OTT KPK DI KEMENPORA Sekjen-Bendum KONI Tersangka

JAKARTA—Komisi Pemberantasan Koruspsi (KPK) menetapkan lima tersangka dari operasi tangkap tangan (OTT) terkait penyaluran dana hibah Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) ke Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Mereka dijerat dengan pasal tindak pidana korupsi terkait suap.
”KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan serta menetapkan lima orang tersangka,” kata Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, di kantornya, Jakarta, Rabu (19/12).
Kelima tersangka itu adalah Sekjen KONI Ending Fuad Hamidy, dan Bendahara Umum (Bendum) KONI Jhonny E. Awuy yang diduga sebagai pemberi. Sedangkan sebagai penerima adalah Deputi IV Kemenpora Mulyana, Pejabat Pembuat Komitmen pada Kemenpora Adhi Purnomo, dan staf Kemenpora Eko Triyanto.
”Diduga telah terjadi kesepakatan antara pihak Kemenpora dan KONI untuk mengalokasikan fee sebesar 19,13 persen dari total dana hibah Rp17,9 miliar yaitu sejumlah Rp3,4 miliar,” ucap Saut.
OTT KPK ke Kemenpora dilakukan Rabu (19/12) malam, setelah tim penindakan KPK mendapatkan informasi transaksi suap menyuap oleh penyelenggara negara di Kemenpora. Dari OTT tersebut terungkap adanya setoran balik atau kickback. KPK menyebut ada dugaan kickback yang terjadi tiap pencairan dana hibah dari Kemenpora ke KONI. ”Ada presentase tiap penyaluran kickback-nya berapa. Itu ada,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo.
Menpora Imam Nahrawi meminta maaf kepada masyarakat karena pejabatnya terkena OTT KPK. Dia juga meminta maaf kepada Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Dia mengatakan Kemenpora akan mendukung penanganan kasus yang dilakukan KPK. ”Karena semangat olahraga adalah semangat yang sportif, fairness, menjunjung tinggi kejujuran,” tutur dia.
Dalam jumpa pers, Menpora menjelaskan adanya pakta integritas yang ditandatangani pejabat eselon I-IV. Para pejabat Kemenpora diingatkan Imam harus mematuhi peraturan yang berlaku. ”Tentu kami semua belajar banyak atas peristiwa ini, dan ini jadi pelajaran penting pelajaran berharga bagi kita semua,” sambung Imam.
Dia mengaku belum melaporkan OTT pejabat Kemenpora itu ke Presiden Jokowi. Politikus PKB itu akan menunggu pengumuman resmi KPK sebelum melangkah termasuk mencari pengganti pejabat. (Detik/Liputan6.com/JIBI)