KASUS BLBI Hakim Perberat Hukuman Eks Ketua BPPN

JAKARTA—Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta menambah vonis mantan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional  (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung menjadi 15 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 3 bulan kurungan.
Syafruddin dinyatakan bersalah dalam kasus penerbitan surat keterangan lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Putusan itu lebih tinggi dibanding vonis hakim Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat, yaitu 13 tahun penjara dan denda Rp 700 juta subsider 3 bulan kurungan. KPK  mengapresiasi putusan PT DKI.
”Putusan PT DKI dalam kasus BLBI ini tentu kami sambut baik, karena sudah sesuai dengan tuntutan KPK 15 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar. Memang masih ada perbedaan pidana kurungan pengganti yang jadi tiga bulan,” ucap Kabiro Humas KPK Febri Diansyah, Jumat (4/1).
Menurutnya, putusan PT DKI menunjukkan proses hukum yang dilakukan KPK terhadap Syafruddin telah memiliki bukti kuat. Dia menyatakan KPK siap jika Syafruddin nantinya mengajukan kasasi.  ”Ini menunjukkan ketika KPK melakukan penyidikan, penuntutan hingga proses persidangan, semuanya dilakukan dengan hati-hati dan bukti yang meyakinkan,” ucapanya.
”Jika pihak terdakwa mengajukan kasasi, kami pastikan KPK akan menghadapi. Nanti kami lihat apa sikap terdakwa terhadap putusan PT DKI ini,” sambung Febri.
Dalam putusan tingkat pertama, hakim menyebut Syafruddin melakukan perbuatan haram itu bersama-sama Sjamsul Nursalim dan istrinya, Itjih S Nursalim, serta Dorojatun Kuntjoro Jakti selaku Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) dalam penerbitan SKL itu.
Syafruddin disebut menghapus piutang BDNI kepada petani tambak yang dijamin PT Dipasena Citra Darmadja dan PT Wachyuni Mandira serta surat pemenuhan kewajiban pemegang saham meski Sjamsul belum menyelesaikan kewajibannya yang seolah-olah piutang lancar atau misrepresentasi.
BDNI disebut hakim ditetapkan sebagai Bank Beku Operasi (BBO) yang pengelolaannya dilakukan oleh Tim Pemberesan yang ditunjuk BPPN dan didampingi oleh Group Head Bank Restrukturisasi. BDNI pun dikategorikan sebagai bank yang melakukan pelanggaran hukum atau transaksi yang tidak wajar yang menguntungkan Sjamsul Nursalim.
Atas perbuatan itu, Syafruddin merugikan negara sebesar Rp4,5 triliun terkait BLBI. Karena menguntungkan Sjamsul sebesar Rp4,5 triliun. (detik/JIBI)