DIPA PASAR KLEWER TAK KUNJUNG TURUN DPRD Minta Plan A & Plan B

SOLO—DPRD Kota Solo meminta Dinas Perdagangan (Disdag) menyiapkan plan A dan plan B terkait pembangunan Pasar Klewer sisi timur.

IVAN ANDIMUHTAROM
redaksi@koransolo.co

DPRD berasumsi, jika hingga September 2018 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari Kementerian Perdagangan (Kemendag) belum turun, kecil kemungkinan proyek pembangunan dapat dikerjakan. Hal tersebut bakal mengulang sejarah kelam kegagalan proyek pada 2017 yang disebabkan keterlambatan turunnya DIPA.
Ketua Komisi III DPRD Solo, Honda Hendarto, mengatakan tahun lalu DIPA untuk Pasar Klewer sisi timur turun pada Oktober. Akhirnya, tak ada kontraktor yang berani mengikuti lelang tender. Tahun ini, ia juga pesimistis ada kontraktor yang mau ikut karena sudah mepet akhir tahun.
“Tidak perlu mengandalkan kementerian [Kemendag]. Maka kami mohon Dinas Perdagangan Kota Solo siap-siap plan A dan plan B. Misal dana turun Rp25 miliar-Rp30 miliar, mungkin bisa dibuat satu basement saja tak apa-apa. Asalkan pedagang bisa kembali berdagang. Kami harap Gubernur juga ikut membantu,” kata Honda saat ditemui Koran Solo di kantornya, Senin (17/9).
Bersambung ke Hal. 6 Kol. 1
Dia mengaku kecewa dan jengah dengan ketidakjelasan dari Kemendag. Selama ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Solo hanya dipingpong saat meminta kejelasan anggaran pembangunan Pasar Klewer sisi timur. “Kasihan para pedagang yang nasibnya terkatung-katung,” ujarnya.
Atas kondisi itu, Komisi III berkomitmen menganggarkan pembangunan Pasar Klewer sisi timur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019. Honda menyebut kemungkinan anggaran yang dialokasikan adalah Rp25 miliar-Rp30 miliar. “Komitmen saya sebagai anggota DPRD Kota Solo, 2019 akan dianggarkan. Saya akan bergerak semaksimal mungkin,” kata politikus PDIP tersebut.
Anggota DPRD dari Fraksi Demokat Nurani Rakyat (FDNR), Abdullah A.A., mengatakan Pemkot Solo telah membuat keputusan merobohkan Pasar Klewer. Maka, kata dia, Pemkot Solo harus bertanggung jawab kepada masyarakat. “Biarpun yang menjanjikan adalah pemerintah pusat melalui kementerian, Pemkot lah yang harus bertanggung jawab,” ujarnya saat diwawancarai beberapa waktu lalu.
Ia menilai masalah itu terjadi karena kesalahan dalam perencanaan. Seharusnya, Pemkot Solo bertindak setelah ada kepastian anggaran dari pusat. Ia mengusulkan agar Pemkot Solo mengajukan pinjaman dana ke pusat dalam jangka waktu hingga berakhirnya masa jabatan wali kota saat ini. Hal semacam itu sebenarnya pernah dilakukan untuk membiayai pembangunan RSUD Solo. Pembayarannya kemudian dilakukan secara mencicil selama beberapa kali cicilan.
“Kalau itu mau dilakukan, harus segera dibicarakan dengan pusat karena prosesnya juga tidak cepat. Saya menilai, kalau memakai APBD Kota Solo, akan terjadi masalah pemerataan pembangunan kalau anggarannya mencapai Rp50-an miliar,” terang politikus Partai Hanura tersebut. (JIBI)