhi. Di antaranya tunjangan hari raya (THR) diberikan utuh. THR 2018 ini diutang oleh rumah sakit sehingga belum bisa diberikan. “Sedangkan THR 2017 baru diberikan 75 persen sehingga kurang 25 persen. Itu pun sejak kira-kira Agustus tahun lalu jam kerja karyawan sudah banyak dikurangi. Untuk penggajian mulai 1 Oktober 2017 karyawan menerima 50 persen. Saat itu RSIS mulai merumahkan sejumlah karyawan,” ungkap dia.
Bagi mereka yang dirumahkan, papar dia, tetap disanggupi gaji 50 persen dari gaji normal, namun realitanya hanya diberikan 25 persen, karena yang 25 persen diutang pihak RSIS. Sedangkan karyawan yang masuk gajinya diberikan 50 persen dan sisanya diutang.
Kondisi itulah, kata dia, yang memicu para karyawan menuntut hak-hak mereka. Sebab selama ini perusahaan dinilai hanya menjanjikan akan melunasi kekurangan kalau kondisi rumah sakit membaik. Tetapi karena tidak ada kepastian, mereka berkumpul bersama-sama mendesak perusahaan segera membayar lunas hak-hak mereka. “Selama ini tidak ada kejelasan dan belum ada iktikat rumah sakit kapan mau membayar kami.”
Dia menjelaskan dulu total karyawan sebanyak 600-an orang, sekarang setelah kondisi rumah sakit semakin tak menentu beberapa di antara mereka mengundurkan diri. Saat ini karyawan yang masih terdaftar kira-kira sebanyak 460 orang dari sebelumnya 600-an. Dampak lain dari konflik pengelolaan di antaranya dari berbagai unit pelayanan, hanya empat yang buka. Unit itu antara lain instalasi gawat darurat (IGD), hemodialisis, keperawatan dan rawat jalan. Jumlah ranjang di RSIS sebanyak 208, namun saat ini pasien yang rawat inap hanya ada tiga orang. Sekarang dokter spesialis yang praktik tinggal empat orang dari sebelumnya kira-kira 30 orang.
Pada bagian lain Djufrie yang dimintai pendapat soal tuntutan karyawan menegaskan dia tak akan mundur.
“Kami tidak akan mundur dari direksi rumah sakit, karena mempunyai tanggung jawab rumah sakit ini sebagai harta wakaf, sampai kapan pun,” ujar dia. Soal THR yang belum dibayarkan dia mengakuinya karena rumah sakit tidak mempunyai uang. Kewajiban membayar itu akan diberikan sampai rumah sakit beroperasi normal.
Ditanya sanksi dari pemerintah karena tak bisa memberi THR kepada karyawan, Djufrie mengaku tak ada pilihan lain. Dia mengatakan saat ini operasional rumah sakit jauh dari normal. Karena dana operasional rumah sakit diblokade pengurus Yayasan RSIS (Yarsis) pada tahun 2011 senilai hampir Rp5 miliar. Soal pemotongan gaji karyawan dan perumahan sejumlah karyawan dilakukan mengingat kondisi rumah sakit yang dinilai tak memungkinkan berjalan normal. (JIBI)

ISKANDAR
redaksi@koransolo.co