PEMILU LEGISLATIF 2 Personel BPD Diawasi Khusus

SRAGEN—Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sragen mengawasi ketat aktivitas dua personel Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kecamatan Tanon dan Tangen selama tahapan pemilu 2019.
Pengawasan tersebut dilakukan Bawaslu lantaran 2 personel BPD tersebut merangkap sebagai calon anggota legislatif (caleg). Demikian disampaikan Ketua Bawaslu Sragen Dwi Budhi Prasetya saat ditanya wartawan di Kantor Bawaslu Sragen, Jumat (4/1).
Budhi, sapaan akrabnya, menjelaskan berdasarkan UU No. 7/2017 Pasal 280 ayat (2) huruf j, anggota BPD dilarang melakukan aktivitas kampanye. “Atas dasar itulah, ikut serta saja dilarang apalagi aktif berkampanye karena menjadi caleg. Pelanggaran atas larangan tersebut dikenai sanksi yang diatur dalam Pasal 493 UU yang sama. Setiap pelaksana maupun tim kampanye pemilu yang melanggar Pasal 280 ayat [2] dipidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp12 juta,” ujar Budhi.
Kasus dua personel BPD yang juga menjadi caleg dan masuk dalam daftar caleg tetap (DCT) termasuk khusus. Dia menerangkan saat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sragen menetapkan DCT, tidak ada satu caleg pun yang berstatus anggota BPD. Setelah DCT, kata dia, caleg yang bersangkutan dilantik menjadi anggota BPD di dua desa yang ada di Kecamatan Tangen dan Tanon.
Komisioner Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Sragen, Widodo, menjelaskan dua caleg yang menjadi anggota BPD itu masing-masing ada di Desa Padas Tanon dan Desa Galeh Tangen. Bawaslu sudah mengingatkan dua caleg tersebut dan menyarankan supaya mengundurkan diri dari keanggotaan BPD. Namun, sampai sekarang mereka masih tetap menjadi anggota BPD di desa masing-masing.
“Selama yang bersangkutan tidak kampanye tidak masalah. Tetapi kalau kampanye dan diketahui Bawaslu maka Bawaslu bisa menjerat dua orang itu dengan UU Pemilu,” jelas dia.
Kasubag Administrasi dan Aparatur Pemerintahan Desa Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah (Setda) Sragen, R. Rudi Hartanto, mengatakan persoalan BPD diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) No. 3/2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan ditindaklanjuti Peraturan Bupati (Perbup) No. 21/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda. Saat pendaftaran BPD, tidak ada larangan bagi warga yang berstatus caleg.
“Saya mencoba melihat regulasinya. Di Perda No. 3/2016 Pasal 21 mengatur larangan BPD menjadi pengurus partai politik dan anggota legislatif sebagai mana diatur pada huruf f dan h. Artinya, ketika sah menjadi anggota BPD dilarang merangkap jabatan sebagai pengurus parpol atau anggota DPRD,” ujarnya. Rudi berencana mengkonfirmasi hal tersebut kepada pihak terkait.
Tak Melanggar
Sementara itu, Bawaslu menertibkan 1.239 alat peraga kampanye selama 2018. Hanya 23 kegiatan kampanye yang dilaksanakan dengan surat tanda terima pemberitahuan (STTP) dari Polres Sragen meski kegiatan tanpa STTP mencapai ratusan.
Tidak ada pelanggaran pidana pemilu yang ditemukan selama 2018. Penjelasan itu disampaikan komisioner Bawaslu Sragen yang dipimpin Dwi Budhi Prasetya dalam jumpa pers yang digelar di Kantor Bawaslu Sragen, Jumat (4/1). Ada lima divisi yang masing-masing menyampaikan hasil kinerja sejak dilantik pada 23 September 2018 hingga 31 Desember 2018.
Komisioner Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Sragen, Widodo, menyampaikan selama 2018 tidak ada temuan pelanggaran pidana pemilu. Ada laporan indikasi keterlibatan perangkat desa di Masaran dalam aktivitas kampanye. Namun setelah dikaji oleh tim Penegakan Hukum Terpadu, laporan tersebut tidak memenuhi unsur pelanggaran pidana pemilu.
Dalam penanganan pelanggaran alat peraga kampanye (APK), Widodo mencatat ada 1.239 APK yang ditertibkan Bawaslu bersama stakeholders terkait lewat tiga kali kegiatan. “Selama ini kami lebih mengedepankan pencegahan, jangan sampai ada kasus pidana pemilu. Kegiatan kampanye yang resmi dengan STTP dari Polres Sragen hanya 23 kegiatan. Kalau yang tidak menggunakan STTP banyak, jumlahnya bisa ratusan kegiatan. Misalnya, kampanye di tempat hajatan, pengajian, dan pertemuan warga lain. Kendati demikian, petugas pengawas di tingkat desa/kelurahan lebih aktif,” katanya. (Tri Rahayu)