BAWASLU TURUT AWASI KPU Siap Gelar Debat Capres

JAKARTA-Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asyari mengatakan secara umum pihaknya sudah siap menyelenggarakan debat perdana calon presiden dan calon wakil presiden untuk Pemilihan Presiden 2019.

redaksi@koransolo.co

”Insya Allah sudah siap. Ya kalau 100 persen tentu belum, 100 persen itu kalau sudah hari H,” kata Hasyim di Gedung KPU, Jakarta, Kamis (10/1).
Dia mengatakan, saat ini sudah ada pasangan capres-cawapres, panelis, dan moderator, serta sudah ditentukan tempat dan waktu pelaksanaan debat.
KPU tinggal menyiapkan undangan bagi peserta yang akan menghadiri debat secara langsung di Hotel Bidakara, Jakarta pada Kamis (17/1).
Terkait undangan debat, KPU menyatakan undangan itu dibatasi, baik bagi tim sukses pasangan calon maupun undangan di luar tim sukses. ”Yang lain-lain, masyarakat umum, karena ini disiarkan langsung televisi maka bisa menyaksikan lewat televisi,” jelas Hasyim. Lebih jauh Hasyim mengatakan KPU sudah mengirimkan kisi-kisi pertanyaan debat kepada kedua pasangan capres-cawapres, Kamis atau sepekan sebelum debat diselenggarakan, sesuai dengan kesepakatan antara KPU RI dengan tim sukses kedua pasangan calon.
”Tadi [kemarin] sudah diserahkan. Tadi ada pertemuan KPU dengan tim paslon, moderator dan panelis, untuk membicarakan masalah topik-topik yang akan menjadi bahan diskusi dalam debat 17 Januari nanti,” kata Hasyim.
KPU menyerahkan 20 pertanyaan debat pertama capres-cawapres Pemilu 2019 yang telah selesai dibuat oleh tim panelis kepada Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf dan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno pada Kamis.
”Pada intinya, soal kami serahkan hari ini. Saya pikir tidak ada alasan untuk menunda-nunda penyerahan soal lebih dari hari ini [Kamis],” kata Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi kepada wartawan di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis. Menurut Pramono, 20 soal ini sudah selesai dibahas dan ditajamkan bersama enam orang panelis yakni yakni Prof. Hikmahanto Juwana (Guru Besar Hukum UI), Prof Bagir Manan (mantan Ketua MA), Ahmad Taufan Damanik (Ketua Komnas HAM), Bivitri Susanti (ahli tata negara), Margarito Kamis (ahli tata negara) dan Ketua KPK Agus Rahardjo. Sementara Margarito Kamis tidak hadir dalam rapat. Pramono mengatakan, sebanyak 20 soal diserahkan sebagai bentuk kisi-kisi kepada kedua paslon capres-cawapres dan bukan merupakan soal pilihan ganda.
”Ini soal bukan multiple choice, bukan juga soal yang menuntut hafalan, sebab debat ini bukan lomba pidato,” jelasnya. Tujuan utama debat capres-cawapres adalah mendalami visi, misi dan program masing-masing paslon. Dengan demikian, format pertanyaan dan format debat didesain untuk bisa secara jelas menyampaikan muatan itu. ”Supaya semua visi dan misi para calon pemimpin bisa tersampaikan dan diterima oleh masyarakat,” tuturnya. Dalam rapat itu, tidak hanya dihadiri komisioner KPU dan panelis, tetapi juga dua orang moderator Ira Koesno dan Imam Priyono dalam rangka penajaman materi debat capres pertama.
Moderator, tambah dia, tidak boleh memberikan penilaian, tidak boleh menyela dan tidak boleh mengomentari. Ini sesuai dengan aturan undang-undang. Salah satu panelis Bivitri Susanti mengatakan daftar pertanyaan sudah selesai dibuat oleh tim panelis.
Sementara itu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan mengawasi jalannya debat Pilpres 2019. Salah satu yang diawasi terkait penggunaan isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dalam debat.
”Pertama menjadi paling penting tidak melakukan sesuatu yang dilarang undang-undang, yang paling jelas di Pasal 280 [UU Pemilu] ya bagaimana mengkapitalisasi dan memakai isu SARA untuk keterpilihan,” ujar anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin di Hotel Bidakara, Jl Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Kamis.
Selain itu, Afif mengatakan akan mengawasi hal-hal yang dianggap menjelekkan negara. Hal ini disebabkan debat merupakan salah satu bentuk kampanye yang difasilitasi.
Selain itu, Afif mengatakan pihaknya akan mengawasi persoalan teknis dalam debat. Hal ini guna menyamakan hak tiap paslon. ”Kemudian dari segi fasilitasi karena isu ini sangat sensitif adalah soal kesamaan hak masing-masing calonlah, kesamaan equality-nya,” ujar Afif.
Salah satu contohnya terkait waktu yang diberikan untuk tiap paslon menjawab pertanyaan. Jadi tidak terjadi masalah ketidakadilan antarpaslon.
”Makanya beberapa teknis soal misalnya kalau ada pasangan calon selesai belum waktunya, apakah langsung lanjut waktunya atau dari nol lagi,” kata Afif. (JIBI/Antara/Detik)