Bupati Purbalingga Dihukum 7 Tahun Bui

SEMARANG—Bupati nonaktif Purbalingga, Tasdi, dijatuhi hukuman tujuh tahun penjara dalam kasus suap dan gratifikasi oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Semarang, Rabu (6/2).

redaksi@koransolo.co

Ia juga dicabut hak politiknya selama tiga tahun setelah menjalani masa hukuman.
Sebelumnya, Tasdi dituntut oleh jaksa penuntut umum (JPU) dari KPK dengan hukuman delapan tahun penjara dan denda Rp300 juta subsider empat bulan penjara. Tasdi juga dituntut dicabut hak politiknya selama lima tahun. Ketua majelis hakim, Antonius Wijantono, mengatakan Tasdi melanggar Pasal 12 huruf a dan Pasal 12B Undang-undang Nomor 31/1999 yang telah diubah dan ditambahkan dengan Undang-undang Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Tasdi terbukti menerima suap secara bertahap dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp115 juta dari pihak swasta yaitu Hamdani Kosen, Librata Nababan, dan Ardirawinata Nababan, yang diterima melalui Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemkab Purbalingga, Hadi Siswanto, terkait upaya pengaturan lelang proyek pembangunan Islamic Centre Kabupaten Purbalingga tahap II.
Pikir-pikir
Selain itu, Tasdi juga terbukti menerima gratifikasi dari pengusaha dan dari jajaran birokrasi bawahannya antara lain dari sekretaris daerah, asisten, dan kepala dinas, serta dari koleganya.
”Menyatakan terdakwa terbukti bersalah, menjatuhkan hukuman selama 7 tahun penjara,” kata hakim Antonius dalam amar putusannya.
Menanggapi putusan hakim, terdakwa yaitu Tasdi dan jaksa dari KPK, Kresno Anto Wibowo, sama-sama menyatakan pikir-pikir. (Detik/JIBI)