Pemerintah Angkat 100.000 Guru Honorer Jadi PNS

Medali Perak: Tim lari Indonesia merayakan kemenangan setelah berhasil finis di urutan kedua dan meraih medali perak nomor lari estafet 4×100 meter putra Asian Games 2018 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis (30/8).

JAKARTA—Pemerintah menyetujui usulan pengangkatan 100.000 guru honorer menjadi pegawai negeri sipil (PNS) yang diajukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pada tahun ini.
Sebelumnya, pada 6 Juli lalu di Padang, Sumatra Barat, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy, mengaku telah mengusulkan pengangkatan 100.000 guru honorer menjadi PNS pada 2018. ”Kami hanya dapat mengusulkan pengangkatan guru honorer sesuai kuota guru yang pensiun,” katanya, saat itu.
Namun, Kemendikbud tidak memiliki kewenangan mengangkat guru honorer menjadi PNS. Yang berwenang adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).
Sementara itu, saat memberikan keterangan pada Rabu (29/8) lalu, Muhadjir mengatakan pemerintah menyetujui usulan Kemendikbud. ”Sudah ada persetujuan, Insya Allah kuota 100.000 seperti yang Pak Wakil Presiden sampaikan,” ujar Muhadjir di Jakarta, Rabu.
Muhadjir sebenarnya mengajukan lebih dari 100.000 orang, namun yang disetujui Kemenpan RB hanya kuota 100.000 guru honorer untuk diangkat sebagai PNS di seluruh Indonesia. Menurut Muhadjir, dalam pengangkatan guru honorer ada proses yang akan dilewati. Dengan demikian, dia belum bisa memberitahukan waktu pengangkatan itu dilakukan.
Apabila negara memiliki uang yang cukup dengan kondisi perekonomian baik, pengangkatan dapat dilakukan dengan jumlah yang lebih banyak dari pengusulan tersebut. Butuh tujuh tahun untuk mengangkat guru honorer di seluruh Indonesia yang jumlahnya mencapai 736.000 orang untuk menjadi guru PNS.
”Jumlah guru honorer di seluruh Indonesia saat ini sekitar 736.000 orang. Kalau misalnya setiap tahun pemerintah mengangkat 100.000 orang guru honorer, butuh waktu tujuh tahun lebih untuk bisa menyelesaikan permasalahan guru honorer,” kata dia.
Wakil Ketua DPR, Taufik Kurniawan, pada Hari Pendidikan 2 Mei 2018 lalu mengatakan kondisi guru honorer di Indonesia masih memprihatinkan. ”Walau Indonesia memiliki peringatan Hardiknas, namun menjadi sangat ironi karena hingga kini masih banyak tenaga pengajar atau guru honorer yang belum mendapatkan kesejahteraan layak,” kata Taufik.
Dia prihatin dengan kondisi guru honorer karena gaji mereka jauh dari kata layak, bahkan di bawah angka Upah Minimum Regional (UMR). Honor itu tidak sebanding dengan perjuangan mereka dalam mencerdaskan anak bangsa. ”Mereka bahkan harus mencari pekerjaan sampingan. Ini harus menjadi renungan kita bersama agar ada solusi ke depannya,” ujar dia.
Taufik yang juga politikus PAN itu mendorong keberpihakan negara dengan memprioritaskan guru honorer yang telah mengabdi kepada negara, bahkan hingga belasan tahun, untuk diangkat menjadi PNS. Dia menilai perjuangan para guru, khususnya guru honorer, harus mendapat penghargaan yang layak dari negara. Akibat kecilnya honor, guru-guru tersebut tidak mampu mengembangkan kemampuan diri mereka.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Solo, Unggul Sudarmo, menyambut baik kebijakan pemerintah yang akan mengangkat 100.000 guru honorer menjadi PNS.
Solo, menurut dia, masih kekurangan ratusan guru SD dan SMP. Pengangkatan guru honorer dapat mengatasi defisit tenaga pengajar. Kekurangan guru terjadi sejak adanya kebijakan pemerintah yang melakukan moratorium atau menghentikan pengangkatan guru PNS.
“Kami masih menunggu surat keputusan resmi dari Menteri Pendidikan tentang prosedur pengangkatan guru honorer tersebut,” katanya saat dihubungi Koran Solo di Solo, Kamis malam.
Disdik telah mendata jumlah guru honorer sehingga apabila nantinya ada keputusan resmi, tinggal mengirimkan berkas tersebut kepada pemerintah pusat. “Data jumlah guru honorer SD dan SMP di Solo sudah ada, tapi saya lupa angka pastinya karena data di kantor. Bila dibutuhkan sudah siap,” ungkap dia.
Apabila tak ada pengangkatan guru PNS baru, Solo pada 2019 akan mengalami kekurangan sekitar 589  guru SD dan SMP karena pensiun. Perinciannya guru SD sebanyak 414 orang sementara guru SMPN sebanyak 175 orang. (Antara/Liputan6/Insetyonoto/JIBI)