Bermain simbol Indonesia Butuh Politik Bermartabat

Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Ahmad Sadzali mengatakan politisasi agama hampir selalu muncul di setiap pemilu.
“Ranah politisasi agama sangatlah luas sekali. Bisa dengan menggunakan dalil-dalil agama, pemanfaatan kegiataan keagamaan, penggunaan simbol keagamaan, dan lain sebagainya. Sementara, di dalam aturan kampanye hanya ada larangan penggunaan tempat ibadah. Padahal politisasi agama dapat dilakukan di mana saja, tidak hanya di tempat ibadah,” kata Ahmad.
Menurut Ahmad, bahkan politisasi yang samar-samar ini bisa berada pada zona di luar larangan-larangan dalam aturan kampanye. Misalnya politisasi simbol-simbol kebangsaan dan nasionalisme.
“Saya mencatat, politisasi ini pernah terjadi setidaknya ketika pemilu kepala daerah DKI Jakarta 2017 lalu, untuk melawan politisasi agama,” kata Ahmad.
Ahmad mengatakan di titik inilah dinding tipis pemisah antara politik dan politisasi sekaligus tantangan terberat untuk membedakan antara politik dan politisasi. Menurut Ahmad, mungkin tidak ada hukum yang melarang. Akan tetapi, kewarasan etika politik yang bekerja untuk mengukur politisasi ini pantas ataukah tidak.
Pesan Politis
“Sebenarnya letak pembeda antara politik dan politisasi samar-samar adalah pada niat si pelaku atau si pembuat pesan. Inilah yang menyebabkan sulitnya mengungkapkan politisasi yang samar-samar,” kata Ahmad.
Ahmad kemudian memberi contoh, sebenarnya yang paling tahu kebijakan dana kelurahan jika nantinya jadi terealisasi di tahun politik, itu murni kebijakan politik ataukah ada unsur politisasi adalah Presiden Jokowi selaku pemegang kebijakan.
Atau, yang paling tahu dalil yang dibawakan seorang penceramah agama dalam suasana politis termasuk politisasi agama ataukah murni politik agama adalah si penceramah itu sendiri.
“Namun demikian, bukan berarti kita yang menerima pesan [politik ataukah politisasi] tersebut tidak dapat menilai. Posisi adalah penafsir. Maka, sebenarnya cukup banyak metode penafsiran yang dapat kita gunakan dalam melihat fakta pesan yang dikirimkan oleh pejabat, politisi, atau siapa saja yang pesannya bernuansa politis,” kata Ahmad.
Ahmad kembali memberi contoh, dengan meminjam seni memahami atau hermeneutika ala Friedrich Schleiermacher, dengan mencoba masuk ke dunia si pengirim pesan. Salah satu cara dengan memahami psikologi si pengirim pesan. Cara ini mungkin cukup mudah digunakan untuk mengungkap jenis politisasi yang samar-samar.
Kondisi psikologis si pengirim pesan bisa dilihat dari posisi dia ketika pesan itu dikirimkan, seperti sebagai anggota partai, calon politik, simpatisan, kerabat politisi, dan lainnya.
Peluang munculnya politisasi dari kondisi psikologis yang paralel dengan kepentingan politik sangatlah besar sekali. Hal tersebut tentu berbeda dengan suatu kondisi psikologis yang memang netral dari kepentingan politik.
“Aapa pun metode penafsiran yang digunakan dalam mengungkap politisasi, kita tetap berharap agar politisasi itu tidak ada. Sebab, politik yang bermartabat adalah politik tanpa politisasi. (Salsabila Annisa Azmi/JIBI/Detik/Antara/Liputan6)