Kades dan Camat Trauma, Program Prona Terhenti

WONOGIRI—Kasus dugaan pungutan liar (pungli) pada proyek Program Nasional Agraria (Prona) pada 2016 dengan tersangka camat, sekcam, dan satu pegawai menimbulkan trauma kepala desa dan camat di wilayah lain.

Rudi Hartono
redaksi@koransolo.com

Kades Genengharjo, Tirtomoyo, Wonogiri, Wirid Andri, dan perangkatnya, memutuskan tak mengambil kuota Prona 2018 dan 2019 ini. Mereka tak mau mengambil risiko berhadapan dengan aparat penegak hukum.
Camat Karangtengah, Sunarto, merasa beruntung tak termakan bujukan agar ikut memungut biaya dalam proyek penyertifikatan Prona 2016 di Karangtengah. Dia tak terseret kasus hukum.
Kades Genengharjo yang akrab disapa Andri itu saat dihubungi Koran Solo, Minggu (10/2), mengatakan kasus dugaan pungli realisasi Prona di Tirtomoyo menimbulkan dampak psikologis. Saat penyelidikan dan penyidikan oleh aparat Satreskrim Polres Wonogiri bergulir, dia dan perangkatnya harus bolak-balik diperiksa polisi. Proses itu sangat memengaruhi kondisi psikologi. Bahkan, perangkat desa ada yang sampai tak doyan makan beberapa lama. Kades dan perangkatnya trauma sehingga tak ingin peristiwa tersebut terulang lagi. Saat itu ada ratusan warga Genengharjo yang menjadi pemohon penyertifikatan secara gratis dari pemerintah pusat. Seluruh sertifikat hak atas tanah (SHAT) warga sudah jadi dan sudah diserahkan kepada mereka.
“Terakhir kami ambil Prona pada 2017. Saat itu yang membentuk panitia peserta [kelompok warga] sendiri. Lalu pada 2018 kami sepakat tak mau mengambil lagi. Kasihan perangkat saya. Selain harus kerja keras, risikonya besar. Mereka trauma,” kata Kades.
Tahun ini Pemerintah Desa (Pemdes) Genengharjo kembali memutuskan tak mengajukan proyek Prona. Dia akan purnatugas Mei mendatang. Dia tak ingin mewariskan masalah pelik kepada perangkat dan warganya. Kades memilih fokus menata dan membangun desa mengoptimalkan potensi yang dimiliki.
Terpisah, Camat Karangtengah, Sunarto, mengaku pada 2016 dibujuk Joko Prihartanto, Camat Tirtomoyo saat itu, agar mengikuti langkahnya menarik pungutan pada proses realisasi Prona senilai Rp800.000/warga seperti di Tirtomoyo. Joko saat itu berjanji membantunya.
Sunarto merasa beruntung karena saat itu menolaknya karena tak ingin menghadapi masalah. Dia menceritakan beberapa tahun sebelum 2016 realisasi Prona di kecamatan lain di Wonogiri juga bermasalah. Namun, saat itu masalah dapat diselesaikan sehingga tak sampai ke ranah hukum. Berkaca pada persoalan itu Sunarto menolak ajakan Joko.
“Untungnya saya enggak menurut sama dia waktu itu,” ucap Sunarto.
Berhati-Hati
Menurut dia, masalah Prona di Tirtomoyo membuatnya berhati-hati dan selektif dalam merealisasikan program agraria. Sekarang program tersebut bernama pendataran tanah sistematis lengkap (PTSL). Sebelum memutuskan mengajukan permohonan, dia meminta komitmen kades dan perangkat desa terlebih dahulu. Jika bersedia bekerja keras tanpa meminta honor di luar biaya persiapan yang sudah diatur, Camat memberi lampu hijau. Sebaliknya, apabila mereka ingin menarik biaya tambahan untuk honor, Camat tidak akan mengizinkan. Prinsip itu menjadi pegangannya dalam setiap realisasi Prona, termasuk tahun ini.
“Sesuai ketentuan, saya selaku Camat sebagai PPATS [Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara] sebenarnya dapat fee. Tapi saya enggak mau mengambilnya daripada nanti bermasalah,” ulas dia.
Seperti diketahui, penyidik menetapkan tiga pegawai negeri sipil (PNS) sebagai tersangka dalam kasus dugaan pungli Prona Tirtomoyo 2016. Mereka meliputi mantan Camat Tirtomoyo Joko Prihartanto, 49 (sekarang Sekcam Batuwarno); mantan Sekcam Tirtomoyo, Widodo, 52 (sekarang Sekcam Nguntoronadi); dan anggota staf Pemerintah Kecamatan Tirtomoyo, Nur Kholis, 47. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Wonogiri menahan mereka seusai penyidik Polres melakukan pelimpahan tahap II, Rabu (6/2) lalu. (JIBI)