pemilu 2019 Politisi Agama Memuaskan Nafsu Politik

Cendekiawan muda Nahdlatul Ulama (NU) Zuhairi Misrawi angkat bicara menanggapi polemik yang beredar di masyarakat terkait puisi Neno Warisman dalam acara Malam Munajat 212. Puisi itu dinilai sebagai upaya mencampuradukkan masalah agama ke dalam politik. Puisi Neno Warisman dalam Malam Munajat 212 menambah daftar peristiwa politisasi agama dalam masa Pilpres 2019. Berikut laporan wartawan Jaringan Informasi Bisnis Indonesia, Salsabila Annisa Azmi, dari berbagai sumber.

redaksi@jibinews.co

”Puisi Neno Warisman yang dibacakan dalam acara Munajat 212 banyak mendapatkan respons dan kritik dari umat Islam, karena isi puisi tersebut telah membawa agama ke dalam ranah politik, yang dapat memecah belah umat Islam dalam polarisasi politik yang semakin tajam,” ujar Gus Mis, panggilan akrab Zuhairi Misrawi, Minggu (24/2).
Menurut Ketua Bidang Hubungan Antar-Agama Baitul Muslimin Indonesia itu, dalam sejarah Islam, isi puisi Neno Warisan sangat berbahaya, karena dapat menjadi petaka (nakbah). Lebih lanjut Gus Mis menjelaskan hal serupa pernah dilakukan oleh kaum Khawarij di masa lalu, karena mengatasnamakan Allah untuk sekadar memuaskan nafsu politik.
“Semua makhluk akan menyembah Allah karena fitrah manusia begitu dekat dengan Tuhannya [hablum minallah]. Maka dari itu, hindarilah cara-cara mempolitisasi Allah ala kaum Khawarij, karena Allah adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang,” kata Gus Mis.
Calon anggota legislatif (Caleg) untuk DPR dari PDI Perjuangan ini menilai, seharusnya perhelatan politik lima tahunan diisi dengan adu program, argumen, gagasan dan bukan sebaliknya yang memperluas friksi dan polarisasi dengan membawa-bawa agama. Sebab mayoritas muslim di Indonesia adalah mereka yang beragama secara moderat dan toleran. Mereka paham betul antara domain ibadah dan domain politik.
Gus Mis mengatakan sejatinya ibadah kita kepada Allah (hablum minallah) justru untuk memperkuat persaudaraan (hablum minannas). Dia menilai puisi Neno Warisman jelas sangat berbahaya, karena merusak hablum minallah sekaligus hablum minannas.
Puisi Neno Warisman yang di-bacakan saat acara Malam Munajat 212 di kawasan Monas, Jakarta, Kamis (21/2), dianggap mendahului ketentuan Tuhan karena menghakimi keagamaan seseorang.
Dalam salah satu bait puisi yang berbunyi, “Jangan-jangan Engkau tinggalkan kami dan menangkan kami karena jika Engkau tidak menangkan kami khawatir ya Allah Kami khawatir ya Allah Tak ada lagi yang menyembah-Mu.” Puisi ini menyiratkan seolah-olah pasangan capres-cawapres 01 tidak ada yang beragama.
Bukan Sekali
Kasus politisasi agama tak hanya terjadi pada doa Neno. Menjelang Natal, Cawapres KH. Ma’ruf Amin memberikan ucapan selamat Natal kepada umat kristiani. Sementara itu, Capres Prabowo Subianto ikut merayakan Natal bersama keluarga besarnya yang tersiar melalu akun Twitter keponakannya.
Sikap dan pernyataan Kiai Ma’ruf Amin mendapatkan banyak kritik dan olok-olok dari pendukung Prabowo Subianto dengan menyatakan Ma’ruf Amin tidak konsisten; dulu ketika di MUI melarang, sekarang justru melakukanya sendiri. Polemik mengenai boleh dan tidaknya umat Islam mengucapkan selamat Natal pun mencuat. Polemik semakin seru dan dramatis lantaran pertaliannya erat dengan politik elektoral 2019.
Tindakan Prabowo Subianto yang ikut merayakan Natal pun tidak luput dari olok-olok para pendukung capres nomor urut 01 Jokowi-Ma’ruf Amin. Mereka menyatakan, muslim yang ikut merayakan ritual agama lain bukan dalam ranah ikhtilaf, melainkan ijmak ulama mengatakan haram. Apa yang dilakukan Prabowo adalah fatal, lebih-lebih dia sebagai representasi calon pemimpin yang direkomendasikan oleh Ijtimak Ulama Jilid I dan II.
Tidak lama setelah itu, muncul lagi peristiwa yang tidak kalah menghebohkan, yaitu Persatuan Dai Aceh menginisiasi tes baca Alquran bagi capres dan cawapres yang pelaksanaannya direncanakan pada 15 Januari mendatang. Kiai Ma’ruf Amin menyanggupi permintaan tes tersebut dengan menyatakan akan mengajak Jokowi, sementara kubu Prabowo-Sandi menolak dengan halus.
Tidak lama berselang, viral video Sandiaga Uno yang sedang berwudu. Caranya aneh, dan dianggap tidak memenuhi syarat dan rukun wudu sebagaimana dalam tuntunan fiqh thaharah. Hal ini jadi bahan tertawaan publik, khususnya pendukung Jokowi-Ma’ruf Amin. Bagi mereka, hal itu menggelikan dan sulit dipercaya.
Dosen Sosiologi Politik Fakultas Syariah IAIN Jember Fathor Rahman mengatakan rentetan peristiwa politik di Tanah Air saat ini menunjukkan fenomena malapraktik politisasi agama. Berdasarkan yang dia amati, Wikipedia mengartikan malapraktik sebagai suatu jenis kelalaian dalam standar profesional yang berlaku umum dan pelanggaran atas tugas yang menyebabkan seseorang menderita kerugian. Hal ini dilakukan oleh seorang profesional atau pun bawahan, agen atas nama klien atau pasien yang menyebabkan kerugian bagi klien atau pasien.
