Menuju Negara Tanggap Bencana

Pemerintah Indonesia akan menaikkan lebih dari dua kali lipat anggaran tanggap bencana menjadi Rp15 triliun pada tahun ini. Kenaikan anggaran ini diharapkan dapat dialokasikan untuk penerapan kurikulum mitigasi bencana di sekolah. Namun untuk mengimplementasikan mitigasi bencana dalam institusi pendidikan, Indonesia perlu berkaca dari negara lain. Berikut laporan wartawan Jaringan Informasi Bisnis Indonesia, Salsabila Annisa Azmi, dari berbagai sumber.

redaksi@jibinews.co

“Pemerintah dan DPR mengalokasikan lebih banyak lagi anggaran untuk edukasi kebencanaan dan mitigasi bencana. Dan sebagai negara di tempat rawan bencana, ring of fire, Indonesia harus siap, merespons, tanggung jawab menghadapi segala bencana alam,” ujar Presiden Jokowi, Senin (7/1).
APBN untuk mitigasi bencana ini naik dua kali lipat dari tahun lalu, di mana pemerintah menganggarkan dana Rp7 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan anggaran tersebut merupakan dana on call atau dana siap pakai yang berasal dari anggaran Bendahara Umum Negara (BUN).
Ketua Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) Sukmandaru Prihatmoko menyatakan dukungan positif terhadap peningkatan APBN untuk mitigasi bencana. Dia menggarisbawahi hal yang harus diperhatikan. “Mitigasi harus dilakukan sejak pra-bencana sampai pasca-bencana. Bagian pra-bencana yang perlu ditingkatkan karena ini meliputi penyiapan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana. Banyak pihak harus dilibatkan,” kata dia.
Untuk memantapkan kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana alam dan meminimalkan jumlah korban, Presiden Jokowi juga menginginkan mitigasi bencana masuk ke dalam kurikulum sekolah. Wacana kurikulum mitigasi bencana ini sebenarnya bukan kali pertama disampaikan Presiden ke publik. Ketika meninjau sejumlah lokasi terdampak tsunami Selat Sunda di Kabupaten Pandeglang, Banten, Presiden Jokowi juga sudah menyampaikan gagasan tersebut.
Sebelumnya, pada Oktober 2018, Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat (BPB Linmas) Surabaya, Eddy Christijanto melemparkan usulan agar mitigasi bencana masuk dalam kurikulum. “Kami ada keinginan ke sana. Kami akan kerja sama dengan perguruan tinggi negeri dan swasta yang ada di Kota Surabaya, terutama yang mempunyai konsentrasi terhadap kebencanaan,” kata Eddy.
Eddy mengatakan seandainya mitigasi bencana memerlukan waktu yang lama untuk bisa diajarkan dalam mata pelajaran di sekolah, materi kebencanaan bisa diajarkan di program ekstrakurikuler. Hal yang paling penting, menurut Eddy, adalah informasi terkait pencegahan bencana bisa sampai sejak dini kepada siswa.
Negara Lain
Berbicara soal kurikulum, Indonesia bisa berkaca dari pengalaman Jepang. Setelah gempa berkekuatan magnitudo 8,9 melanda pantai timur laut Jepang, tsunami berikutnya menghancurkan kota-kota, desa-desa dan sejumlah besar infrastruktur di sepanjang pantai. Selama bertahun-tahun, Jepang telah menghabiskan miliaran dolar untuk mengembangkan teknologi canggih melawan gempa bumi dan tsunami dan merancang bangunan untuk menahan dampak gelombang.
Langkah pencegahan proaktif ini oleh perencana pembangunan dan darurat di Jepang diklaim telah mengurangi risiko bencana, meminimalkan kerusakan material dan hilangnya nyawa. Orang Jepang juga siap untuk bereaksi cepat terhadap gempa dan tsunami karena program pendidikan publik yang sudah maju.
