530 Kabupaten/Kota Buka Lowongan PPPK

JAKARTA—Badan Kepegawaian Negara (BKN) secara resmi membuka proses penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahap I, Jumat (8/2) sore.

Tri Rahayu
redaksi@koransolo.co

Penerimaan PPPK dilakukan di 530 kabupaten/kota dan hanya untuk eks atau tenaga honorer K2 guru, tenaga kesehatan (nakes), dan tenaga harian lepas (THL) pertanian.
Setelah pemberitahuan melalui
sistem seleksi calon aparatur sipil
negara (SSCASN) pada Jumat pukul
16.00 WIB, calon pendaftar bisa
mendaftar pada Minggu (10/2) besok. Proses ini diharapkan selesai pada Februari dan pada 1 Maret bisa diumumkan siapa saja yang diterima menjadi PPPK.
”Mudah-mudahan proses sebelum Pileg dan Pilpres 2019 teman-teman PPPK sudah mulai tugas. Sudah dengan status PPPK,” ujar Kepala Biro Humas BKN, M. Ridwan, di Jakarta, Jumat.
Dia mengatakan pendaftaran PPPK dilakukan secara serentak di 530 kabupaten/kota di Indonesia. Namun hingga saat ini, BKN pun belum dapat memastikan berapa banyak jumlah tenaga honorer K2 yang akan mengikuti seleksi PPPK ini. “Jumlah pastinya nanti akan ada saat portalnya udah kebuka, jadi kita tunggu saja,” tambahnya.
Ridwan menambahkan syarat-syarat administrasi yang dibutuhkan oleh calon pendaftar PPPK akan diberi tahu lebih lanjut pada Minggu (10/2) di portal nasional SSCASN.
Dia mengatakan dalam seleksi PPPK, para pendaftar tidak melalui tes seleksi kompetensi dasar (SKD). Tes tersebut selama ini hanya untuk seleksi CPNS. ”Jadi tak ada SKD karena mereka semua dianggap sudah memenui syarat-syarat dasar,” jelasnya.
Sebagai gantinya, ada tiga tes yang harus dilalui oleh PPPK, yakni seleksi administrasi, seleksi kompetensi manajerial, sosio-kultural, dan teknis. Ridwan menyebutkan seleksi kompetensi manajerial, sosio-kultural, dan teknis akan menggunakan computer assisted test (CAT). Ada pula tahap wawancara untuk memastikan kualitas calon PPPK.

