BUPATI PAKPAK BHARAT KENA OTT Kepala Daerah ke-37 Ditangkap KPK

JAKARTA—Bupati Kabupaten Pakpak Bharat, Sumatra Utara, Remigo Yolando Berutu, terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Sabtu (17/11). Politikus Partai Demokrat ini tiba di Gedung KPK, Minggu (18/11).

redaksi@koransolo.co

Pantauan Bisnis Indonesia, Minggu, Remigo yang mengenakan jaket Under Armour biru tampak turun dari mobil sekitar pukul 14.30 WIB dan langsung menuju ke dalam gedung bersama dengan petugas KPK. Di depan pintu masuk, tidak ada komentar yang disampaikan oleh politikus Partai Demokrat tersebut kepada media.
Remigo merupakan orang ke-101 yang ditangkap KPK sejak 2004 hingga sekarang. Remigo menjadi kepala daerah ke-37 yang ditangkap dalam OTT.
KPK mengatakan OTT ini terkait dugaan suap proyek di Dinas Pekerjaan Umum Pakpak Bharat. Menurut KPK, dugaan transaksinya mencapai ratusan juta rupiah. ”Dari kegiatan ini teridentifikssi dugaan transaksi terkait proyek dinas PU di Pakpak Bharat,” kata Ketua KPK, Agus Rahardjo, saat dimintai konfirmasi, Minggu.
”Diduga penerimaan telah terjadi beberapa kali, dengan nilai ratusan juta. Sebagian dari uang tersebut diamankan tim dan akan dibawa ke Jakarta,” imbuhnya.
Selain Remigo, KPK juga menangkap lima orang di Medan dan Jakarta. Kini, enam orang itu masih berstatus sebagai saksi. KPK memiliki waktu 1x 24 jam sebelum menentukan status mereka yang ditangkap tersebut.
Ketua Divisi Komunikasi Publik DPP Partai Demokrat, Imelda Sari, mengaku prihatin dengan tertangkap tangannya Remigo Yolando Berutu. ”Karena yang bersangkutan tercatat sebagai kader kami dan Ketua DPC Pakpak Bharat,” ujarnya Minggu.
Partai Demokrat mengatakan akan menghormati proses hukum dan menunggu penjelasan lebih lanjut dari KPK. Secara internal, lanjut Imelda, terdapat mekanisme partai yang ditandatangani oleh setiap kader yang maju pencalegan atau pilkada terkait dengan pakta integritas.
Konsekuensi logisnya, sanksi pemberhentian bisa menjadi langkah yang diambil terhadap kader koruptor. Langkah tersebut, kata Imelda, bisa dilakukan oleh Dewan Kehormatan Partai. ”Sanksi pemberhentian bisa dilakukan Dewan Kehormatan Partai jika seorang kader melakukan tindakan korupsi karena melanggar pakta integritas,” jelasnya.
Harta Kekayaan
Berdasarkan data Laporan Harya Kekayaan Penyelanggara Negera (LHKPN) yang diakses, Minggu, Remigo memiliki harta mencapai Rp54.477.973.711 atau Rp54,4 miliar. Dia melaporkan harta kekayaannya pada 23 Maret 2016 sebagai Bupati petahana Pakpak Bharat.
Ketua DPC Partai Demokrat itu tercatat memiliki harta tak bergerak yang nilainya mencapai Rp52 miliar. Harta itu berupa 18 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Jakarta, Kota Medan, Deli Serdang, Kabupaten Simalungun, serta di Kabupaten Pakpak Bharat.
Sementara untuk harta bergerak, Remigo mempunyai mobil Hyundai 2013 yang nilainya Rp350 juta. Dia juga memiliki simpanan logam mulia senilai Rp420 juta serta benda bergerak lainnya sejumlah Rp85 juta.
Selain itu, Remigo juga punya enam surat berharga sejumlah Rp1 miliar‎ serta giro dan setara kas lainnya yang nilainya Rp173 juta. Remigo tercatat tidak punya utang maupun piutang.
Harta kekayaan Remigo tersebut bertambah sekitar Rp2 miliar dalam kurun waktu setahun. Sebab, berdasarkan LHKPN yang dilaporkan pada 15 Juli 2018, Remigo tercatat mempunyai harta senilai Rp52 miliar dan US$52.000. (Solopos.com/Detik/JIBI)