LAYANAN OJEK ONLINE Tarif per Daerah Bisa Berbeda

SEMARANG—Pemerintah membuat rancanganan peraturan menteri perhubungan yang mengatur ojek berbasis aplikasi atau online memuat formula penentuan tarif. Dengan aturan itu, batasan tarif per daerah bisa berbeda.

Yudi Supriyanto
redaksi@koransolo.co

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) juga akan mendorong perusahaan aplikasi memasukan ketentuan nilai tarif per kilometer tersebut dalam perjanjian kemitraan. Kemenhub mengadakan sejumlah uji publik rancangan beleid tersebut di beberapa kota di Indonesia. Pada Sabtu (9/2), uji publik dilaksanakan di Semarang setelah sebelumnya di Medan dan Bandung.
Direktur Angkutan Multimoda Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub, Ahmad Yani, mengungkapkan berdasarkan perhitungan yang dilakukan dengan formula-formula yang telah ditentukan di aturan tersebut, tarif ojek online paling rendah sekitar Rp2.400 per kilometer. Dia berharap ketenatuan tarif masuk dalam proses bisnis dengan pengelola aplikasi.
Dia mengaku muncul reaksi beragam dalam uji publik yang telah dilaksanakan. Dia mencontohkan pengemudi ojek online di Jakarta meminta ada tarif per kilometer, namun di daerah lainnya keberatan.
“Ada juga pengemudi yang menilai tarif per kilometer tidak perlu diatur karena mereka takut konsumen tidak akan mau menggunakan jasa ojek online jika tarif yang dikenakan terlalu mahal,” jelas dia, Sabtu.
Ahmad Yani menegaskan menerima semua masukan terkait rancangan peraturan menteri perhubungan tersebut. Dalam rancangan regulasi itu yang dilihat Bisnis Indonesia, biaya langsung terdiri atas biaya penyusutan kendaraan, profit mitra, bunga modal, pengemudi, asuransi, pajak kendaraan bermotor, bahan bakar minyak, ban, pemeliharaan dan perbaikan, penyusutan handphone, dan pulsa atau kuota Internet.
Sementara biaya tidak langsung berupa jasa penyewaan aplikasi. Formula perhitungan biaya jasa tersebut digunakan sebagai pedoman dalam menetapkan biaya jasa paling tinggi dan paling rendah.
Selain mengatur mengenai formula biaya, rancangan beleid tersebut juga mengatur mekanisme penghentian operasional penggunaan sepeda motor yang berbasis aplikasi serta perlindungan masyarakat terkait penumpang dan pengemudi.
Sementara itu, pemerintah daerah dinilai perlu membuat peraturan turunan untuk menentukan tarif ojek online setelah rancangan peraturan menteri perhubungan yang mengatur ojek online disahkan. Akademisi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, Djoko Setijowarno, mengungkapkan nantinya tarif ojek online yang akan berlaku di setiap daerah berbeda-beda.
“Biaya jasa di setiap daerah tidak sama. Selanjutnya, dapat juga ditetapkan kepada daerah sesuai kebutuhan masing-masing daerah,” kata Djoko, Minggu (10/2).
Pemerintah daerah bisa menggunakan formula penghitungan tarif ojek online yang telah ditetapkan oleh pemerintah jika rancangan peraturan menteri perhubungan tersebut telah disahkan. Dia mengatakan layanan sepeda motor berbayar yang tumbuh subur di dalam negeri akibat layanan angkutan umum yang buruk.
“Kendati bila dikalkulasi biaya jasanya lebih mahal ketimbang menggunakan transportasi umum,” kata dia. Dia menambahkan rancangan peraturan menteri yang mengatur penggunaan jasa sepeda motor merupakan yang pertama di dunia lantaran kendaraan roda dua tersebut bukan untuk angkutan umum. (JIBI)