”Yang pertama tes seleksinya ada administrasi silakan disiap-siapkan, scan dokumen,” tegas Ridwan.
Dia menambahkan tes di atas tidak akan sesulit SKD pada seleksi CPNS 2018 lalu. “Nanti soalnya dijamin tidak susah, misal untuk guru ya akan di tes mengenai guru lagi. Tapi kan itu udah menjadi kegiatan mereka sehari-hari,” ujarnya.
“Soalnya tidak akan out of the box, misalnya lagi tenaga kesehatan nanti akan dites bagaimana cara mereka melayani orang-orang seperti biasanya. Jadi tidak akan ada yang gagal karena jawabannya sudah dilakukan setiap hari oleh mereka, jadi tidak akan lagi yang gagal pas CAT seperti CPNS yang gagal saat SKD di TKP atau TKW lainnya,” tandasnya.
Penerimaan PPPK kali ini mayoritas akan diisi oleh pelamar berusia di atas 35 tahun karena diikuti para pekerja honorer. Ridwan mengatakan saat ini pekerja honorer tercatat berusia di atas 35 tahun. Sedangkan hanya sebagian kecil yang berusia di bawah 35 tahun. Sebab, batas usia mengikuti seleksi CPNS adalah 35 tahun. Sehingga yang tak bisa mengikuti CPNS pasti akan mengikuti seleksi PPPK.
”Kalau kemarin anak-anak milenial [tes CPNS] sekarang cuma satu atau dua. Lebih banyak yang ikut di atas 35 tahun kalau di bawah 35 tahun ikut CPNS kemarin lah,” jelas dia.
Lebih lanjut Ridwan mengatakan pegawai setara PNS tersebut ke depan tidak dapat diangkat menjadi PNS. Sebab, ke depan ditakutkan ada penambahan tunjangan hari tua yang menjadi beban negara. ”Kalau di atas 35 tahun diangkat CPNS maksimal nanti pensiun atau tunjangan hari tua nggak cukup memenuhi [anggarannya]. Jadi negara bangkrut itu hanya sekadar itu kenapa maksimal 35 tahun [batas usia CPNS],” jelas dia.
Tak Bisa Diakses
Sementara itu berdasarkan pan-tauan Koran Solo, sejak dibuka pukul 16.00 WIB kemarin, pengumuman PPPK melalui laman sscasn.bkn.go.id belum bisa diakses. Padahal sebelumnya Ridwan memastikan website tersebut dapat dibuka pada pukul 16.00 WIB. Bahkan, dia memastikan tidak akan down karena banyak yang mengakses karena pendaftar lebih sedikit daripada pelaksanaan CPNS. ”Biar enggak down gimana? Jadi gini, ini [PPPK] tuh lebih less complex daripada kemarin [CPNS 2018]. Baik itu dari segi quantity ataupun quality,” kata dia.
Saat dimintai konfirmasi, Ridwan mengatakan laman tersebut baru berisikan flyer pembukaan lowongan. Selain itu, tidak ada informasi tambahan. Rencanannya, informasi tambahan terkait posisi hingga cara pendaftaran dimasukkan dalam situs pada Minggu besok atau bertepatan dengan waktu pembukaan pendaftaran. ”Isinya baru flyer. Belum ada info apa pun sebelum tanggal 10 Februari. Demikian dari Tim Backoffice SSCASN,” kata dia.
Seleksi Soloraya
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sragen mengusulkan 600-700 lowongan untuk seleksi PPPK. Usulan formasi tersebut didasarkan dari hasil komunikasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait yang memiliki pegawai honorer K2.
“Kami sudah berkomunikasi dengan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, dan Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakan). Kami belum bisa menyebut angka riilnya karena belum laporkan kepada pejabat pembina kepegawaian. Usulannya 600-700 formasi untuk tenaga pendidikan, kesehatan, dan tenaga penyuluh pertanian,” ujar Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Sragen, Sarwaka, saat dihubungi, Jumat sore.
Pemkab Wonogiri mengusulkan 243 dari jatah 279 lowongan PPPK. Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Wonogiri, Lakso Haryoto, saat ditemui di kantornya kompleks Sekretariat Daerah (Setda), Jumat, mengatakan 243 lowongan itu terdiri atas 133 guru, 19 tenaga kesehatan, dan 91 penyuluh pertanian. Lowongan guru meliputi satu guru taman kanak-kanak (TK) negeri, 123 guru SDN, dan sembilan guru SMPN.
Lowongan tenaga kesehatan untuk lulusan D-3 dan seluruhnya akan ditempatkan di puskesmas. Sementara, lowongan penyuluh terdiri atas 30 kursi bagi lulusan S-1 (27 orang akan menjadi penyuluh pertanian tanaman pangan dan tiga orang menjadi penyuluh kelautan, perikanan, dan peternakan), sembilan kursi bagi lulusan D-3 menjadi penyuluh pertanian tanaman pangan, dan 52 kursi bagi lulusan sekolah pertanian menengah atas (SPMA) atau SMK menjadi penyuluh pertanian tanaman pangan.
“Usulan secara resmi kami kirim kepada Menteri PAN RB, kemarin [Kamis]. Kami masih menunggu penetapan usulan. Bisa jadi usulan disetujui semua dan ditetapkan, bisa jadi tidak disetujui semua,” kata Laksi yang juga Kabid Mutasi dan Pengembangan Aparatur BKD itu.
Lakso menyebut lowongan PPPK guru yang diusulkan lebih sedikit dari pada jatah yang diberi Menteri, karena sejumlah guru honorer eks K2 telah mengundurkan diri atau pindah ke sekolah swasta. Sesuai jatah yang diberi Menteri, guru honorer eks K2 di Wonogiri terdapat 166 orang. Setelah dipetakan tinggal 133 orang atau berkurang 33 orang. Mereka mengundurkan diri karena memilih menjadi wiraswasta karena penghasilan menjadi guru honorer minim. Selain itu ada yang berpindah mengajar di sekolah swasta. Sebab, mengajar di sekolah swasta guru bisa mengurus sertifikasi. Guru honorer eks K2 yang berpindah ke sekolah swasta berarti sudah tidak memenuhi persyaratan penerimaan PPPK. Hanya guru honorer eks K2 yang masih mengajar di lingkungan dinas terkait hingga sekarang yang dapat mendaftar.
“Jatah awal lowongan penyuluh ada 94. Penyuluh pertanian honorer eks K2 di Wonogiri tinggal 80 orang karena 14 orang di antaranya sudah diterima CPNS tahun lalu. Kemudian usulan kami tambah 11 karena masih ada 11 penyuluh perkebunan dan peternakan honorer eks-K2 yang belum terakomodasi. Jadi, usulan PPPK penyuluh ada 91 lowongan,” imbuh Lakso.
Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Sukoharjo, Joko Triyono, memastikan membuka lowongan PPPK untuk tenaga penyuluh pertanian dan tenaga pendidikan. Joko telah menyerahkan laporan perekrutan PPPK  kepada Bupati Sukoharjo, Wardoyo Wijaya. Namun, Joko enggan membeberkan jumlah P3K yang bakal direkrut Pemkab Sukoharjo lantaran masih menunggu persetujuan Bupati.
“Sudah pasti mengajukan namun hanya khusus tenaga penyuluh pertanian dan tenaga pendidikan. Saat ini, laporan perekrutan PPPK belum ditekan Pak Bupati. Mungkin pekan depan sudah ditandatangani Pak Bupati,” kata dia, saat ditemui di kantornya, Jumat.
Sementara itu, Kepala Bidang Penataan dan Pengembangan Karier Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKP2D) Boyolali, Dono Fembriarto, mengatakan saat ini pihaknya masih menunggu kepastian formasi dari pemerintah pusat. “Untuk tahap I ini kan prioritasnya untuk K2 pada inti bidang. Misalnya bidang pendidikan, prioritasnya ya guru. Di bidang kesehatan ya pelaksana kesehatan, bukan bagian administrasi. Tapi kepastian formasinya kami masih menunggu dari pusat. Kalau sudah ada,” ujarnya.
Dia juga mengatakan PPPK ini bagi tenaga eks K2 di bidang pendidikan, kesehatan, dan penyuluh di lingkungan pertanian yang terkendala umur. (Bony Eko Wicaksono/Rudi Hartono/Akhmad Ludiyanto/JIBI)