BPJS KETENAGAKERJAAN Tak Patuh, 3 Perusahaan Kena Sanksi

SEMARANG—Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberi sangksi bagi tiga perusahaan yang melanggar aturan Badan Penyelanggaran Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

Alif Nazzala Rizqi
redaksi@solopos.co.id

Tiga perusahaan itu di antaranya adalah swalayan di Solo dan perusahaan garmen di Sukoharjo.CSR perusahaan membantu 68.440 orang di Jawa Tengah menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan.
Total perusahaan yang tidak patuh sebenarnya mencapai 10 perusahaan, namun hanya tiga perusahaan yang direkomendasikan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Tengah untuk tidak mendapatkannya pelayanan publik tertentu (TMP2T) kepada Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jateng.
“Ini sebagai bukti keseriusan dan komitmen Provinsi Jawa Tengah dalam melindungi tenaga kerja,” kata Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, melalui keterangan resminya, Kamis (7/2).
Jumlah kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan peserta formal di Jawa Tengah pada 2018 naik 24% dibandingkan 2017, yaitu dari 1.380.328 jiwa menjadi 1.714.468 jiwa. Sedangkan sektor non-formal atau bukan penerima upah (BPU) naik 11% pada 2018, yaitu 1.323.655 jiwa pada 2017 menjadi 1.465.847 jiwa.
“Pertambahan peserta non-formal BPJS ini yang sedang kami genjot. Di Jawa Tengah peserta ini dari kalangan nelayan, lembaga masyarakat desa hutan [LMDH], koperasi UMKM [usaha mikro, kecil, dan menengah], dan perangkat desa. Ini sesuatu yang baru dan mungkin berbeda dibandingkan daerah lain,” ujar Ganjar.
Strategi lain untuk meningkatkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Jawa Tengah adalah lewat customer social responsibility (CSR) sejumlah perusahaan besar, di antaranya Bank Jateng, Pertamina, dan lainnya. Saat ini dari dana CSR tersebut telah membantu 68.440 orang di Jawa Tengah ikut kepesertaan BPJS ketenagakerjaan.
”CSR dari perusahaan-perusahaan ini memberikan bantuan berupa membayarkan asuransi kecelakaan kerja dan asuransi kematian bagi warga tidak mampu yang tergolong pekerja berisiko tinggi,” terang dia.
Sementara itu, Kepala Disnakertrans Jawa Tengah, Wika Bintang, menerangkan tiga perusahaan yang mendapatkan rekomendasi TMP2T tersebut merupakan perusahaan bidang otomotif di Purwokerto, swalayan di Solo, dan perusahaan garmen di Sukoharjo.
Pencabutan Izin
Menurut dia, sebelumnya Disnakertrans sudah melakukan klarifikasi dan memberikan surat peringatan kepada ketiga perusahaan tersebut. “Tapi ketiganya tetap ngeyel, makanya kami berikan rekomendasi TMP2T. Kelanjutan dari sanksi tersebut mulai dari penghentian operasional, pembekuan perusahaan, hingga pencabutan izin,” kata Wika.
Sementara tujuh perusahaan lainnya, menurut Wika, satu di antaranya langsung membenahi sesuai aturan BPJS Ketenagakerjaan. Sedangkan enam perusahaan lainnya saat ini masih dalam tahap pembinaan. Sesuai aturan perusahaan wajib mengikuti empat jenis produk BPJS Ketenagakerjaan, yaitu jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian.
“Tetapi masih ada beberapa perusahaan yang belum bisa memenuhi itu. Bahkan ada sejumlah perusahaan yang melaporkan gaji pekerja lebih rendah ketimbang realitanya sehingga ketika ada klaim maka hak yang didapatkan pekerja lebih kecil,” kata Wika.
Di Solo, kepatuhan perusahaan mengikutkan karyawan mereka sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan mencapai lebih dari 90%. Menurut Mediator Hubungan Industrial, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Solo, Gurun Sarwono, berdasarkan data yang sudah terintegrasi dengan BPJS Ketenagakerjaan ada 1.029 perusahaan yang telah mengikuti program itu pada 2017. Jumlah tersebut terdiri atas perusahaan besar, menengah, dan perusahaan kecil.
”Bisa dikatakan sekitar 90% lebih. Hanya permasalahannya ada yang baru mengikuti sebagian program. Ada sebagian pekerja tidak mau diikutsertakan dengan berbagai alasan, antara lain kalau nanti diikutkan program BPJS, khawatir haknya untuk KIS [kartu Indonesia sehat] atau yang lain yang terkait dengan bantuan kebijakan daerah tidak diikutkan,” kata dia. Data 2017 tersebut hampir tidak berubah pada 2018. (Bayu Jatmiko Adi/JIBI)