LARANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK Aprindo Tolak Penerapan Perwali

JAKARTA—Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) menolak penerapan peraturan wali kota (Perwali) yang melarang penggunaan kantong plastik di toko ritel modern.
Ketua Umum Aprindo, Roy Mandey, mengatakan sejak beberapa tahun lalu, pengusaha ritel mendukung penuh upaya pemerintah dalam mengurangi sampah plastik. Salah satunya dengan uji coba penggunaan kantong plastik berbayar.
”Kebijakan pengurangan kantong plastik didukung Aprindo. Pengurangan yang dilakukan pemerintah dan Pemda yang berwenang untuk mengurangi sampah, kita dukung. Bagaimana membuat negeri ini memiliki program sampah plastik,” ujar dia di kawasan Kuningan, Jakarta, Rabu (21/11).
Namun, lanjut Roy, apabila aturan tersebut langsung melarang penggunaan kantong plastik di toko ritel, pengusaha merasa keberatan. Hal ini dikarenakan pelarangan dikhawatirkan akan berdampak pada minat masyarakat untuk berbelanja di toko-toko ritel modern.
”Tapi ada yang tidak kita sepakati yaitu kata-kata pelarangan. Ini beda dengan pengurangan. Kalau pelarangan, maka mereka [konsumen] akan kecewa bahkan tidak jadi belanja. Atau mereka harus menenteng-nenteng belanjaanya. Kalau barangnya tidak etis untuk ditenteng [tanpa kantong plastik], itu akan menimbulkan masalah,” ujar dia.
Roy meminta Pemda khususnya kabupaten/kota untuk tidak melarang penggunaan kantong plastik di toko-toko ritel. ”Soal pelarangan, tidak pernah ada pelarangan ini [kantong plastic] di bisnis ritel di dunia, yang ada disesuaikan dengan aturan baku. Kalau harus membayar, ya mereka [konsumen] bayar. Tidak masalah,” ujar dia.
Selain itu, imbuh dia, Aprindo meminta pemda tak diskriminatif terhadap pelarangan penggunaan kantong plastik. Selama ini aturan terkait kantong plastik tersebut dinilai hanya menyasar toko-toko ritel modern.
Roy menyatakan selama ini pengusaha ritel telah mengikuti aturan pemerintah terkait dengan penggunaan kantong plastik. Salah satunya, yaitu dengan menggunakan kantong plastik dengan Standar Nasional Indonesia (SNI).
”Selama ini Aprindo sudah mematuhi aturan, dengan menggunakan kantong plastik ekolabel,” imbuh dia.
Namun, lanjut Roy, hal ini rupanya tidak membuat toko ritel berhenti dijadikan sasaran pemda dalam mengurangi masalah sampah plastik. Padahal menurut dia, jumlah toko ritel modern di seluruh Indonesia jauh lebih kecil dibandingkan pasar dan toko kelontong.
”Ritel modern itu jumlahnya tidak lebih dari 4.000 toko. Sementara plastik jumlahnya [yang beredar] lebih besar. Jumlah toko ritel saja kalah dari pasar tradisional yang 3 juta pasar,” jelas dia.
Selain itu, kantong plastik digunakan di pasar tradisional juga kebanyakan bukan merupakan kantong plastik ber-SNI. Hal ini menurut Roy yang justru harus dibenahi oleh pemerintah.
”Mereka [pasar tradisional] jumlahnya lebih banyak. Bahkan plastiknya kan kita tidak tahu apakah sudah ber-SNI, mudah terurai atau tidak. Jadi kita minta jangan didiskriminasi,” ujar dia.
Sebelumnya, Pemkot Bogor akan memberlakukan larangan penggunaan kantong plastik mulai 1 Desember mendatang. Larangan itu berlaku di pusat perbelanjaan modern, pasar swalayan, mal, dan minimarket. Aturan itu tertuang pada Perwali No. 61/2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik. (Liputan6.com/JIBI)