KEJARI CERMATI KEUANGAN DESA Nota Fiktif Jadi Persoalan Klasik

KLATEN—Kejaksaan Negeri (Kejari) Klaten masih menemukan penyimpangan administrasi pengelolaan keuangan desa. Temuan lain yakni terkait penggunaan nota fiktif.

Taufiq Sidik Prakoso
redaksi@koransolo.co

Kasi Intel Kejari Klaten, Masruri Abdul Aziz, mengatakan temuan penyimpangan tersebut menjadi persoalan klasik yang hampir setiap tahun ditemukan. Temuan nota fiktif itu seperti untuk pembelian barang.
“Iya, pada 2018 kami masih menemukan itu [nota fiktif]. Alasannya juga klasik kalau tidak menyertakan nota nanti takutnya dana desa yang diterima akan dipotong. Akhirnya menggunakan nota fiktif,” kata Aziz saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, Jumat (11/1).
Permasalahan lain yang kerap ditemukan Kejari Klaten dari hasil pemantauan yakni kesalahan administrasi. Aziz mencontohkan pelaksanaan kegiatan yang masih kerap tak disertai surat pertanggungjawaban (SPj). “Ketika uang sudah dicairkan tidak langsung dibuatkan SPj. Sebenarnya sudah ada bukti pengerjaan kegiatan tetapi masih lupa dalam hal membuat SPj,” urai dia.
Penyimpangan administrasi dan penggunaan nota fiktif ditemui hampir di seluruh wilayah. Aziz tak menampik temuan nota fiktif itu bisa mengarah pada pelanggaran pidana. Hanya, Kejari tak bisa serta merta mengusut temuan itu ke ranah hukum. Hal itu menyusul ada memorandum of understanding (MoU) antara polri, kejaksaan, serta Kemendagri tentang pencegahan, pengawasan, dan penanganan permasalahan dana desa.
“Ketika masih dalam taraf masalah administrasi penangangan diserahkan ke APIP [aparat pengawasan intern pemerintah]. Namun, ketika kami telusuri dana sudah dicairkan kegiatan tidak dilaksanakan, itu sudah jelas masuk ke ranah pidana,” kata dia.
Aziz mewanti-wanti agar seluruh aparatur desa bisa mengelola keuangan desa sesuai aturan. Ia berharap kasus yang menjerat aparatur desa terkait penyelewengan keuangan desa tak lagi terulang. “Sebenarnya dari sisi SDM dengan pengangkatan perangkat desa baru beberapa waktu lalu, pemerintah desa bisa berbenah. Namun, mereka tentunya juga baru tahap belajar,” urai dia.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermasdes) Klaten, Jaka Purwanto, mengatakan total pagu anggaran dana desa untuk 391 desa di Klaten pada 2019 yakni Rp374.660.994.000, lebih besar dibanding pagu dana desa 2018 senilai Rp320.040.593.000. Selain dana desa, setiap desa juga mendapat gelontoran alokasi dana desa (ADD) dengan total pagu anggaran pada 2019 Rp131.658.264.000.
Jaka mengatakan selama ini monitoring rutin dilakukan melalui Dispermasdes atau kecamatan. Soal upaya pencegahan penyimpangan, ia menuturkan dilakukan dengan melibatkan Kejari Klaten dengan membentuk desa binaan. “Bentuk transparansi juga sudah dilakukan dengan memasang data APB desa di ruang publik agar bisa diawasi oleh masyarakat,” kata dia.