78.065 SKTM di Jateng Fiktif

SEMARANG—Gubernur
Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo, meminta setiap SMA dan SMK negeri di Jawa Tengah melakukan verifikasi secara mendetail terkait penggunaan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari calon siswa.

IMAM YUDA SAPUTRA
redaksi@koransolo.co

Hal itu disampaikan Ganjar setelah menemukan adanya 78.065 SKTM fiktif saat proses verifikasi di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Jateng, Kota Semarang, Selasa (10/7). Jumlah 78.065 SKTM itu merupakan SKTM yang digunakan calon siswa mendaftar di SMA dan SMK negeri (SMKN) dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) online tahun ini.
Berdasarkan data Dinas Pendidikan diketahui untuk SMA jumlah daya tampung yakni 113.325 dengan jumlah pendaftar 113.092 siswa. Jumlah peminat menggunakan SKTM yakni 62.456 dan setelah dilakukan verifikasi tinggal 26.507. Dengan demikian, berarti masih ada kursi yang belum terisi untuk SMA.
Sedangkan untuk SMKN diketahui jumlah pendaftar memang lebih banyak dibandingkan kuota, yakni 108.460 siswa dengan kuota 98.486. Pengguna SKTM sebanyak 86.436 yang masuk seleksi 44.320 atau dengan persentase sekitar 45%. Ganjar menegaskan seluruh sekolah pada Selasa (10/7) diminta melakukan verifikasi SKTM dengan menerjunkan langsung para guru.

“Banyak komplain terkait SKTM yang masuk ke saya. Sebenarnya teman-teman di daerah sudah banyak yang melakukan verifikasi dan bagus, namun ada juga yang kurang serius. Hari ini full semua saya perintahkan untuk verifikasi,” ujar Ganjar saat dijumpai wartawan di Kantor Disdikbud Jateng, Selasa.
Pada pantauan itu, ditemukan data adanya sejumlah sekolah yang menerima siswa dengan menggunakan SKTM dengan jumlah yang janggal, seperti halnya penggunaan SKTM mencapai di atas 60%, bahkan sampai 90%. Ganjar kemudian menelepon langsung sejumlah kepala sekolah yang belum melakukan verifikasi, seperti SMAN Mojogedang Karanganyar, SMKN 2 Karanganyar, dan SMKN 1 Purwokerto. Ketiga kepala sekolah itu yakni Purwadi, yang saat ini menjabat Kepala SMAN Mojogedang, Karanganyar; Kepala SMKN 1 Blora, Mariya; dan Kepala SMKN 1 Purwokerto, Asep Saeful Anwar.
“Pak, jenengan berarti tidak melakukan perintah Kepala Dinas untuk verifikasi faktual? Hari ini verifikasi, saya minta semua guru diturunkan! Laporkan siang hari ini juga!” ujar Ganjar melalui telepon seluler kepada Kepala SMAN Mojogedang Karanganyar, Purwadi.
Saat ditelepon Ganjar, Purwadi mengaku belum melakukan verifikasi karena tidak mendapat surat dari Disdikbud Jateng. Ganjar semakin kesal karena hal tersebut membuktikan sensitivitas kepala sekolah rendah. Kepala SMKN 1 Blora dan SMKN 1 Purwokerto juga menyatakan belum melakukan verifikasi karena tidak mendapat instruksi dari Disdikbud Jateng.
“Sebenarnya teman-teman di daerah sudah banyak yang melakukan verifikasi, tapi ada juga yang enggak serius. Hari ini semua saya perintahkan verifikasi. Saya tegaskan kepada kepala sekolah yang tidak mau verifikasi. Kalau tidak mau jadi kepala sekolah ya berhenti, saya tegas saja,” ujar Ganjar.
PPDB online dilaksanakan berda­sarkan Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 yang mewajibkan pemerintah provinsi menerima siswa tidak mampu paling sedikit 20% dari kuota yang dibutuhkan. “Tapi tidak ditulis maksimalnya, maka terjadi perdebatan. Saya pastikan, setelah ini saya bertemu pak menteri dan sistemnya harus diubah. Masukan ke saya sudah banyak sekali, secara sosiologis tidak aplikatif karena ada demoralisasi penggunaan SKTM,” terang Ganjar.
Ganjar mengaku akan terus memantau verifikasi SKTM yang dilakukan pihak sekolah. Ia bahkan meminta sekolah untuk menunda jadwal pengumuman siswa yang diterima, jika proses verifikasi belum selesai.
Kepala Disdikbud Jateng, Gatot Bambang Hastowo, mengatakan sudah mengumpulkan kepala sekolah ataupun perwakilan pada Jumat (6/7) untuk melakukan verifikasi penggunaan SKTM. Sejumlah sekolah sudah melakukan verifikasi, bahkan ada juga yang menggandeng pihak kepolisian untuk melakukan penyelidikan terkait data palsu. “Kerja sama dengan kepolisian setempat untuk menjelaskan aturan hukumnya. Seperti yang dilakukan SMAN 1 Boyolali. Dan ternyata setelah orang tua dikumpulkan, ada yang menarik SKTM,” ujar Gatot.
Bertambah
Sementara itu, Balai Pengendali Pendidikan Menengah dan Khusus (BP2MK) Wilayah III Disdikbud Jateng memperkirakan jumlah SKTM fiktif yang ditemukan diperkirakan bertambah. Hal itu didasari dari proses verifikasi ulang di SMA/SMK se-Jateng masih berlangsung sampai sekarang.
“Kami menerima informasi sampai Selasa ini sudah ditemukan SKTM palsu [fiktif] 78.258 dari sebelumnya hanya 78.065. Diperkirakan jumlah SKTM palsu [fiktif] terus bertambah mengingat masih ada sekolah melakukan verifikasi SKTM dengan mendatangi rumah siswa,” ujar Kepala BP2MK Wilayah III Disdikbud Provinsi Jateng, Jasman Indratno, saat dihubungi, Selasa.
Jasman mengungkapkan 78.258 SKTM fiktif ini tersebar di 35 kabupaten/kota di Jateng. Sementara dari data sementara di Soloraya tidak ditemukan adaya SKTM fiktif. Ia mengapresiasi cara kerja Pemkot Solo yang mengunci data siswa miskin (gakin) dengan Surat Keputusan (SK) Wali Kota Solo. Siswa yang mendaftar menggunakan SKTM dan namanya tidak masuk data base gakin SK Wali Kota berarti SKTM fiktif.
“Seharusnya apa yang dilakukan Pemkot Solo bisa dicontoh kepala daerah lain agar pemalsuan SKTM tidak terjadi saat penerimaan siswa baru 2018/2019. Kami perlu mendorong agar kedepan kepala daerah lain bisa lebih selektif dalam mengeluarkan SKTM,” kata dia.
Ditanya mengenai Kepala SMAN Mojogedang, Karanganyar, Purwadi, yang terancam dipecat Gubernur Jateng akibat tidak melakukan verifikasi SKTM di lapangan, Jasman membantah hal itu.
“Sudah kebiasaan dia [Ganjar] seperti itu. Bagi saya ancaman itu tidak ada. Saya sendiri bersama tim BP2MK menuju ke sekolah untuk bersama-sama melakukan verifikasi SKTM. Hasilnya tidak ada temuan SKTM palsu [fiktif],” kata dia. (Muhammad Ismail/JIBI/Semarangpos.com)