DITUDUH LAKUKAN KECURANGAN SAAT SELEKSI Anggota KPU Karanganyar Jalani Sidang Kode Etik

SEMARANG—Perekrutan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Karanganyar pada 2018 menyisakan permasalahan. Salah satu anggota terpilih, Suharjanto, dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) karena dianggap melakukan kecurangan agar terpilih sebagai anggota KPU.
Akibat tudingan itu, Suharjanto harus menjalani sidang kode etik yang digelar DKPP di Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah (Jateng), Jl. Papandayan Selatan, Gajahmungkur, Kota Semarang, Jumat (8/2).
Ketua DKPP, Harjono, menyebutkan kasus Suharjanto sebenarnya tergolong permasalahan klasik. Ia diadukan oleh eks anggota KPU Kabupaten Karanganyar yang tidak lagi terpilih, Budi Sukramto. “Pengadu [Budi] melaporkan teradu [Suharjanto] berbuat tidak jujur. Menurut pengadu, teradu sebenarnya merupakan warga Boyolali. Tapi, kenapa bisa lolos seleksi di Karanganyar. Jadi yang mengadukan itu pesaingnya,” ujar Harjono saat dijumpai Semarangpos.com seusai sidang kode etik.
Keputusan di Jakarta
Harjono menyebutkan dalam persidangan, teradu sudah memberikan jawaban atas tudingan pengadu. Ia dengan tegas menyatakan dirinya sudah resmi tercatat sebagai warga Kabupaten Karanganyar yang dibuktikan dengan berbagai surat keterangan.
“Ini tadi sudah kami sidangkan. Ada tiga TPD [tim pemeriksa daerah] yang juga ikut. Nanti TPD akan membuat laporan dan apakah perlu direkomendasikan untuk disidangkan ke Jakarta. Jadi keputusannya nanti akan diambil dalam sidang di Jakarta,” imbuh Harjono.
Ketiga anggota TPD yang hadir kemarin yakni Andreas Pandiangan dari unsur tokoh masyarakat, Sri Wahyu Ananingsih dari Bawaslu Jateng, dan Diana Ariyanti dari KPU Jateng.
Harjono menambahkan selama setahun terakhir pengaduan dugaan pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara pemilu memang cukup tinggi. Mayoritas pengaduan terkait proses perekrutan KPU yang dinilai tidak fair.
“Memang banyak, ada anggota [KPU] yang diadukan karena diduga terlibat partai politik, perekrutan yang dinilai tidak transparan, dan lain-lain. Kalau kita analisis sebenarnya memang timsel [tim seleksi] masih banyak kekurangan. Kadang mereka enggak memiliki informasi terkait calon anggota yang diseleksi,” terang Harjono. (Semarangpos.com/Imam Yuda S.)