Seleksi PPPK Tahap I Dimulai

JAKARTA—Pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap I dimulai, Minggu (10/2).

redaksi@koransolo.co

Pendaftaran dilakukan secara online pada 10-16 Februari 2019 melalui laman sscasn.bkn.go.id. Dikutip dari laman menpan.go.id, Minggu, sekitar 150.000 eks tenaga honorer kategori 2 (THK2) dan penyuluh pertanian dari Kementerian Pertanian yang memenuhi ketentuan peraturan perundangan dan sudah terdaftar di database Badan Kepegawaian Negara (BKN) dapat mendaftar dan mengikuti seleksi PPPK.
”Khusus untuk penyuluh pertanian yang diangkat oleh Kementerian Pertanian [Kementan], database-nya ada pada Kementan dan BKN,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan & RB), Syafruddin.
Untuk jabatan guru di lingkungan pemerintah daerah, mempunyai kualifikasi pendidikan minimal S-1 dan masih aktif mengajar sampai saat ini. Bagi tenaga kesehatan mempunyai kualifikasi pendidikan minimal D-III bidang kesehatan dan mempunyai sertifikat (STR) yang masih berlaku (bukan STR internship), kecuali untuk epidemiolog, entomolog, administrator kesehatan, dan pranata laboratorium kesehatan mempunyai kualifikasi pendidikan D-III/S-1 Kimia/Biologi. Adapun untuk penyuluh pertanian mempunyai kualifikasi pendidikan minimal SMK bidang pertanian atau SLTA plus sertifikasi di bidang pertanian.
Berdasarkan database BKN, tercatat sebanyak 5.527 eks THK2 bidang kesehatan, dan guru/dosen sebanyak 129.938 orang. Adapun penyuluh pertanian, tercatat 15.355 orang, terdiri atas penyuluh pertanian yang direkrut oleh pemda sebanyak 454 orang dan penyuluh pertanian yang direkrut oleh Kementerian Pertanian sebanyak 14.901 orang. “Kami memang kekurangan guru, tenaga kesehatan, dan penyuluh pertanian,” ujar Syafruddin.
Sebelumnya, Kemenpan & RB telah berkirim surat kepada 530 pemerintah daerah dan empat kementerian, yakni Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Agama, dan Kementerian Pertanian, yang memiliki THK2. Seperti diketahui, guru-guru agama di madrasah berada di bawah naungan Kemenag. Sementara Kementerian Ristek Dikti menaungi dosen-dosen pada 35 perguruan tinggi negeri (PTN) baru.
Dalam surat tersebut, Menteri meminta Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) mengantisipasi dan melakukan berbagai langkah. Pertama, menyiapkan anggaran (gaji dan tunjangan terhadap peserta yang lulus seleksi, serta biaya pelaksanaan seleksi) sesuai dengan mekanisme pengaturan penganggaran berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kedua, PPK diminta menyusun jenis jabatan dan unit kerja yang akan diduduki oleh PPPK sesuai dengan peta jabatan dan analisis beban kerja. PPK juga diminta membentuk panitia pelaksana instansi yang antara lain bertugas menentukan lokasi/tempat pelaksanaan seleksi di bawah koordinasi dinas yang menangani bidang pendidikan.
Bagi instansi daerah pemekaran yang data eks THK2 masih terdaftar/tergabung di kabupaten/kota induk, termasuk Guru SMA/K yang beralih menjadi kewenangan provinsi, agar provinsi segera berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan.
Bagi kabupaten/kota pemekaran yang data eks THK2 masih di kabupaten/kota induk, untuk segera pula berkoordinasi dengan kabupaten/kota induk yang bersangkutan. PPK segera mengusulkan kebutuhan PPPK tahun 2019 kepada Menpan & RB dan Kepala BLN dan harus disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari 2019 melalui email asdep2.sdma@menpan.go.id. ”Terhadap PPK yang tidak menyampaikan usulan kebutuhan, kami nyatakan tidak melaksanakan pengadaan PPPK Tahap I,” terang dia.
Ditambahkan, ada 25 pemda yang dinilai sulit melakukan perekrutan PPPK tahun ini, karena belanja pegawainya sudah di atas 50 persen. “Sembilan puluh persen pemda siap. Jadi, hanya 25 pemda yang terkendala karena belanja pegawainya lebih dari 50 persen,” jelas Syafruddin.
Berdasarkan jadwal dari Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) PPPK tahun 2019, tiap instansi yang melakukan perekrutan PPPK melakukan pengumuman pada 8-16 Februari 2019 sekaligus mengecek dan verifikasi data peserta seleksi. Adapun pendaftaran dilakukan pada 10-16 Februari, dan pengumuman hasil verifikasi administrasi dilakukan pada 18 Februari 2019.
Seperti pada perekrutan calon pegawai negeri sipil (CPNS), perekrutan PPPK tahap I juga akan menggunakan sistem computer assisted test (CAT) Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) milik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam sistem ini, peserta melakoni seleksi kompetensi menajerial, sosio-kultural, dan teknis, selain tes wawancara untuk memastikan kualitas calon PPPK.
Penggunaan teknologi dalam perekrutan ini bertujuan menghindari kecurangan, terutama untuk mereduksi adanya calo. Juga, dalam rangka mendekatkan lokasi seleksi kepada peserta, agar peserta tidak perlu mengeluarkan biaya yang besar.
Sesuai jadwal, pelaksanaan tes dengan CAT digelar dua hari, yakni pada 23-24 Februari. Setelah itu, BKN bersama dengan pemda melakukan pengolahan nilai tes pada tanggal 25 sampai dengan 28 Februari, dan pengumuman kelulusan diharapkan pada 1 Maret 2019. (JIBI/Liputan6.com)