Permen Belum Jadi, Pendaftaran PPPK Molor

 

JAKARTA—Pendaftaram pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) molor dari yang dijadwalkan, Minggu (10/2). Hingga Senin (11/2), situs pendaftaran PPPK sistem seleksi calon aparatur sipil negara (SSCASN) belum bisa diakses untuk pendaftaran.
Penyebabnya adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan & RB) belum rampung. Permenpan & RB itulah yang akan dijadikan dasar hukum pelaksanaan perekrutan PPPK, sehingga Badan Kepegawain Negara (BKN) belum bisa membuka pendaftaran. Permenpan & RB itu merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang PPPK.
Bersambung ke Hal. 6 Kol. 4
”Saya barusan dapat info dari teman-teman pusat bahwa di Menpan itu masih belum selesai rapatnya tentang teknis dan sebagainya, oleh karena itu tanpa Permenpan & RB yang resmi, BKN tentu tidak bisa mulai membuka pendaftaran,” ujar Kepala Biro Humas BKN, M. Ridwan, ketika dihubungi, Senin (11/2).
Meski begitu, Ridwan memastikan perekrutan PPPK tidak akan dibatalkan. Begitu rapat mengenai substansi di Kemenpan & RB selesai, proses berlanjut. ”Kami yakin bisa di-handle. Dan saya enggak tahu akan mundur sedikit atau enggak, yang penting kami upayakan secepat mungkin,” ujar Ridwan.
Selain itu, lanjut dia, BKN juga masih menunggu data-data dari kementerian dan lembaga terkait serta dinas di daerah terkait calon peserta seleksi PPPK. ”Kami masih tunggu data dari THL-TB [tenaga harian lepas dan tenaga bantu] pertanian, tenaga kesehatan, dan tenaga pendidik,” kata dia.
Menurut dia, saat ini BKN memang mematikan link situs pendaftaran PPPK. Namun begitu Permenpan & RB terbit, situs tersebut bisa diakses. ”Saat ini kami mematikan link-ya tapi sistem sudah siap semua. Tapi begitu sudah ada Permen-nya kami buka,” tandas dia.
Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kemenpan & RB, Mudzakir, mengatakan peraturan menteri tersebut diperkirakan selesai dalam waktu dekat. Alasannya, pembuatan aturan tersebut hingga saat ini tidak terhalang kendala. Dengan begitu, ia yakin pendaftaran pegawai setara PNS bisa dibuka pekan ini.
”Insya Allah dalam waktu dekat [Permen selesai]. Insya Allah [pekan ini pendaftaran bisa dibuka]. Tidak ada kendala,” kata dia kepada, Senin.
Bingung
Molornya perekrutan PPPK membuat bingung tenaga honorer K2. Koordinator Daerah Honorer K2 Karanganyar, R. R. Dyan Candrasari, menilai sistem dan proses rekrutmen pegawai melalui PPPK belum beres. Dyan menyampaikan hingga kini belum bisa mengakses laman BKN untuk mendaftar.
Dia dan sejumlah rekan sudah berupaya mendatangi kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Karanganyar menanyakan PPPK di Kabupaten Karanganyar. Menurut Dyan, Karanganyar membuka rekrutmen PPPK tetapi pemda belum bisa memproses karena semua bermuara ke pemerintah pusat.
”Saya datang bertanya apakah buka PPPK dan dijawab buka. Tetapi kok website belum bisa diakses. Katanya semua kembali ke kebijakan pemerintah pusat. Padahal sebelum daftar kan kami harus konfirmasi ke instansi terkait di daerah. Kalau seperti ini kan membingungkan kami. Informasinya surat belum turun,” kata Dyan saat dihubungi Koran Solo, Senin.
Perempuan yang menjadi K1 pada 2008 dan K2 pada 2013 itu berharap pemerintah pusat segera menyelesaikan kendala rekrutmen PPPK. Dia berharap sebelum 16 Februari sistem pendaftaran PPK telah rampung.
Ketua Paguyuban Honorer K2 Boyolali, Suparjo, mengaku bingung dengan keputusan pemerintah yang menunda pendaftaran PPPK. ”Sebenarnya gimana pemerintah ini. Ada apa kok ditunda lagi. Banyak teman-teman yang menanyakan ke saya tentang hal ini,” ujar dia.
Menurutnya, para eks honorer K2 ini sebenarnya tidak terlalu berminat mendaftar PPPK dan mereka lebih beroriesntasi mendaftar CPNS. ”Nah, baru mau melangkah untuk mendaftar ternyata sudah harus ditunda lagi. Sampai kapan ada kejelasan nasib kami,” tutur dia.
Sementara itu, sebagian pemda di Soloraya gamang dengan proses perekrutan PPPK karena belum menerima petunjuk teknis (juknis) dari Kemenpan & RB dan BKN. Selain itu, juga berkaitan dengan biaya perekrutan PPPK dan gaji PPPK yang harus ditanggung pemda.
Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Sukoharjo, Joko Triyono, menyatakan masih menunggu persetujuan Bupati Sukoharjo Wardoyo Wijaya ihwal rekrutmen PPPK. Joko telah menyerahkan laporan perekrutan PPPK kepada Bupati. Di Sukoharjo lowongan PPPK dikhususkan untuk tenaga penyuluh pertanian dan honorer K2 di bidang pendidikan di Sukoharjo. ”Nanti akan saya sampaikan jumlah usulan rekrutmen PPPK untuk tenaga penyuluh pertanian dan pendidikan. Termasuk gaji yang berasal dari APBD Sukoharjo. Itu wewenang pimpinan [Bupati],” kata dia.
Kabid Perencanaan dan Pengadaan Pegawai Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Sragen, Dwi Agus Prasetyo, menjelaskan sampai sekarang BKPP belum mendapatkan juknis dari BKN. Dia menyayangkan banyak kabar yang beredar di media sosial tentang PPPK Sragen.
Agus meminta warga Sragen bersabar dan terus memantau laman resmi BKPP Sragen dan Pemkab Sragen. (Sri Sumi Handayani/Akhmad Ludiyanto/Tri Rahayu/Bony Eko Wicaksono/Liputan6.com/Detik/JIBI)