2018, 5.185 Lembar Upal Beredar

SOLO—Temuan uang palsu (upal)pada 2018 mencapai 5.185 lembar. Jumlah ini lebih besar dibandingkan temuan 2017, namun cenderung lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, bahkan sejak 2011 (detail lihat grafis). Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Solo, Bandoe Widiarto, mengatakan peredaran upal di Soloraya cenderung turun, namun sikap waspada harus tetap dilakukan.
Menurut dia, penyebaran upal bisa dilakukan kapan pun dan di mana pun. Ketika terjadi peningkatan ekonomi, maka kewaspadaan juga harus ditingkatkan. “Penyebaran upal tidak mengenal momentum. Bisa terjadi saat Natal, Lebaran, pemilu maupun dia luar momentum itu,” jelas Bandoe kepada wartawan, belum lama ini.
Dia menilai fenomena upal di Indonesia masih dilatarbelakangi faktor ekonomi. Penyebaran upal biasanya dilakukan karena seseorang terdesak kebutuhan ekonomi, kemudian ingin mendapatkan untung cepat dan banyak.
Temuan upal tak selalu menggambarkan upal yang beredar, dengan asumsi tak semua upal ditemukan. Pemerintah telah melakukan berbagai cara untuk mencegah peredaran upal, salah satunya lewat menggalakkan transaksi nontunai atau dengan uang elektronik.
Dalam laman www.bi.go.id, disampaikan transaksi nontunai terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2018, ada 2,92 miliar transaksi nontunai dengan nilai Rp47,20 triliun. Nilai tersebut naik tajam dibandingkan 2017 yang hanya Rp12,37 triliun (detail lihat grafis). Nilai transaksi nontunai naik kian tajam pada Oktober, November, dan Desember 2018 seiring semakin banyak ruas tol Trans-Jawa beroperasi.
Tekan Upal
Penerapan transaksi nontunai juga terus digalakkan di Kota Solo. Rabu (6/2) lalu, Forum Employee Development Program (FEDEP) menggelar focus group discussion (FGD) di Hotel Grand HAP Solo yang membahas upaya menggenjot transaksi nontunai.
Transaksi nontunai bermanfaat untuk menekan peredaran upal, menekan penggunaan uang tunai lantaran biaya produksi yang mahal, serta menekan kebocoran terutama dalam pembayaran pajak dan semacamnya. Dalam hal pengembangan ekonomi, transaksi nontunai mendukung transparansi bisnis pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Kepala Tim Sistem Pembayaran Pengeluaran Uang dan Layanan Administrasi (SPPURLA) Kantor Perwakilan BI Solo, Bakti Artanta, mencontohkan transaksi pembayaran nontunai di market place lebih transparan dan akuntabel. “Kalau bicara tunai, dulu jalan tol itu pembayarannya tunai. Boleh dibilang, berapa yang masuk ke pengelola belum tentu sepenuhnya. Misalnya, harusnya masuk Rp100 miliar, tapi hanya separuhnya karena tidak bisa melacak,” ujar dia.
Indikasi kebocoran transaksi tunai tinggi. Transaksi nontunai menjadi solusi mengatasi hal ini. Dia mengakui masyarakat masih banyak yang belum mengenal transaksi nontunai. “Pada 14 agustus 2014 dikenankanlah Gerakan Nasional Nontunai [GNNT]. Pada 2017 lalu setidaknya 49% sudah kenal [literasi keuangan] perbankan. Tahun ini pemerintah menargetkan bisa sampai 75%,” imbuh dia.
Salah satu cara untuk mendongkrak transaksi nontunai adalah mendorong market place seperti Bukalapak, aplikasi uang elektronik Go-Pay, dan sebagainya untuk membantu dan bekerja sama dengan para pelaku UMKM.
Go-Pay merupakan pembayaran nontunai bagian dari Go-Jek. Pengelola aplikasi ini telah mengembangkan model ekosistem berbisnis.Head of Ecosystem Expansion Go-Pay, Edwin Ariono, mengatakan ketika membicarakan nontunai tidak bisa dijalankan sendiri perlu pendekatan ekosistem.
“Sebagai contoh, adanya akses langsung ke pasar. Pengusaha yang bergabung dalam Go-Pay kami ajak buka rekening di bank. Ini sudah banyak yang terbantu mulai dari hal kecil, yakni mengurangi ribut uang kembalian,” papar dia. (Bayu Jatmiko Adi/Farida Trisnaningtyas/Tika Sekar Arum/JIBI)