Pegawai BPJS Dikerahkan Tagih Tunggakan

INDAH SEPTIYANING WARDANI

SOLO—Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan membuat terobosan baru dalam mengatasi tunggakan iuaran peserta yang diperkirakan mencapai Rp3 triliun. BPJS Kesehatan akan mengerahkan 7.000 pegawai untuk menagih tunggakan iuran kepada peserta.
Asisten Deputi Bidang Promosi BPJS Kesehatan Agus Ramlan Hidayat mengatakan berbagai upaya dilakukan BPJS Kesehatan untuk menagih tunggakan iuran peserta. Selain mengembangkan kanal-kanal pembayaran melalui bank, pelayanan pembayaran diperluas ke minimarket berjejaring seperti Alfamart dan Indomaret.
”Kader JKN-KIS [Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat] juga kami lebih dekatkan ke masyarakat. BPJS di seluruh daerah juga aktif dan ditarget tagihan kolektif iuran,” kata dia ketika dijumpai wartawan seusai Sosialisasi Pola Hidup Sehat JKN-KIS di Pendapi Gedhe Balai Kota Solo, Kamis (8/11).
Upaya lain menagih tunggakan iuran juga dilakukan BPJS Kesehatan dengan menerjunkan petugas secara door to door ke peserta. Sebanyak 7.000 pegawai BPJS Kesehatan di seluruh Indonesia dikerahkan untuk menagih tunggakan iuran tersebut. Door to door bisa dilakukan dengan mendatangi ke kediaman peserta ataupun melalui jaringan telepon.
”Semua pegawai punya kewajiban mengingatkan iuran ke peserta,” kata dia.
Pada Oktober lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan agar BPJS Kesehatan menggencarkan penarikan tagihan kepada peserta yang non-penerima bantuan iuran (PBI). Langkah itu untuk menutupi defisit anggaran BPJS Kesehatan. ”Yang tekor ini yang non-PBI. Ada penagihan yang belum tertagih yang iuran itu,” ucap Jokowi.
Salah satu payung hukum penagihan tunggakan iuran BPJS Kesehatan adalah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Dalam Pasal 43 disebutkan BPJS Kesehatan wajib mencatat dan menagih tunggakan iuran sebagai piutang BPJS Kesehatan paling banyak untuk 24 bulan.
Berdasarkan data BPJS Kesehatan pada April lalu, terdapat sekitar 12 juta peserta yang menunggak iuran. Tunggakan iuran biasanya disebabkan oleh peserta yang lupa untuk membayar dan ada juga peserta yang masuk ke dalam kategori tidak mampu.
Data BPJS Kesehatan per 1 November lalu, jumlah peserta mencapai 205 juta orang. Peserta terbanyak berasal dari kategori PBI APBN sebanyak 92,3 juta orang. Kategori lain yaitu pekerja penerima upah (PPU) badan usaha 31,6 juta, pekerja bukan penerima upah atau pekerja mandiri 30,4 juta orang, PBI APBD 28,3 juta orang, PPU pegawai negeri 17,1 juta, dan bukan pekerja 5,1 juta pekerja.
Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, menyebut ada tiga kategori peserta yang paling besar menunggak iuran yaitu peserta mandiri, pemerintah daerah, dan PPU badan usaha. Menurut dia, jika BPJS Kesehatan bisa menagih iuran yang tertunggak, potensi defisit BPJS dalam diminimalisasi.
Kepala Dinas Kesehatan Kota (DKK) Solo, Siti Wahyuningsih, mengatakan Pemkot berupaya memenuhi dan mengembangkan sarana dan prasarana layanan kesehatan termasuk dalam pembiayaan kesehatan melalui program JKN-KIS dengan dibiayai APBD Kota Solo. Program 100% JKN-KIS bagi warga adalah kebijakan pemerintah pusat dalam mewujudkan Universal Health Coverage. Hal ini sesuai dengan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
”Kami sudah mengerahkan petugas mulai dari kelurahan hingga RT untuk menyisir satu persatu warga yang belum memiliki jaminan kesehatan. Termasuk peserta JKN-KIS mandiri yang tak mampu membayar premi bulanan,” kata dia.
Penyisiran ulang peserta JKN-KIS mandiri yang tak mampu membayar premi bulanan akan dilakukan Pemkot. Hal ini sebagai upaya Pemkot untuk mengintegrasikan peserta JKN-KIS mandiri rentan miskin dengan dibiayai APBD Kota Solo. Tindaklanjutnya agar warga terdaftar dalam kepesertaan JKN. Bagi warga miskin dan rentan miskin, Pemkot telah mengkaver JKN melalui program KIS dengan biayai APBD Kota Solo. Sedangkan bagi warga mampu, dia menyarankan meski telah memiliki jaminan kesehatan melalui asuransi swasta tetap harus mendaftarkan JKN.
Wali Kota Solo, F.X. Hadi Rudyatmo, menyebut rata-rata peserta JKN-KIS mandiri tak lagi mampu membayar premi bulanan bervariasi dari sebulan hingga beberapa tahun karena tengah mengalami kesulitan keuangan.
Mereka juga masuk kategori warga rentan miskin yang perlu dibiayai negara. ”Masih banyak peserta JKN-KIS mandiri yang nunggak membayar premi bulanan. Nah ini akan kami sisir lagi, supaya kita integrasikan ke Pemkot,” kata dia.
Integrasi akan dilakukan Pemkot dengan catatan bagi warga yang menunggak diminta melunasi seluruh tunggakan tersebut. Pelunasan bisa dilakukan dengan cara mengangsur. Setelah itu, Pemkot akan mengintegrasikan kepesertaan dari JKN-KIS mandiri ke APBD Kota Solo. Dia mengatakan seluruh warga Kota Bengawan harus terdaftar dalam program JKN-KIS. Namun saat ini masih banyak warga yang enggan mendaftarkan diri sebagai kepesertaan JKN baik melalui BPJS Kesehatan maupun KIS dengan beragam alasan.
Sementara itu, BPJS Kesehatan terus meningkatan kegiatan sosialisasi pola hidup sehat kepada masyarakat. Selain sebagai upaya preventif, juga dilaksanakan agar kesehatan menjadi gaya hidup masyarakat. Dengan banyaknya masyarakat terjaga kesehatanya, maka mampu menekan jumlah mereka yang berobat ke dokter atau ke rumah sakit. Hal ini akan berdampak pada klaim ke BPJS Kesehatan yang tidak menumpuk dan tunggakan berkurang.
”Ini sebuah proses yang dampaknya tentu saja butuh waktu. Ini sebuah kegiatan promotif dan preventif,” kata Agus.
Agus mengatakan tingginya biaya klaim salah satu faktornya sesuai diagnosis penyakit lebih banyak karena perilaku hidup tidak sehat. Dengan begitu perlu adanya peningkatan perilaku hidup sehat di masyarakat. (Liputan6.com/Danang Nur Ihsan/JIBI)