Minimarket Wajib Ganti Izin Jadi Supermarket

BONY EKO WICAKSONO

SUKOHARJO–Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo menyatakan pemilik minimarket yang disegel wajib mengganti izin pendirian toko modern menjadi supermarket, department store atau hypermarket selama moratorium minimarket berlangsung hingga 2030.
Bupati Sukoharjo, Wardoyo Wijaya, memperpanjang moratorium izin pendirian minimarket hingga 2030. Kebijakan ini diambil guna melindungi toko kelontong dan pedagang pasar tradisional di Sukoharjo. Moratorium izin pendirian minimarket diberlakukan mulai pertengahan 2016. Kala itu, Pemkab menyegel puluhan minimarket berjejaring waralaba level nasional yang belum mengantongi izin.
Bersambung ke Hal. 6 Kol. 1
Pemkab membatasi tumbuhnya minimarket di setiap kecamatan selama lebih dari dua tahun. “Saya tegaskan moratorium izin pendirian toko modern hanya jenis minimarket. Sementara izin usaha supermarket, department store atau hypermarket tetap diterbitkan. Nah, pemilik minimarket bisa mengganti izin pendirian toko modern menjadi toko serba ada [toserba], supermarket atau department store. Lokasi pendirian toko modern juga harus diganti,” kata Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disdagkop UKM) Sukoharjo, Sutarmo, saat berbincang dengan Koran Solo di kantornya, Jumat (11/1).
Sesuai Perda No. 7/2017 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat menyebutkan penetapan jumlah dan jarak pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan mempertimbangkan delapan aspek yakni tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk, potensi ekonomi, aksebilitas wilayah, dukungan keamanan dan infrastruktur, perkembangan pemukiman baru, pola kehidupan masyarakat, dan jam operasional toko modern.
Apabila tak memenuhi kriteria itu, Pemkab tak berani menerbitkan izin pendirian toko modern. “Kami terus melakukan pembinaan terhadap pelaku UMKM  agar bisa bertahan bahkan menambah barang dagangan maupun modal. Dampak positif pembatasan minimarket dirasakan para pemilik toko kelontong,” papar dia.
Sutarmo mencatat jumlah pelaku UMKM termasuk toko kelontong yang tersebar di 12 kecamatan sebanyak 19.804 orang. Toko-toko kelontong itu menjual berbagai produk makanan dan minuman yang diproduksi industri rumah tangga atau home industri. Omzet penjualan toko kelontong naik selama pemberlakukan moratorium minimarket pada 2016. (Indah Septiyaning W./JIBI)