BISNIS RITEL modern Porsi Produk UMKM Capai 20%

JAKARTA—Pengusaha ritel mengklaim porsi produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di ritel modern telah mencapai 20%.

M.Richard
redaksi@koransolo.co

Hal tersebut diklaim sebagai dampak upaya pengusaha ritel yang aktif mencari produk UMKM potensial. Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), Roy Mandey, mengatakan upaya tersebut berhasil menggenjot porsi produk UMKM yang awalnya hanya sekitar 10%-15%, kini menjadi 20%.
”Kami pelaku usaha sudah aktif mencari pelaku UMKM untuk masuk ritel modern. Kami melakukan penilaian sendiri. Bagi kami, pelaku UMKM merupakan mitra strategis,” kata dia, Rabu (27/2).
Roy berharap pemerintah daerah semakin aktif mendorong pelaku UMKM daerah untuk masuk ke ritel modern. Pengusaha ritel memiliki banyak daftar pelaku UMKM potensial baik dari segi kualitas, kemasan, izin, sertifikat, maupun merek produk. Namun, permasalahan menggenjot produk UMKM selalu sama, yakni kontinuitas produk UMKM yang membuat pengusaha tidak berani untuk memasukkan produk tersebut ke gerai.
”Kontinuitas itu paling penting. Permasalahan ini cuma pemerintah daerah yang bisa bantu. Pelaku UMKM ini harus dibantu pendanaan, produksinya harus terjamin. Setidaknya stok untuk gerai ritel modern di daerah tersebut,” jelas dia.
Menuju Ekspor
Menurut Roy, pemerintah daerah tidak perlu khawatir dan sampai membuat moratorium penambahan gerai ritel modern di daerah mereka. Peningkatan kinerja UMKM juga merupakan salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh para pengusaha ritel modern.
”UMKM menurut kami adalah mitra kerja. Salah satu napas perekonomian. Bahkan mereka paling besar. Mereka justru yang memiliki produk khas untuk dijual. Kami justru ingin berkolaborasi,” ujar dia.
Selain itu, Roy melanjutkan pemerintah daerah bisa menjadikan kemampuan pelaku UMKM yang telah masuk di ritel modern sebagai tolok ukur untuk mendorong produk tersebut ke pasar ekspor. ”Teorinya mudah. Jika pelaku UMKM sudah mampu tembus di ritel modern maka semua kuantitas dan kualitas produk mereka terjaga. Artinya mereka juga sudah siap ekspor,” tutur dia.
Sebelumnya, sejumlah pemerintah daerah memberlakukan moratorium pembukaan ritel modern berjejaring. Hal itu seperti yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang menerapkan moratorium minimarket hingga 2030. Berdasarkan catatan Espos, kebijakan itu dimulai dengan penyegelan sejumlah minimarket berjejaring waralaba nasional yang belum mengantongi izin pada 2016.
Kebijakan ini diambil guna melindungi toko kelontong dan pedagang pasar tradisional di Sukoharjo. Pemilik minimarket yang disegel wajib mengganti izin pendirian toko modern menjadi supermarket, department store, atau hypermarket selama moratorium minimarket hingga 2030. (JIBI)