Gugatan Perdata Adik Raja Solo PN Solo Gelar Sidang di Keraton

SOLO—Pengadilan Negeri (PN) Solo kembali menggelar sidang perdata yang menggugat Raja Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, Paku Buwono (PB) XIII, pada Kamis (13/12).

Indah Septiyaning W.
redaksi@koransolo.co

Sidang gugatan perdata yang diajukan adik PB XIII, GRA Koes Murtiyah atau Gusti Moeng cs, berupa pemeriksaan setempat dengan meninjau lokasi Keraton. Gugatan perdata dengan nomor 271/Pdt.G/2017/PN SKT berkaitan dengan penonaktifan Lembaga Dewan Adat dan pembentukan Bebadan Keraton. Akibat kejadian ini, adik-adik Sinuhun PB XIII dan lima orang kerabat keraton terusir dari keraton.
Berdasarkan pantauan Koran Solo, sidang pemeriksaan dipimpin hakim F. Frans Samuel D. bersama dua hakim anggota dan panitera yang sedianya dimulai pukul 09.00 WIB, molor hingga pukul 13.00 WIB. Majelis hakim membuka sidang di depan Kori Kamandungan, kemudian dengan didamping kuasa hukum tergugat maupun penggugat memasuki area dalam keraton.
Wartawan dilarang masuk oleh penjaga keraton, dengan alasan kawasan privat dan hanya orang tertentu yang dibolehkan masuk. Sontak hal itu membuat wartawan kecewa karena sejak awal sidang digelar secara terbuka.
“Saya sebagai hakim harus tunduk dengan aturan Keraton karena sidang ini dilaksanakan di sini. Berbeda jika sidang digelar di Pengadilan Negeri semua harus patuh pada aturan kami,” kata Frans kepada wartawan.
Frans mengatakan sidang peme­riksaan setempat ini digelar untuk mencocokkan semua bukti yang diserahkan ke pengadilan maupun keterangan para saksi dari kedua belah pihak. Sidang dengan agenda kesimpulan akan digelar di PN Solo pada 3 Januari nanti. “Hasil hari ini [Kamis] apa saja tidak bisa kami sampaikan. Tunggu sampai persidangan selanjutnya,” katanya.
Terusir
Kuasa hukum penggugat, Sigit N. Sudibyanto mengatakan kasus perdata dengan nomor No.271/PJT.G./2017/PN/SKT tersebut ber­kaitan dengan pembentukan tim asistensi internal revitalisasi Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat yang menonaktifkan Lembaga Dewan Adat sehingga menyebabkan adik-adik PB XIII dan lima orang kerabat keraton terusir dari keraton.
Atas dasar pengusiran dan pembentukan itulah, penggugat terdiri atas GRay Koes Supiyah, GKR Timur Rumai Kusuma Dewayani, GRay Koes Moetiyah, GKR Wandansari, GRay Koes Isbandiyah, dan GKR Retno Dumilah menggugat Sinuhun. Gugatan perdata ini masuk ke PN Solo pada Oktober 2017. Terdapat dua materi penting dalam gugatan perdata ini yakni diterbitkannya Surat Keputusan (SK) Nomor 007 Tahun 2017 tentang Pembentukan Babadan dan Pengangkatan Para Pengageng dan Para Pangarso yang mulai berlaku sejak 2 Oktober 2017, serta SK Nomor 008 Tahun 2017 tentang Tim Asistensi Pembahasan dan Pembentukan Badan Pengelola Kawasan Keraton.
“Kami menilai PB XIII sudah tidak cakap hukum karena sakit permanen sesuai keterangan ahli pada kasus pelecehan seksual yang menjerat Sinuhun di Sukoharjo dan Karanganyar. Namun kenapa masih bisa membuat SK. Ini kan jadi aneh,” kata dia.
Sejauh ini, Sigit mengatakan Bebadan bentukan Sinuhun tidak pernah ada, baik lembaganya, kegiatanya, maupun orang-orangnya. Yang selama ini aktif justru orang lama seperti Lembaga Dewan Adat.
Kuasa Hukum PB XIII, Ferry Firman Nurwahyu mengklaim antara pengugat dan tergugat sudah sepakat damai dengan membuat akta perdamaian. Pihak penggugat harusnya mematuhi akta perdamaian. “Dari saksi ahli yang kita datangkan dalam sidang sebelumnya akta perdamaian tersebut sah karena sudah ditandatangani semua pihak, dan mengikat semua pihak,” tuturnya.