Tersangka Wajib Kembalikan Kerugian Pungli Uang Dikembalikan kepada Warga

WONOGIRI—Kerugian akibat pungutan liar (pungli) pada realisasi proyek penyertifikatan tanah gratis Program Nasional Agraria (Prona) Tirtomoyo, Wonogiri 2016 akan dikembalikan kepada warga. Pengembalian setelah proses hukum rampung dan tiga tersangka mengembalikan uang pengganti kerugian.
Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Kejaksaan Negeri (Kejari) Wonogiri, Amir Akbar Nurul Qomar, kepada Koran Solo, belum lama ini, mengatakan kerugian dalam kasus tersebut adalah kerugian warga pemohon. Oleh karena itu kerugian akan dikembalikan kepada mereka. Hal itu sama halnya dalam kasus korupsi yang merugikan negara. Pada perkara tersebut kerugian dikembalikan kepada negara.
Warga pemohon pada Prona Tirtomoyo 2016 tercatat 2.411 orang yang tersebar di 11 desa. Saat itu warga dipungut biaya Rp750.000/orang. Total pungutan mencapai Rp1,808 miliar. Sebagian kecil hasil pungutan sudah dikembalikan 11 kepala desa (kades) dan perangkat mereka, yakni senilai Rp361,7 juta.
Menurut Amir, realisasi Prona yang sekarang bernama Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) itu tidak sepenuhnya gratis. Berdasar surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri, ada beberapa hal yang biayanya dibebankan kepada warga, yakni biaya pengadaan patok, meterai, dan pengurusan dokumen, pada tahap persiapan. Namun, Amir menilai biaya Rp750.000/orang tidak wajar. Jika dihitung, biaya ideal hanya Rp300.000/orang. Hal itu berarti biaya yang ditentukan lebih tinggi Rp450.000/orang.
“JPU [jaksa penuntut umum] secepatnya melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Tipikor [Tindak Pidana Korupsi] Semarang. Yang pasti Februari ini sudah dilimpahkan,” kata Amir mewakili Kepala Kejari (Kajari) Dodi Budi Kelana.
Kepala Desa (Kades) Genengharjo, Tirtomoyo, Wirid Andri, menyampaikan semestinya kerugian yang timbul dalam kasus tersebut dikembalikan kepada warga. Dia pernah menyampaikan pendapatnya tersebut saat penyidikan oleh polisi bergulir. Namun, saat itu polisi meminta hasil pungutan diberikan kepada polisi terlebih dulu sebagai barang bukti. Pada prinsipnya, warga desa tak pernah lagi menanyakan dan mempersoalkan uang yang sudah disetorkan untuk penyertifikatan tanah. Warga menyadari jika mengurus sendiri biayanya mahal.
“Kerugian dalam masalah ini kan bukan kerugian negara, tapi itu uang masyarakat meski programnya program negara. Sudah selayaknya dikembalikan kepada warga,” ujar Kades yang akrab disapa Andri itu.
Sebelumnya, Kepala Kantor Pertanahan Wonogiri, Rio Sumardiyanto, menegaskan biaya persiapan PTSL ditentukan berdasar kesepakatan masyarakat dengan merujuk SKB tiga menteri. Kantor Pertanahan atau panitia ajudikasi tidak turut campur dalam penentuan biaya, terlebih memungutnya. Selain persiapan PTSL, seluruh kegiatan program dibiayai APBN sehingga masyarakat tidak dikenai biaya serupiah pun. Penegasan itu disampaikan Rio untuk mengedukasi masyarakat terkait PTSL. Hal tersebut supaya masyarakat dapat mengantisipasi pungli.
SKB tiga menteri yang dimaksud yakni No. 25/SKB/V/2017, No. 590-3167A/2017, dan No. 34/2017. Dalam SKB tersebut dijelaskan biaya persiapan pendaftaran dibebankan kepada warga. Biaya itu untuk penyiapan dokumen, pengadaan patok dan meterai, dan operasional petugas kelurahan/desa. Besaran biaya di Pulau Jawa masuk kategori V, yakni Rp150.000. (Rudi Hartono)