Bupati Imbau CPNS Tidak Berpolitik

JOGJA—Bupati Gunungkidul, Badingah, mengimbau kepada para calon pegawai negeri sipil (CPNS) untuk tidak terjun pada politik praktis pada tahun politik ini. Hal itu ia sampaikan saat memberikan Surat Keputusan (SK) CPNS di Bangsal Sewokoprojo pada Selasa (12/2) sekitar pukul 09.00 WIB.
Badingah menuturkan sudah ada UU yang mengatur larangan PNS berpolitik praktis. Dia menegaskan agar para CPNS dapat menjaga netralitas pada pemilu 2019.
”Sesuai dengan UU No. 7/2017 tidak memperbolehkan, ada sanksi tegas jika ada yang berani coba-coba,” ujar Badingah, Selasa (12/2).
Selain itu, Badingah juga memastikan tak ada praktik kolusi korupsi dan nepotisme (KKN) dalam penerimaan CPNS pada tahun ini, karena prosesnya pada tahun ini melalui nasional. ”Tidak ada sistem titip-menitip, semua dilakukan secara transparan,” tegasnya.
Badingah menuturkan pada pemberian SK ini didominasi oleh tenaga pendidikan dan kesehatan.
Kepala Bidang (Kabid) Status, Kinerja dan Kesejahteraan Pegawai, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Gunungkidul, Iskandar, mengatakan penyerahan SK CPNS formasi 2018 sebanyak 386 orang. Dengan komposisi 284 perempuan dan 102 orang laki-laki.
”Untuk rinciannya formasi umum sebanyak 373 orang, formasi honorer K2 jumlahnya empat orang, lulusan terbaik tujuh orang, serta penyandang disabilitas dua orang,” kata Iskandar, Selasa (12/2)
Dia menjelaskan plotting jabatan analisis pariwisata satu orang, analis sistem mutu dan lingkungan satu orang, apoteker ahli pertama 29 orang, dokter ahli pertama 22 orang, dokter gigi ahli pertama empat orang, nutrisionis terampil enam orang, penata ruang ahli pertama satu orang, penelaah data sumber daya alam satu orang, penelaah mutu konstruksi satu orang, pengelola informasi lingkungan satu orang, pengelola pembangunan dan peningkatan jalan satu orang, pengelola rencana teknis tata ruang satu orang, pengelola sarana wisata tiga orang, perawat ahli pertama 10 orang, perawat terampil 38 orang, sanitarian terampil lima orang, teknik dan jembatan ahli pertama satu orang, teknik pengairan ahli pertama dua orang, teknik penyehatan lingkungan ahli pertama satu orang, teknik tata perumahan dua orang, teknik jaringan instalasi tiga orang, dan tenaga guru empat orang. ”Formasi yang paling banyak terisi adalah guru kelas ahli pertama sebanyak 228 orang,” tandasnya. (JIBI/Harian Jogja/Rahmat Jiwandono)