MA Bolehkan Eks Koruptor Nyaleg

JAKARTA—Mahkamah Agung (MA) akhirnya mengabulkan gugatan yang diajukan sejumlah eks koruptor. Mantan narapidana kasus korupsi kini bisa menjadi calon anggota legislatif (caleg) dalam Pemilu 2019.
MA menyatakan Peraturan KPU (PKPU) No. 20/2018 yang salah satu poinnya melarang eks napi korupsi menjadi caleg bertentangan dengan UU Pemilu. Putusan MA itu menjadi sorotan di tengah gencarnya KPK membongkar korupsi massal yang melibatkan anggota DPRD di berbagai daerah.

Juru Bicara MA, Suhadi, menyatakan gugatan uji materi PKPU No. 20/2018 dikabulkan oleh hakim agung yang menyidangkan kasus itu. ”Dikabulkan. Khusus PKPU dikabulkan permohonan pemohon. Jadi PKPU itu dinyatakan bertentangan dengan undang-undang,” ujar Suhadi, Jumat (14/9).
Permohonan itu diputus oleh majelis hakim yang terdiri atas tiga hakim agung, yaitu Irfan Fachrudin, Yodi Martono, dan Supandi pada Kamis (13/9). Melalui putusan itu, larangan mantan koruptor menjadi caleg dalam PKPU tersebut dibatalkan. ”Ya [mantan koruptor boleh jadi caleg] sesuai dengan prosedurnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan putusan MK,” ucap dia.
Tiga hakim agung menyatakan PKPU tersebut bertentangan dengan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016. Pasal itu menyatakan ”bakal calon DPR dan DPRD harus memenuhi persyaratan: tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”.
Putusan MA itu mengakhiri pro-kontra caleg eks koruptor. Sebelum putusan itu keluar, Bawaslu meloloskan 38 eks koruptor menjadi caleg. Namun, KPU kukuh menolak menjalankan putusan itu. Pemerintah, KPU, dan Bawaslu, akhirnya sepakat menunggu putusan MA dalam menyikapi caleg eks koruptor.
Dengan gugurnya PKPU itu, KPU tinggal berharap iktikad baik dan semangat antikorupsi dari partai politik (parpol) untuk tidak mengusung caleg eks koruptor. Sebab, sebelum pendaftaran caleg dilakukan, pimpinan parpol sepakat menandatangani pakta integritas yang salah satu poinnya adalah tidak akan mengusung caleg eks koruptor.
”KPU belum dapat memberi komentar karena belum ada pemberitahuan resmi dari MA kepada KPU sebagai pihak tergugat,” ujar komisioner KPU Hasyim Asyari.
Saat pendaftaran caleg, setidaknya ada 209 eks koruptor didaftarkan menjadi kandidat caleg. Sebagian partai kemudian mengganti caleg eks koruptor dengan caleg lain, namun sebagian lainnya tetap mempertahankan eks koruptor dalam proses pencalonan. Beberapa eks koruptor yang menjadi caleg kemudian menggugat KPU ke Bawaslu.
Hasilnya ada 38 eks koruptor yang menang atas gugatan itu. Caleg eks koruptor yang paling banyak diloloskan oleh Bawasli berasal dari Partai Gerindra yaitu enam. Kemudian disusul Partai Hanura lima kandidat caleg, serta Partai Demokrat, PAN, Partai Golkar, dan Partai Berkarya masing-masing empat kandidat caleg. Berikutnya, Partai Garuda, Partai Perindo, PKPI, dan Partai Nasdem masing-masing dua kandidat caleg. Masing-masing satu caleg dari PDIP, PKS, dan PBB. Sedangkan dari PSI, PPP, dan PKB tidak ada.
Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyatakan lembaga antirasuah menghormati putusan MA itu. Namun, KPK mengingatkan bila banyak anggota DPR/DPRD yang selama ini dijerat karena korupsi. ”Di awal KPK sangat berharap sebenarnya ada perbaikan signifikan yang bisa dilakukan bersama-sama untuk menyaring caleg agar tak terjadi lagi korupsi di DPR atau di DPRD,” imbuh Febri.
Berdasarkan data di laman acch.kpk.go.id, selama 2004-2018, KPK menindak 205 anggota DPR/DPRD. Jumlah anggota DPR/DPRD yang ditetapkan menjadi tersangka terbanyak terjadi pada tahun ini yaitu 61 orang. Jumlah itu mengalami lonjakan karena pada 2016 dan 2017, Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat anggota DPRD yang menjadi tersangka korupsi berturut-turut adalah 33 orang dan 37 orang.
”Kemungkinan [anggota DPRD menjadi tersangka] akan bertambah ada, sepanjang ada bukti yang cukup. Jadi dengan fenomena ini, harapan ke depannya parlemen kita atau DPR kita bisa lebih bersih sehingga bisa disaring sejak awal,” ucap Febri.
Pro-kontra caleg eks koruptor ini bersamaan dengan pengungkapan korupsi massal anggoat DPRD di beberapa daerah. Di Kota Malang, ada 41 anggota DPRD yang menjadi tersangka KPK. Fakta persidangan dalam kasus suap Gubernur nonaktif Jambi Zumi Zola juga menguak uang ketok palu yaitu adanya aliran uang ke semua anggota DPRD di provinsi itu.
Caleg eks koruptor dari Partai Gerindra M. Taufik bersyukur atas putusan itu. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta itu memastikan tetap akan maju menjadi caleg pada Pemilu 2019. ”Ya Alhamdulillah. Kalau nyaleg tetep nyaleg dong, kan itu hak kita,” kata dia.
Putusan MA itu menguatkan posisi hukum Taufik yang kembali mencalonkan diri. Taufik juga tidak akan mencabut laporannya atas KPU ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Polda Metro Jaya.
Dia mengakui semua partai menandatangani pakta integritas. Namun, dia menyebut ada unsur paksaan dalam tanda tangan itu. ”Semua partai tanda tangan pakta integritas, saya juga tanda tangan. Itu kan apa ya, dipaksa-paksain tuh,” kata Taufik. (Detik/Antara/Danang Nur Ihsan/JIBI)