4 Provinsi Berindeks Demokrasi Baik

JAKARTA—Dari 34 provinsi di Indonesia, hanya empat provinsi yang meraih nilai indeks demokrasi berkategori baik.
Provinsi DKI Jakarta berada di posisi pertama. Setelah itu Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Provinsi Kalimantan Utara, dan Provinsi Bangka Belitung.
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menerima Penghargaan Indeks Demokrasi Indonesia yang ditujukan kepada Provinsi DKI Jakarta yang meraih peringkat pertama kategori baik dari Badan Pusat Statistik (BPS). Penghargaan itu diberikan atas data yang diolah pada 2017. DKI Jakarta meraih indek kebebasan sipil 87,73; indeks hak politik 80,06; dan indeks lembaga-lembaga demokrasi 87,12.
Predikat ”baik” diberikan kepada provinsi yang memiliki nilai Indeks Demokrasi Indonesia di atas 80. Dari 34 provinsi di Indonesia, baru ada empat provinsi yang nilai indeks demokrasinya berkategori baik, yaitu di atas 80.
Kepala Badan Pusat Statistik, Kecuk Suhariyanto, menjelaskan hal itu dalam peluncuran buku Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2017 dan pemberian penghargaan Indeks Demokrasi Indonesia di Hotel Grand Sahid, Jl. Jenderal Sudirman, Jakarta, Kamis (13/12).
Meski hanya empat provinsi yang mendapat angka Indeks Demokrasi Indonesia di atas 80, provinsi lain tidak tergolong dalam indeks demokrasi yang buruk. ”Dari 34 provinsi tidak ada yang mendapat indeks di bawah 60, yang berarti buruk. Dengan kata lain tidak ada provinsi yang menurut Indeks Demokrasi Indonesia berkategori buruk,” ujar Suhariyanto.
Gubernur Anies Baswedan menerima penghargaan yang diserahkan oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam), Wiranto, dalam acara di Hotel Grand Sahid, Jakarta, tersebut. ”Atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan warga Ibu Kota, kami menyampaikan apresiasi kepada tim yang mengkaji Indeks Demokrasi Indonesia. Kami berterima kasih. Penghargaan dari Bapak Menko Polhukam ini untuk warga Jakarta.” ujar Anies.
Provinsi yang mencapai nilai Indeks Demokrasi Indonesia di atas 80 bisa menjadi acuan bagi pemerintah daerah lainnya. Bila di ibu kota negara ada kematangan berdemokrasi dan menjalankan hak-hak dasar masyarakat maka implikasinya bisa ke banyak tempat.
”Masalah yang sering muncul adalah pada aspek kebebasan berpendapat atau kebebasan berbicara. Alhamdulillah, bagi para jurnalis di Jakarta, kita jaga itu dengan sebaik-baiknya,” kata Anies.
Indeks Demokrasi Indonesia disusun sejak 2009. Proses penilaian dilakukan dengan cara mengumpulkan pemberitaan (kliping) dari seluruh surat kabar, diskusi kelompok terarah, serta kajian mendalam dengan melibatkan ahli dari masing-masing provinsi.
Indeks Demokrasi Indonesia dirumuskan sebagai penilaian terhadap kondisi demokrasi di Indonesia. Penilaian bukan hanya dari aspek kinerja pemerintah provinsi dan kepala daerah provinsi, tapi juga mencakup perilaku dan budaya politik di masyarakat suatu provinsi. (JIBI/Bisnis Indonesia/Ayuhana Santi/Feni Freycinetia)