Dua Pegawai KPK Dipukul saat Bertugas

JAKARTA—Dua pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diduga mengalami penganiayaan saat menjalankan tugas di Hotel Borobudur, Jakarta. Mereka mengalami luka pada bagian wajah. Peristiwa yang terjadi pada Sabtu (2/2) itu sudah dilaporkan KPK ke Polda Metro Jaya.
”Sekarang tim sedang dirawat dan segera dioperasi. Karena ada retak pada hidung dan luka sobekan pada wajah,” ujar Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah, pada detik.com, Minggu (3/2).
Febri mengatakan peristiwa itu terjadi menjelang tengah malam. ”Meski pun telah diperlihatkan identitas KPK, namun pemukulan tetap dilakukan terhadap pegawai KPK,” kata Febri.
Ia menyesalkan tindakan main hakim sendiri tersebut. Apalagi pegawai KPK itu disebut Febri sedang melakukan tugas resmi. KPK memandang penganiayaan yang dilakukan terhadap 2 pegawai mereka dan perampasan barang-barang yang ada pada pegawai tersebut merupakan serangan terhadap penegak hukum yang sedang menjalankan tugas.
Dua pegawai KPK itu sedang bertugas untuk mengecek informasi adanya indikasi tindak pidana korupsi. Febri tidak menyebutkan detail siapa yang diduga telah melakukan penganiayaan tersebut.
Transaksi Tunai
Pada bagian lain, Direktur Gratifikasi KPK, Syarif Hidayat, mengatakan transaksi tunai dengan nominal yang tinggi menjadi salah satu pemicu terjadinya tindak pidana suap dan korupsi. ”Dalam setiap operasi tangkap tangan yang ditangkap selalu transaksi tunai dengan nominal yang besar,” jelas Syarif.
Dalam satu kasus tangkap tangan seorang pejabat, KPK menemukan sebagian besar uang yang dimiliki pejabat tersebut tidak disimpan di bank, namun disimpan dalam ruangan khusus bersama dengan sejumlah logam mulia.
Lebih lanjut Syarif mengatakan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melaporkan sepanjang 2018 terdapat lebih dari 15.000 arus uang yang mencurigakan. ”Inilah mengapa penting sekali pembatasan nominal transaksi tunai diberlakukan, karena tindak pidana melalui transaksi non-tunai saja berani dilakukan apalagi transaksi tunai yang minim pengawasan,” kata Syarif.
Untuk mencegah hal itu, KPK sudah meminta pemerintah untuk tegas dalam pemberlakuan aturan mengenai pembatasan nominal transaksi tunai. Namun, sayangnya permintaan itu hingga kini belum ditindaklanjuti. Begitu juga dengan DPR yang belum mengesahkan undang-undang yang mengatur nominal transaksi tunai. ”Terakhir PPATK mengusulkan supaya maksimal transaksi tunai nominalnya hanya Rp100 juta, namun tetap belum disetujui oleh DPR,” kata Syarif. (JIBI)