Lokasi sekolah yang aman di Jepang dipilih melalui penilaian risiko yang diarahkan untuk memastikan sekolah-sekolah tersebut tahan bencana dan tahan terhadap berbagai bahaya. Siswa, guru, orang tua dan masyarakat terlibat untuk belajar tentang risiko bencana serta latihan simulasi peringatan dini dan evakuasi untuk bencana yang diperkirakan dan berulang.
Sebagai contoh, di Sekolah Menengah Maiko di Prefektur Hyogo, kelas-kelas seperti lingkungan dan bencana mendidik peserta didik dalam mitigasi bencana yang berkaitan dengan lingkungan alam dan sosial. Tujuannya untuk mendesak siswa memikirkan bagaimana warga negara hidup dan eksis dalam masyarakat simbiosis dengan memanfaatkan pelajaran yang dipetik dari gempa bumi Great Hanshin-Awaji.
Melalui kuliah tamu oleh para ahli dan peneliti, dan melalui kunjungan lapangan ke sesar Nojima, siswa menerima pendidikan mendalam tentang bencana alam dan strategi pengurangan risiko.
Materi pengajaran seperti Mari Belajar Tentang Kelangsungan Hidup dan Keselamatan yang diproduksi oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, Sains dan Teknologi Jepang, digunakan di kelas I-III sehingga pembelajaran dan persiapan bencana dimulai lebih awal dan berlanjut selama sekolah. Selain itu, Masyarakat Insinyur Jepang, Observatorium Sapporo, dan Asosiasi Asuransi Umum Jepang telah memberikan para siswa penelitian ilmiah dan iklim profesional untuk lebih meningkatkan pembelajaran.
Perubahan Iklim
Para ilmuwan memperingatkan perubahan iklim karena pemanasan global dapat mengakibatkan lebih banyak gempa bumi dan tsunami. Pada 2009, Profesor University McGill University College London berpidato di konferensi para ilmuwan yang meneliti dampak perubahan iklim terhadap bahaya geologis dan mencatat perubahan iklim tidak hanya memengaruhi atmosfer dan lautan tetapi juga kerak Bumi. Seluruh Bumi adalah sistem interaktif.
Pengurangan risiko bencana di sektor pendidikan bertujuan untuk memastikan keamanan dan kelangsungan pendidikan, membantu sistem untuk beradaptasi dengan perubahan iklim dan mengurangi kerentanan pelajar melalui pengurangan dan pencegahan bencana, yang merupakan komponen penting dari adaptasi perubahan iklim.
Untuk mempersiapkan populasi agar cepat beradaptasi dengan perubahan iklim dan menanggapi bencana di seluruh dunia, ada kebutuhan mendesak untuk pendidikan perubahan iklim yang mengintegrasikan pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan serta pengelolaan lingkungan. Mempelajari tentang pengelolaan lingkungan harus mencakup tidak hanya pendidikan lingkungan, tetapi juga perubahan iklim, literasi ilmiah, serta pendidikan untuk gaya hidup dan konsumsi berkelanjutan.
Peserta didik membutuhkan pemahaman dasar tentang konsep-konsep ilmiah dengan tingkat pemikiran sistem yang lebih dalam, seperti pengetahuan tentang sejarah dan penyebab perubahan iklim; pengetahuan dan kemampuan untuk membedakan antara kepastian, ketidakpastian, risiko dan konsekuensi dari degradasi lingkungan, bencana dan perubahan iklim; pengetahuan praktik mitigasi dan adaptasi yang dapat berkontribusi untuk membangun ketahanan dan keberlanjutan; dan memahami berbagai kepentingan yang membentuk respons berbeda terhadap perubahan iklim dan kemampuan untuk secara kritis menilai validitas berbagai kepentingan ini terkait dengan barang publik.
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Ban Ki-moon telah mengatakan Amerika Serikat akan melakukan semua yang bisa untuk memobilisasi bantuan kemanusiaan dan tim pengurangan risiko bencana ke Jepang sesegera mungkin. Namun, banyak yang harus dilakukan secara global melalui pendidikan untuk mengurangi risiko bencana sebelum melanda dan untuk beradaptasi dengan perubahan iklim. (JIBI/detik.com/dw.com/brookings.edu)