INDONESIA DARURAT PERKAWINAN ANAK MK Minta DPR Revisi Batas Usia Pernikahan

JAKARTA—Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan DPR untuk merevisi UU Perkawinan soal batas usia pernikahan anak. Menurut MK, Indonesia sudah masuk dalam kondisi darurat perkawinan anak. MK menyebut data pernikahan anak semakin meningkat, hal itu dilihat dari data BPS 2017. Sebaran angka perkawinan anak di atas 25 persen berada di 23 provinsi dari 34 provinsi di Indonesia.
”Kondisi ini tentu sangat mengkhawatirkan karena anak telah kehilangan hak-hak yang seharusnya dilindungi oleh naegara. Jika kondisi ini dibiarkan tentu akan menjadikan Indonesia berada dalam kondisi darurat perkawinan anak, dan tentu saja akan semakin menghambat capaian tujuan bernegara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945,” begitu paparan putusan MK, Kamis (13/12).
MK menyampaikan semua kebijakan yang menjadi faktor penyebab terjadinya perkawinan anak sudah seharusnya disesuaikan. Dalam hal ini yang dimaksud adalah UU No. 1 Tahun 1974 yang berlaku selama 44 tahun. ”Jika dirunut ke belakang usulan penyempurnaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tersebut telah masuk sejak Propenas tahun 2000-2004. Karena tidak berhasil, kemudian diteruskan dalam beberapa prolegnas, yang terakhir adalah Prolegnas 2015-2019,” tulis MK.
Oleh karena itu, untuk menyempurnakan isi undang-undang agar sesuai dengan tujuan bernegara perlu didakan revisi UU tersebut. MK berpendapat perubahan UU Perkawinan harus segera diselesaikan. ”Berkenaan dengan perkembangan tuntutan global yang telah disepakati yang sejalan dengan tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 sehingga Mahkamah berpendapat penyempurnaan tersebut dapat lebih cepat dilakukan,” papar MK.
Sebelumnya, Maryanti, 30, dan Rasminah, 28, menggugat UU tersebut. Adapun perkara yang digugat para pemohon adalah permohonan judicial review Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan mengenai batas usia perkawinan laki-laki dan perempuan. UU Perkawinan Pasal 7 menyebutkan batas usia menikah laki-laki adalah 19 tahun dan perempuan berusia 16 tahun. Para pemohon berharap batas usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan sama, yakni usai 19 tahun.
”Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian,” ucap Ketua Majelis Hakim MK, Anwar Usman, dalam persidangan di MK, Jakarta, Kamis.
Dalam putusannya, MK menyatakan frasa usia 16 Tahun pada UU Nomor 1 Tahun 1974 tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam UU Perlindungan Anak disebutkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan.
MK tidak memberikan atasan usia perkawinan untuk perempuan. Sebab, hal tersebut menjadi kewenangan lembaga pembentuk UU. Kendati begitu, Anwar menyebut pihaknya memberikan tenggang waktu paling lama tiga tahun kepada DPR untuk mengubah ketentuan batas usia perkawinan.
”Meminta pembuat UU paling lama tiga tahun untuk melakukan perubahan tentang perkawinan, khususnya berkenaan dengan batas usia minimal perempuan dalam perkawinan,” ucapnya.
DPR menyambut baik putusan MK tersebut. Komisi VIII DPR, yang membawahi urusan agama dan sosial, memastikan DPR akan segera menindaklanjuti putusan MK. ”Apa yang sudah diputuskan Mahkamah Konstitusi harus segera ditindaklanjuti DPR untuk melakukan revisi UU Perkawinan tersebut,” kata Wakil Ketua Komisi VIII, Ace Hasan Syadzily, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.
Ace mendukung keputusan MK yang menetapkan batas minimal menikah bagi laki-laki dan perempuan berusia 19 tahun. Menurut dia, hal ini membantu mencegah terjadinya pernikahan dini. ”Saya kira itu sesuatu yang baik dan dari segi kematangan psikologis seseorang menikah dalam usia 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan, saya kira memang relatif lebih matang,” tutur politikus Partai Golkar itu.
Dia mengatakan hal ini akan dibahas dengan pimpinan DPR untuk memastikan masuk dalam prolegnas saat ini atau tahun depan. ”Ya, dikasih waktu tiga tahun. Jadi mungkin, itu harusnya segera untuk masuk dalam prolegnas ya. Tapi ini harus dibicarakan dengan pimpinan Dewan apakah UU Perkawinan masuk dalam prolegnas tahun sekarang atau tahun depan nanti kita bahas lebih lanjut,” ujar Ace.(Detik/Liputan6.com/JIBI)