Sanksi Sosial Menanti Pelanggar Lalu Lintas

 

IRAWAN SAPTO ADHI

SOLO—Dinas Perhubungan (Dishub) Solo belakangan mulai intens memberikan sanksi sosial kepada masyarakat yang kedapatan melanggar aturan lalu lintas di Kota Bengawan. Sanksi tersebut dikirim Dishub lewat media sosial (medsos).
Sebagai contoh pada Sabtu (6/10) malam, akun Twitter resmi Dishub Solo @dishubsurakarta mengunggah sejumlah foto yang memperlihatkan tingkah lima anak muda yang mengendarai sepeda motor tanpa mengenakan helm. Mereka bahkan kedapatan hanya mengendarai dua sepeda motor.
Dengan kata lain, salah satu sepeda motor dipakai untuk berboncengan tiga orang. Dalam foto itu, Dishub menayangkan dengan jelas pelat nomor salah satu kendaraan yang dipakai anak muda saat melanggar aturan lalu lintas.
“Malem mingguan sm temen itu boleh, naik kendaraan tdk dilarang tapi alangkah baiknya mentaati peraturan.”

“Mimin sedih liat remaja ini di jalan besar tdk memakai helm, dan yg depan bonceng 3, apa perlu mimin boncengin? Ni bangku belakang sepi,” cuit Dishub Solo melengkapi unggahan foto yang menayangkan lima anak muda bepergian menggunakan sepeda motor tanpa memakai helm, Sabtu.
Pada Selasa (9/10), Dishub melalui akun Twitter-nya juga mengunggah foto yang memperlihatkan praktik pelanggaran aturan lalu lintas. Kali ini diketahui ada tujuh pengendara sepeda motor berhenti di zebra cross saat menunggu lampu merah di wilayah Pasar Kliwon. Dalam unggahan foto tersebut, Dishub juga memperlihatkan dengan jelas pelat nomor beberapa kendaraan milik masyarakat yang melanggar aturan lalu lintas. Seperti sengaja ingin mendekat kepada warganet muda, Dishub kembali melengkapi unggahan foto itu dengan kalimat sindiran bernada gaul dan kekinian.
“Penampakan di ps. Kliwon. Gemeesss liatnya ya berasa pengen cubiittt satu satu kalo mimin disitu *uhh ciwel ciwel ciweell,” tweet Dishub Solo seraya menyampaikan terima kasih atas kiriman foto tersebut dan mempersilakan para warganet mencolek akun @dishubsurakarta jika menemukan pelanggaran lalu lintas lainnya, Selasa.
Kabid Lalu Lintas Dishub Solo, Ari Wibowo, mengonformasi Dishub belakangan mulai intens memanfaatkan medsos untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya menaati aturan lalu lintas. Dishub sengaja mengunggah temuan pelanggaran lalu lintas agar memberikan efek jera bagi pelaku.
Dishub, lanjutnya, sengaja menggunakan kata-kata gaul atau kekinian dalam setiap unggahan mereka di medsos agar bisa lebih mudah diterima atau ramah terhadap warganet. Sementara Dishub baru aktif mengunggah temuan pelanggaran lalu lintas lewat Twitter.
“Pelanggaran lalu lintas yang difoto dan diviralkan di medsos jadi hukuman sosial atau untuk efek jera,” jelas Ari saat diwawancarai Koran Solo, Rabu siang.
Ari pun mempersilakan masyarakat untuk mencolek akun medsos milik Dishub ketika mendapati pelanggaran lalu lintas. Akun Dishub kemudian akan mengunggah pelanggaran tersebut. Namun, dia tak menampik jika ke depan Dishub juga akan memanfaatkan teknologi kamera CCTV. Di mana Dishub akan mengunggah langsung gambar atau video pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh masyarakat yang terekam kamera CCTV milik Dishub. Selain Twitter, Ari berencana bakal mengoptimalkan juga pemanfaatan akun Instagram dan Facebook untuk memberikan edukasi kepada masyarakat seputar pentingnya tertib berlalu lintas.
“Sementara kami masih banyak [mengunggah] temuan pelanggaran dari teman-teman dan masyarakat di lapangan. Belum sampai [mengunggah] hasil rekaman kamera CCTV,” jelas Ari.
Sementara itu, Dosen Fakultas Hukum UNS Solo yang juga menjadi pegiat Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) Solo, Adriana Grahani, menilai langkah Dishub bakal mengunggah pelaku pelanggaran lalu lintas di medsos perlu dikaji ulang. Alasannya, tindakan tersebut rawan menimbulkan konflik baru di masyarakat.
Dia menyampaikan sangat mungkin para pelaku pelanggaran lalu lintas yang diunggah ke medsos tidak terima dengan perundungan atau bulliying dari warganet. Konflik tersebut bisa semakin parah bilamana sang pelaku pelanggaran telah diketahui identitasnya, misal dari pelat nomor kendaraan yang diunggah.
“Setidaknya Dishub perlu memberikan sosialsiasi dulu mengenai kebijakan ini. Sampaikan aturan mainnya. Pokoknya jangan sampai pemerintah yang seharusnya mencegah dan menangani konflik sosial, malah melakukan tindakan sebaliknya,” ucap Adriana. (JIBI)