Politik Piknik ala Negeri Panda

Meningkatnya jumlah turis Tiongkok melakukan perjalanan internasional memberi pengaruh pada transaksi pembayaran dan penjualan paket wisata. Pengeluaran wisatawan Tiongkok tidak hanya bisa menguntungkan ekonomi lokal, tetapi juga digunakan sebagai pengaruh global oleh Pemerintah Tiongkok. Berikut laporan yang dihimpun wartawan Jaringan Informasi Bisnis Indonesia (JIBI), Salsabila Annisa Azmi, dari berbagai sumber.

redaksi@koransolo.co

Jumlah wisatawan asal Tiongkok per tahun diperkirakan akan meningkat menjadi 400 juta pada 2030 mendatang. Atas fenomena itu, Beijing telah menggunakan kartu pariwisata dan menghukum negara-negara lain dengan membatasi warganya untuk bepergian ke sana.
Namun, beberapa pengamat juga mengkhawatirkan perjalanan turis Tiongkok ini digunakan sebagai alat politik. Menurut Institut Outbound Tourism Tiongkok, pada 2017, ada 145 juta turis Tiongkok yang melakukan perjalanan ke luar negeri, menghabiskan pengeluaran sebesar US$1,1 triliun (atau setara Rp21 kuadriliun) secara global.
Jumlah tahunan wisatawan Tiongkok diperkirakan akan terus tumbuh dengan perjalanan ke luar negeri diperkirakan hampir tiga kali lipat menjadi 400 juta pada tahun 2030. Menurut Organisasi Pariwisata Dunia PBB, turis Tiongkok mencapai 21% dari pengeluaran perjalanan global 2018. Angka-angka ini bisa sangat menguntungkan ekonomi lokal tetapi para analis berpendapat itu juga bisa digunakan oleh pemerintah Tiongkok sebagai pengaruh global.
Pakar hubungan luar negeri Tiongkok dari University of Melbourne, Sow Keat Tok, mengatakan kekuatan ini telah digunakan oleh Beijing untuk secara cepat menghasilkan situasi penyanderaan dengan negara-negara yang memiliki perbedaan politik atau diplomatik. Tiongkok mulai menggunakan kekuatan pariwisata ini untuk kepentingan mereka.
“Beijing mampu memobilisasi penduduknya demi kepentingan mereka dan dengan cepat mematikan arus wisatawan yang keluar. [Menghancurkan] industri pariwisata dari destinasi yang tidak disenanginya,” kata Tok, dikutip dari detikcom, Selasa (4/12). Negara-negara seperti Palau, Taiwan, dan Korea Selatan sudah merasakan kemarahan Tiongkok dari hal ini.
Urusan Diplomatik
Tahun lalu, Tiongkok melarang sejumlah paket wisata yang dikelola negara untuk mengunjungi Palau karena adanya hubungan diplomatik Palau dengan Taiwan. Oleh karena itu, banyak hotel di Palau kosong dan maskapai penerbangannya hampir bangkrut.
Pada Maret 2017, Beijing menerapkan larangan tak resmi terhadap kunjungan turis Tiongkok ke Korea Selatan. Larangan itu dikeluarkan hanya beberapa bulan sebelum Olimpiade musim dingin karena ketegangan diplomatik atas pengerahan sistem antirudal yang didukung AS. Akibatnya, jumlah kedatangan orang Tiongkok ke negara itu merosot dengan kerugian yang diperkirakan mencapai US$9,6 miliar (atau setara Rp96 triliun) tahun lalu.
“[Beijing] mungkin menyadari sekarang bahwa ini adalah ‘alat’ yang semakin berguna untuk menghukum para pengkritik Tiongkok dan memperluas pengaruh Tiongkok ke luar negeri,” ungkap Tok.
Bentuk boikot ini tak terbatas pada urusan diplomatik dengan negara lain tetapi juga meluas ke perusahaan internasional seperti raksasa ritel Zara, jaringan hotel Marriott, dan maskapai penerbangan Qantas serta Delta, yang semuanya harus meminta maaf secara terbuka untuk mencantumkan Hong Kong dan Taiwan sebagai negara terpisah di situs mereka.
Banyak negara mencoba untuk memanfaatkan pasar yang menguntungkan dengan menyesuaikan strategi pemasaran mereka dengan turis Tiongkok. Mulai dari para pengamen di Australia hingga mesin penjual otomatis di Jepang dan Kanada, platform pembayaran seluler populer termasuk Alipay dan WeChat telah bergerak melampaui batas nasional Tiongkok. Jika digabungkan, aplikasi ini memiliki lebih dari satu miliar pengguna bulanan.
Kejahatan Kartel
Menurut perusahaan riset pasar global Nielsen, bank dan perusahaan internasional semakin menyediakan platform pembayaran ponsel Tiongkok untuk mengakomodasi 65% turis Tiongkok yang menggunakan mereka di luar negeri tahun lalu. “Dengan demikian kami melihat lebih banyak penanda, layanan, dan produk Tiongkok yang melayani turis Tiongkok di Bandara Melbourne dan Sydney, misalnya,” papar Tok.
Meskipun pariwisata Tiongkok bisa menghasilkan keuntungan ekonomi yang besar, beberapa praktik yang dipertanyakan telah sangat berdampak pada ekonomi lokal. Thailand dan Indonesia menindak wisata nol dolar, yaitu paket perjalanan inklusif yang dijual dengan harga murah, yang diduga memanfaatkan longgarnya peraturan lokal.
Belanja wajib di toko-toko dan pabrik-pabrik dimasukkan ke dalam rencana perjalanan, dan wisatawan diimbau dan kadang-kadang ditekan untuk melakukan pembelian dengan harga yang tinggi. Banyak dari toko-toko memiliki tempat parkir besar yang penuh dengan bus, tetapi warga lokal tidak boleh masuk.
Menurut Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (Asita), paket perjalanan dari Tiongkok ke Bali bisa dibeli seharga US$60 (atau setara Rp600.000), yang mencakup semua yang dibutuhkan untuk menginap selama lima malam. “Toko-toko itu [secara ilegal] dimiliki oleh warga negara Tiongkok, menjual barang-barang yang diproduksi Tiongkok yang biasanya dibayar dengan Alipay atau WeChat,” kata kepala Asita Bali, I Ketut Ardana.
Ia mengatakan operator bisa menjual paket perjalanan murah karena mereka bekerja dengan operator Tiongkok di Bali yang membawa mereka ke toko-toko milik Tiongkok dan tempat-tempat wisata yang tidak dikenakan biaya masuk. Praktik ini mengambil pendapatan dari ekonomi lokal karena pendapatan langsung masuk ke kantong orang-orang yang terlibat.
“Ini kejahatan kartel,” kata Staf Dinas Pariwisata Bali Dewa Ayu Laksmi. Dewa Ayu mengatakan Pemerintah Bali menindak masalah ini dengan menutup toko-toko ilegal yang dioperasikan Tiongkok, sebagai langkah yang akhirnya telah memangkas jumlah wisatawan Tiongkok lebih dari separuh selama beberapa bulan terakhir. (JIBI/detik.com/abc.net.au)