Pukat Desak Polisi Tuntaskan Kasus Penyerangan terhadap KPK

SLEMAN—Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM mendesak aparat penegak hukum segera menyelesaikan rentetan kasus penyerangan terhadap pimpinan maupun pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Peneliti Pukat, Zaenur Rohman, mengungkapkan perlawanan terhadap KPK saat ini telah bergeser tidak hanya upaya mempreteli kewenangan KPK atau dalam bentuk hak angket seperti yang dilakukan DPR. “Perlawanan terhadap KPK saat ini telah berubah bentuk menjadi penyerangan fisik dan penyerangan fisik ini terjadi berkali-kali. Terakhir terjadi pada penyelidik KPK di Hotel Borobudur, Jakarta, yang menyebabkan luka-luka,” ucap Zaenur, saat konferensi pers di Kantor Pukat, Rabu (6/2).
Penyerangan terhadap dua pegawai KPK di Hotel Borobudur terjadi pada Sabtu (2/2) lalu. Saat itu pegawai KPK tengah mengintai rapat antara Pemprov dan DPRD Papua di Hotel Borobudur. Aksi pegawai KPK itu ketahuan oleh pegawai Pemprov Papua, kemudian terjadi keributan. Dua pegawai KPK itu dipukul hingga luka-luka.
Zaenur mengatakan ada beberapa rentetan kejadian lain seperti penyerangan menggunakan air keras terhadap Novel Baswedan, ancaman pembunuhan dan teror terhadap pejabat dan pegawai KPK, perampasan perlengkapan penyidik KPK, dan teror bom terhadap Ketua KPK Agus Rahardjo dan Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif. “Dari kasus-kasus penyerangan fisik sejauh ini tidak ada satu pun yang berhasil dituntaskan oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini Polisi,” ujarnya.
Berkaca pada kasus-kasus sebelumnya yang belum ada yang tuntas, Pukat pesimistis kasus penganiayaan terhadap dua penyelidik ini juga bakal tuntas. “Tidak ada satupun tuntas penyerangan terhadap pegawai dan pimpinan KPK itu, mengakibatkan apa yang disebut impunitas, dan impunitas ini sangat berbahaya bagi pemberantasan korupsi karena akan menyulut pihak-pihak yang berurusan dengan KPK dalam perkara korupsi untuk menggunakan cara-cara perlawanan kekerasan terhadap KPK,” ucapnya.
Ia juga mendorong Presiden Joko Widodo untuk membantu menyelesaikan kasus ini. Tidak hanya dukungan lisan, namun juga harus dalam upaya perlindungan. Memerintahkan kepada kepolisian untuk memberi perlindungan kepada seluruh penegak hukum terlebih pada KPK, yang sedang giat memberantas korupsi. Arahan presiden selama ini dinilai belum membuahkan hasil. (Herlambang Jati Kusumo)