Pengosongan Lahan Tambak Udang Diminta Ditunda

JOGJA—Ketua DPRD Kulonprogo, Akhid Nuryati, meminta Pemerintah Kabupaten Kulonprogo, Jogja, dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) menunda rencana pengosongan lahan tambak udang di selatan proyek pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA).
Alasannya para penambak sudah telanjur menabur benih udang yang kini usianya telah memasuki hari ke-40 atau mendekati masa panen. ”Kasihan teman-teman tambak karena usia benihnya sudah sekitar 40 hari dan sebentar lagi panen,” kata Akhid di sela-sela peninjauan kawasan tambak udang di Desa Glagah, Kecamatan Temon, Jogja, Rabu (20/2).
Pemkab juga diminta agar tidak gegabah dalam mengambil keputusan. Sepanjang aktivitas tambak udang tidak menggangu operasional bandara, maka langkah mengosongkan lahan tidak perlu buru-buru dilakukan. Apalagi saat ini DKP juga belum bisa menentukan lokasi mana yang akan menjadi tempat relokasi para penambak pasca digusur.
”Sepanjang ini tidak menggangu aktivitas bandara serta sembari menunggu kepastian RTRW provinsi dan pemda juga menyiapkan lahan relokasi, kenapa tidak mereka dibiarkan dulu beroperasi,” ujarnya.
Sebelum melakukan relokasi, pemkab juga harus memiliki perencanaan matang untuk menghindari kerugian yang bakal diterima penambak. Antara lain, melakukan pendataan secara menyeluruh terhadap para penambak yang masih aktif, pembuatan konsep zonasi yang jelas peruntukannya, serta pembuatan IPAL Komunal guna mengantisipasi pencemaran lingkungan di lahan relokasi.
Salah satu penambak udang di Desa Glagah, Eko Susilo, 37, mengatakan secara garis besar pihaknya akan mengikuti keputusan dari pemerintah. Jika memang harus direlokasi, maka hal itu akan dituruti. Adanya relokasi diakuinya merupakan permintaan para penambak. Hal ini karena jika lahan digusur penambak tidak akan mendapatkan ganti rugi materi.
”Sebenarnya kalau tidak ganti rugi ya relokasi. Tapi karena tidak ada kompensasi apa-apa jadinya kami berharap ada relokasi yang jelas di mana lokasinya,” kata Eko.
Eko mengungkapkan setelah lahan pertaniannya tergusur bandara, profesi satu-satunya yang bisa ia geluti hanya tambak udang. Walhasil jika tambak ini ikut tergusur, sementara tidak ada kepastian relokasi, dia khawatir bakal kehilangan mata pencaharian.
Hal senada juga diungkapkan penambak udang lain di Desa Glagah, Rifdul Marfud, 29. Akan tetapi segala keputusan harus berdasarkan hasil musyawarah antara kelompok penambak dan pemerintah. Adapun secara pribadi dia meminta agar rencana pengosongan lahan bisa ditunda setidaknya hingga jangka waktu satu tahun. ”Karena kami masih menunggu masa panen, selain itu untuk segala persiapan butuh waktu yang tidak sebentar,” ucapnya.
Rifdul mengatakan jumlah penambak udang di sepanjang Pantai Glagah hingga Congot berkisar 200 orang. Sementara jumlah tambak ada lebih dari 300. Dari jumlah tersebut 10 persennya tergolong tidak aktif. Adapun masing-masing kolam isinya berkisar 100.000 hingga 200.000 benih udang.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kulonprogo Sudarna seusai audiensi dengan para penambak udang terkait relokasi tambak di gedung DPRD Kulonprogo, Kamis (14/2) lalu, mengaku dilematis terhadap kebijakan penggusuran ini. Pasalnya usaha tambak udang menggerakan ekonomi masyarakat di kawasan selatan. Namun demikian di sisi lain, perluasan kawasan tambak udang terbentur Perda RTRW. ”Tentunya, ini perlu dukungan dari legislatif sebagai pembuat peraturan,” ujarnya.
Menurut Sudarna, berdasarkan Perda RTRW Kulonprogo, peruntukkan budi daya air payau di antaranya tambak udang berada di Pasir Mendit dan Pasir Kadilangu di Kecamatan Temon dan kawasan Pantai Trisik, Kecamatan Galur. Sementara jika kawasan peruntukkan tambak udang dibebaskan, maka perlu ada review RTRW di DPRD, yang saat ini tengah dibahas DPRD Kulonprogo. (JIBI/Harian Jogja/Jalu Rahman Dewantara)