Lagi, Eksekusi Kentingan Baru Ricuh

SOLO—Proses eksekusi lanjutan lahan di Kentingan Baru kembali ricuh, Rabu (19/12). Hal itu diakibatkan penolakan warga saat proses eksekusi berlangung. Meski begitu pembongkaran semua bangunan yang tersisa di lahan itu rampung.
Berdasarkan pantauan Koran Solo, proses eksekusi dimulai dengan apel bersama aparat kepolisian dan Satpol PP bersama ratusan orang yang dikerahkan pemilik lahan Kentingan Baru di halaman Kantor Kecamatan Jebres pukul 07.00 WIB.
Apel dipimpin langsung Kapolsek Jebres, Kompol Juliana. Polisi mengerahkan ratusan personel dari satuan Brimob, Dalmas, polwan dan Polsek. Satpol PP mengerahkan puluhan petugas, ditambah dengan ratusan orang yang mengatasnamakan diri “sukarelawan.” Para sukarelawan berseragam kaus hitam itu dikerahkan pemilik lahan Kentingan Baru. Seusai apel sekitar pukul 08.00 WIB, mereka bergerak menuju lahan Kentingan Baru.
Di lokasi, ratusan warga sudah berkumpul memblokade setiap akses pintu masuk lahan Kentingan Baru. Warga juga membakar ban bekas, lalu memblokade akses pintu Blok D. Mereka menghalau ekskavator yang akan membuka blokade. Lantaran warga terus bertahan, ekskavator batal digunakan. Petugas kemudian bergerak membuka blokade berupa barikade bambu. Aksi saling dorong terjadi hingga kemudian warga mundur tanpa perlawanan. Beberapa orang warga yang diduga sebagai provokator ditangkap petugas.
Setelah barikade terbuka ekskavator bergerak maju dan membongkar bangunan satu demi satu. Sebelum dibongkar, orang yang dikerahkan pemilik lahan membantu proses pengosongan dengan membawa barang-barang milik warga dan dibawa ke pinggir Jl. K.H. Maskur. Selama proses eksekusi berlangsung warga berkumpul di sekitar masjid di lingkungan setempat.
Kuasa hukum pemilik lahan, Haryo Anindhito Setyo Mukti, mengatakan tidak membuka proses negosiasi dalam eksekusi lanjutan ini. ”Warga yang akan berdialog, kami berikan ruang dialog besok [Kamis ini],” katanya. Pembongkaran bangunan berpegangan pada Surat Keputusan Wali Kota Nomor 845.05/17.2/1/2017 tentang Penyelesaian Hunian Tidak Berizin di Kentingan Baru. Selain itu juga Peraturan Daerah (Perda) Kota Solo Nomor 8 tahun 2016 dan Perda Nomor 1 tahun 2015 tentang Kependudukan.
Secara keseluruhan terdapat 160-an bangunan yang selama ini masih berdiri di lahan Kentingan Baru. Bangunan tersebut kemudian dirobohkan dan lahan langsung dipagari guna mencegah berdirinya bangunan baru di lokasi tersebut.
Wali Kota Solo, F.X. Hadi Rudyatmo, mengatakan sengketa lahan Kentingan Baru adalah persoalan hukum antara pemilik dengan warga yang saat ini menduduki lahan tersebut. Secara hukum, kasus tersebut sudah selesai dengan kemenangan pemilik lahan karena dapat menunjukkan sertifikat tanah sebagai pemilik. Meski tidak memiliki kewenangan dalam proses eksekusi, Pemkot Solo tetap menerjunkan personel Satpol PP di lokasi.
Kehadiran Satpol PP saat eksekusi disoal pendamping warga setempat. Mereka lantas melaporkan Wali Kota Solo ke Komnas HAM dan tembusan ke Ombudsman Republik Indonesia. Rudy tidak mempersoalkannya. “Silakan dilaporkan. Kami ini kan sudah sesuai tupoksi saja yakni membantu menjaga keamanan dan ketertiban,” katanya.
Salah seorang warga Kentingan Baru, Yatno, mengatakan eksekusi tersebut tak didahului peringatan sebelumnya. “Gusti Allah mboten sare. Sekarang yang penting saya menjaga barang agar enggak ada yang hilang,” kata dia kepada Koran Solo. Yatno baru tinggal di area itu lima tahun lalu. Hal yang sama disampaikan Budi, yang mertuanya tinggal di Kentingan Baru pasca 1998. “Kapan dieksekusi itu tidak ada kejelasan. Saya juga sempat dengar Senin tapi ternyata tidak jadi malah digelar Rabu. Ya terima saja mau gimana lagi.
Kuasa hukum warga Kentingan Baru dari LBH Jogja, Rian, menyampaikan bakal memikirkan langkah selanjutnya dalam waktu dekat. “LBH tetap akan memperjuangkan warga untuk mendapatkan haknya,” kata dia. (Indah Septiyaning W./Mariyana Ricky P.D./JIBI)