SOAL KEKERASAN SEKSUAL MAHASISWA Ombudsman Panggil Rektor UGM

JOGJA—Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan DIY memanggil Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Panut Mulyono. Ia diminta hadir pada Rabu (19/12) pekan depan.
Pemanggilan ini terkait dugaan kasus pemerkosaan yang melibatkan dua mahasiswa UGM saat menjalani kuliah kerja nyata (KKN) di Pulau Seram, Maluku, pertengahan 2017.
Ketua ORI DIY, Budhi Masthuri, mengatakan Panut dipanggil berkenaan investigasi ORI DIY atas dugaan mala-administrasi dalam penanganan kasus dugaan pelecehan seksual tersebut.
Dari draf hasil pemeriksaan yang telah disusun terdapat hal-hal yang perlu dimintakan penjelasan lebih lanjut dari Rektor UGM. ORI bermaksud menghadirkan Rektor UGM di Kantor ORI DIY pada Rabu pekan depan.
”Kami panggil agar hadir pada pukul 10.00 WIB,” kata Budhi, Kamis (13/12). Pemanggilan Panut dilakukan dengan mengirimkan surat No. 0390/SRT/0105.2018/yg.06/XII/2018 yang dikirimkan pada Kamis kemarin.
Dalam draf laporan hasil sementara tim investigasi ORI, tim merekonstruksi urutan kejadian, mulai dugaan pelecehan seksual terjadi sampai masuknya terduga pelaku HS dari Fakultas Teknik UGM ke dalam daftar peserta wisuda.
Dari draf tersebut setidaknya ada dua hal yang perlu dimintakan penjelasan dan klarifikasi dari rektor. Pertama, ada dugaan mala-administrasi, yaitu penundaan penanganan kasus karena terlihat ada jarak yang panjang antara pelaporan kejadian dengan respons UGM untuk menyikapi dugaan kasus pemerkosaan ini.
Kedua, masuknya HS dalam daftar nama peserta wisuda ada peran rektor. Hal ini perlu dimintakan klarifikasi. Tim ORI DIY akan membandingkan hasil investigasi dengan hasil tim investigasi lintas fakultas UGM karena di situ ada rekomendasi yang diberikan kepada rektor agar wisuda HS yang sedianya dilakukan November 2018 segera ditindaklanjuti.
ORI menduga masuknya HS dalam daftar nama peserta wisuda karena ada prosedur yang tidak sesuai dengan rekomendasi tim investigasi lintas fakultas. ”Kami akan cek apakah rektor sudah memenuhi itu atau belum. Apakah data tersebut benar atau tidak,” kata Budhi.
ORI menargetkan bisa menyelesaikan kasus UGM ini sebelum 31 Desember 2018. Tim ORI tidak akan mengundang wakil kepolisian karena di luar domain ORI. Kepolisian lebih fokus pada kasus sementara ORI lebih pada penanganan kasusnya. Hal yang sama juga dilakukan kepada Komite Etik atau Tim Etik.
Panut Mulyono saat ditanya melalui Whatsapp ihwal surat pemanggilan tersebut mengaku belum mengetahuinya. ”Saya belum diberi tahu sekretaris. Ini posisi saya masih di Jakarta,” kata Panut.
Terkait kesiapan pemanggilan itu, Panut mengatakan itu urusan juru bicara UGM yaitu Wakil Rektor Bidang Kerja Sama dan Alumni, Paripurna Poerwoko Sugarda, dan Kepala Bagian Humas dan Protokol UGM, Iva Ariani. (JIBI/Harian Jogja/Bernadheta Dian Saraswati)