Pemerintah Tambah Rumusan Beleid Ojol

JAKARTA—Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menambah rumusan beleid ojek online (ojol).

Rinaldi Mohammad Azka/
redaksi@koransolo.co.id

Pemerintah akan mengatur empat hal, yakni standar keselamatan, tarif, suspend, serta kemitraan antara pengemudi dan aplikator.
Penambahan ini terjadi setelah Kemenhub menggelar pertemuan dengan 100 aliansi ojek online pada Selasa (8/1). Kemitraan menjadi aspirasi tambahan yang disuarakan oleh pengemudi ojek online.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Budi Setiyadi, menjelaskan pemerintah masih membuka ruang bagi adanya hal-hal lain untuk dapat diatur dalam regulasi ini nantinya.
”Keselamatan, tarif, suspend, dan kemitraan, sementara hasil diskusi kami dengan 100 aliansi ojek online, mewakili seluruh Indonesia ada dari Lampung dan ternyata ada pengemudi ojek online disabilitas. Hari ini [Selasa] diputuskan sementara ada empat hal yang diatur mengenai masalah suspend, kemitraan, tariff, dan keselamatan,” ujar dia di Jakarta, Selasa.
Sebagai tahapannya, Kemenhub akan melanjutkan pembahasan regulasi dengan menggelar diskusi bersama aplikator dan berlanjut ke pembahasan beleid dengan seluruh pemangku kepentingan.
Dia menjelaskan para pemangku kepentingan tersebut di antaranya aplikator, mitra pengemudi, pakar transportasi, dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Menurut dia, beleid ini nantinya tidak akan jauh berbeda dengan beleid angkutan sewa khusus PM No. 118/2018 yang mengatur taksi online. Dia mengatakan pemerintah menggunakan UU No. 30/2014 tentang Administrasi Pemerintah sebagai landasan diskresi penggunaan roda dua menjadi transportasi umum.
Budi mengungkapkan langkah-langkah yang sudah ditempuhnya ini merupakan wujud keseriusan pemerintah untuk menyelesaikan regulasi yang mengatur ojek online ini. Dia berharap agar para pengemudi dapat menciptakan suasana kondusif.
”Selama menyusun sudah kesepakatan, pemerintah sangat berharap selama saya menyusun regulasi dengan teman-teman semua, supaya dibuat suasana yang kondusif suasana yang harmoni artinya biarlah kami menyusun dukungan teman-teman yang lain biarlah membangun suasana yang baik,” imbuh dia.
Setelah diskusi, Kemenhub dan 100 aliansi ojek online resmi membentuk tim yang terdiri atas 10 orang yang turut menyelesaikan regulasi yang menaungi keberadaan ojek online.
”Sebelum bekerja [menyusun beleid] nanti 10 Januari ada seminar nasional [mengenai transportasi daring]. Ada 10 orang bersama stakehoders lain akan susun [beleid], nanti ada FGD ada pengkayaan, apa yang diatur hanya ini,” tambah dia, selasa.
Kesepuluh orang ini diharapkannya dapat menjadi representasi bagi pengemudi ojek online untuk menyampaikan kebutuhannya dalam beleid ojek online yang rencananya disahkan pada Maret 2019 mendatang. (JIBI)