Tingkat Kerawanan Pemilu di Peringkat Dua

JOGJA—Tingkat Kerawanan Pemilu di Kabupaten Gunungkidul, Jogja, berada di peringkat kedua se-DIY. Indeks kerawanan pemilu (IKP) yang dirilis oleh Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) DIY, menempatkan Gunungkidul dengan IKP 58.59, sedangkan ketentuan IKP secara nasional yaitu 49.00.
IKP 2019 diatur dalam amanat UU No. 7/2017 Pasal 94 ayat 1 butir A yang berbunyi dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa pemilu, Bawaslu bertugas mengidentifikasi dan menekankan kerawanan serta pelanggaran pemilu. IKP segala hal yang menimbulkan gangguan dan potensi menghambat proses pemilihan umum yang inklusif. Metode yang digunakan untuk mengukur tingkat kerawanan pemilu memakai data pemilihan Pilpres serta Pileg pada 2014.
Kapolda DIY, Irjen Pol Ahmad Dofiri, menuturkan terkait kerawanan saat pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) sebenarnya bisa menjadi langkah preventif untuk kepolisian sehingga langkah antisipasi terjadinya kericuhan atau hal-hal yang tidak diinginkan dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum maupun dari masyarakat sendiri.
”Gesekan dapat terjadi saat mendekati bulan atau tanggal pelaksanaannya,” ucap dia pada Selasa lalu (5/2) saat meresmikan masjid di Polres Gunungkidul.
Ketua Bawaslu Gunungkidul, Is Sumarsono, mengatakan Gunungkidul memang menduduki peringkat kedua pada kerawanan Pemilu. Namun demikian, ada pula evaluasi yang dilakukan dari beberapa pihak, Gunungkidul justru paling aktif dan kondusif dalam mensikapi suhu politik yang semakin memanas seperti saat ini.
”Bawaslu Gunungkidul kini tengah persiapan pemetaan indeks kerawanan di 18 kecamatan atau wilayah,” ucap dia.
Tentunya peran semua lini, termasuk masyarakat sangatlah dibutuhkan dalam hal ini. Sehingga semua tidak terpancing oleh kondisi politik, persatuan dan kesatuan serta sejumlah asas lain juga tetap diterapkan. Meski berbeda pendapat atau jago calon legislatif ataupun presiden namun tidak mempengaruhi kondisi masyarakat dan daerah.
Sebagaimana diketahui sebelumnya, Mabes Polri akan menambahkan personel terkait pengamanan Pemilu 2019 di sejumlah daerah, di antaranya yakni Sumatra Utara, DIY, Solo, dan Sulawesi. Hal ini lantaran beberapa daerah ini masuk dalam kategori daerah yang sangat rawan. (JIBI/Harian Jogja/Rahmat Jiwandono)