TAHUN POLITIK Kebutuhan Uang Diproyeksi Naik 20%-30%

SOLO—Momentum pemilihan presiden diperkirakan membuat kebutuhan uang naik 20%-30% dibandingkan kebutuhan uang reguler. Kegiatan kampanye baik berupa rapat-rapat maupun sosialisasi peserta pemilihan menggunakan berbagai media memicu kenaikan tersebut.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Solo, Bandoe Widiarto, mengatakan pemerintah, BI, serta otoritas yang lain optimistis pertumbuhan ekonomi 2019 akan lebih baik dibandingkan 2018. ”Argumentasinya apa? Salah satu yang menjadikan kami optimistis adalah dari sisi konsumsi. Kita akan memasuki pemilu, yang mampu membangkitkan perekonomian khususnya dari sisi konsumsi. Baik konsumsi rumah tangga maupun pemerintah,” kata dia, Senin (4/2).
Saat pesta demokrasi digelar akan ada banyak event berkaitan dengan politik yang dilaksanakan. Hal itu menjadikan kebutuhan akomodasi meningkat, selain itu bisnis lain juga mendapatkan dampaknya seperti percetakan dan periklanan.
Bandoe menyebut berdasarkan pengalaman tahun politik 2014, pemilihan presiden juga mengdongkrak kebutuhan uang. ”Kalau rata-rata bulanan sekitar Rp500 miliar ini bisa Rp700 miliar. Ini indikasi ada kenaikan. Meskipun tidak setinggi Lebaran. Kalau pemilihan umum bisa dijalankan lancar dan aman, akan berdampak positif bagi perekonomian,” jelas dia.
Terkait kenaikan kebutuhan uang 2019, Bandoe belum mengetahui secara pasti. Dia memastikan BI siap memenuhi kebutuhan uang di masyarakat berapa pun yang dibutuhkan. ”Untuk April sudah harus siapkan. Kami akan ketemu lagi dengan perbankan. Kalau dari data kami ada kenaikan 20%-30% dari rata-rata bulanan berjalanan,” ujar dia.
Sebelumnya, Ketua Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) Soloraya, Azis Soleh, menilai tahun politik akan menjadi perhatian di kalangan BPR. Salah satunya dalam hal memberikan pelayanan kredit. ”Tahun politik, sedikit banyak akan berdampak. Pastinya harus berhati-hati. Teman-teman BPR tentu sudah memahami hal ini,” kata dia, belum lama ini. Kehati-hatian ini penting agar BPR tidak salah langkah memebrikan kredit yang berujung peningkatan kredit bermasalah. (Bayu Jatmiko Adi)