Malapraktik
Menurut dia, malapraktik ini pertama ditunjukkan dengan kesalahan diagnosis oleh pendukung Prabowo-Sandi, khususnya yang tergabung dalam Ijtimak Ulama dan Persaudaraan Alumni 212. Mereka menyerukan ganti presiden dan mendukung Prabowo dengan menyebarkan propaganda Prabowo adalah pemimpin Islam yang ideal, melindungi Islam, dekat dengan ulama dan umat Islam. Hal itu adalah rentetan atribusi yang dipertentangkan dengan karakter Jokowi yang digambarkan sebagai pemimpin yang anti-Islam, Tionghoa, bagian dari PKI, anti dan suka mengkriminalisasi ulama.
Ditambahkan dia, sungguh propaganda itu telah merugikan tidak hanya Jokowi, tetapi juga klien mereka, Prabowo Subianto. Seperti Jokowi, Prabowo adalah seorang muslim yang nasionalis. Selain itu, ini yang menarik, keluarga besar Prabowo banyak yang beragama Kristen dan secara ras, campuran Jawa-Tionghoa.
“Maka pada saat Natal wajar jika dia ikut bergembira merayakan hari kebahagiaan bersama keluarga. Sebenarnya Prabowo adalah tipikal sosok yang mewakili warna khas keindonesiaan yang plural. Dengan begitu, semestinya konten iklan politik bagi Prabowo bukan politisasi agama [Islam], melainkan lebih pada penguatan tenunan keindonesiaan yang di dalamnya berisi konsep toleransi, keanekaragaman budaya, agama, ras dan lain sebagainya. Termasuk kebersamaan dan kesetaraan di bawah naungan konstitusi NKRI,” kata dia.
Overdosis
Kesalahan diagnosis dan ketidak-sinkronan antara pribadi dan iklan capres-cawapres itu juga ditambah dengan overdosis politisasi agama.
Overdosis adalah istilah medis yang menggambarkan kelebihan dosis yang gejala terjadinya adalah keracunan akibat obat yang melebihi ukuran yang bisa diterima oleh tubuh. Dalam konteks overdosis politisasi agama, berlebihannya penggunaan politisisasi agama dalam propaganda politik sehingga tidak bisa diterima akal sehat. Menurut Fathor, inilah yang terjadi dalam proses politik menjelang Pilpres 2019.
“Semua yang melekat pada diri capres dan cawapres dihubungkan dengan agama. Hal-hal yang tidak terkait langsung dengan prasyarat presiden kemudian dianggap penting dibincangkan karena bertalian dengan agama, seperti cara salat, wudu, baca Alquran, dan lain sebagainya,” kata dia.
Fathor mengatakan overdosis politisasi agama dalam tingkat tertentu mengakibatkan kondisi yang sama-sama mengganggu, dalam hal ini pada sistem berpikir seseorang.
Fakta yang paling jelas adalah seseorang dapat mengalami gangguan penglihatan terhadap realitas di hadapannya. Misalnya, apa pun yang dilakukan dan diatribusikan pada individu yang didukungnya benar seratus persen, dan sebaliknya apa pun yang dilakukan pihak lawan salah total meski secara substantif kedua calon sama.
Kedua, halusinasi. Bentuk nyata dari kondisi ini ialah merasa diri dan kelompoknya selalu dizalimi oleh kelompok lawan. Kesialan-kesialan yang dialami kendatipun merupakan akibat kelalaian dirinya dianggap sebagai bentuk kejahatan yang dilakukan pihak lawan terhadap dirinya.
Ketiga, muntah-muntah. Kondisi ini dapat dilihat dari ujaran-ujaran kebencian dan nyinyir yang seperti muntah para pendukung di media sosial. Ujaran yang berasal dari individu yang sedang mabuk dan apa yang dikeluarkan seperti muntah; sesuatu yang terdesak harus keluar karena kondisi tertentu tetapi sangat menjijikkan bagi orang-orang yang berseberangan dengannya.
Keempat, kehilangan kesadaran yang menyebabkan inkonsistensi. Overdosis politisasi agama saat ini sangat akut dan menyebabkan, baik pendukung Prabowo-Sandi maupun pendukung Jokowi-Ma’ruf Amin, kehilangan konsistensi dalam memasarkan calon mereka. Pendukung Jokowi yang awalnya jengah menggunakan isu agama dalam pilpres ini kemudian gandrung menggunakan isu agama begitu mereka mengetahui fakta kemampuan tata cara ibadah Prabowo dan Sandiaga begitu rendah. Ditambah lagi fakta Prabowo ikut merayakan Natal dan keengganannya dites menjadi imam salat dan membaca Alquran.
Atas fakta itu, kubu Prabowo yang sebelumnya banyak menggunakan isu agama kemudian enggan menggunakannya. Mereka justru beralih pada isu profesionalisme, kerja, dan program kerja pembangunan. Tentu fakta-fakta ini juga membuat tidak nyaman Prabowo-Sandi dan para pendukungnya.
“Fenomena politik Tanah Air saat ini memberikan pelajaran yang sangat berharga dan gamblang bahwa penggunaan politisasi agama dalam proses politik sangat tidak mendewasakan dan bahkan dapat merugikan semua pihak, baik kandidat, para pendukung, maupun masyarakat luas. Inkonsistensi narasi para pendukung tentu akan membingungkan bahkan menyesatkan masyarakat luas,” kata Fathor. (salsabila@harianjogja.com/JIBI/okezone.com/detik.com)