Kemendagri Tunda Cetak KTP-el bagi WNA

JAKARTA—Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memastikan meski memiliki KTP-el, warga negara asing (WNA) tak memiliki hak pilih pada Pemilu 2019.

redaksi@koransolo.co

Selain itu, Kemendagri memutuskan menunda pencetakan e-KTP bagi WNA. Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrullah, dalam jumpa pers di Press Room Kemendagri, Kantor Kemendagri Gd. A Lantai I, Jl. Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (27/2).
“WNA itu punya KTP-el hanya untuk identitas selama tinggal di Indonesia. Dia tidak punya hak politik, baik itu dipilih maupun pemilih, jadi keliru kalau bilang WNA punya KTP-el untuk dipergunakan Pemilu 2019,” terang Zudan seperti ditulis liputan6.com, Rabu (27/2).
Zudan menyatakan, meski KTP-el bagi WNA yang sudah memiliki surat izin tinggal dijamin undang-undang, Zudan meminta penundaan hingga 18 April agar suasana pemilu kondusif.
”Banyak masyarakat yang perlu kami beri sosialisasi, bahwa pencetakan KTP elektronik WNA itu sesuai UU. Tapi saya memahami situasi di lapangan, agar semuanya kondusif, ditahanlah sampai 50 hari ke depan. bolehlah dicetak pada 18 april,” kata dia.
Sementara itu, mengenai kasus penemuan KTP-el WNA Tiongkok bernama Chen di Cianjur, Zudan menyatakan Kemendagri siap membantu KPU menyisir apakah ada WNA yang masuk DPT.
”Kami tawarkan KPU beri kami DPT nya, kami sisir, kami cocokkan apakah ada WNA masuk DPT atau tidak. Ini kerjaan rahasia ya ini. Nanti kami serahkan dengan penuh kerahasiaan ke KPU untuk perbaikan,” kata dia.
Ketentuan kepemilikan KT-el bagi WNA terdapat dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2013 dalam Pasal 63 ayat (1) dijelaskan bahwa penduduk orang asing yang memilik izin tinggal tetap yang telah berumur 17 tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el. Lebih lanjut dalam Pasal 64 ayat (7) huruf b disebutkan bahwa masa berlaku KTP-el bagi orang asing disesuaikan dengan masa berlaku izin tinggal tetap.
“Kepemilikan KTP-el bagi TKA/WNA tidak sembarangan. KTP didapat setelah yang bersangkutan memiliki surat tinggal tetap atau KITAP. Undang-undangnya ada pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 63 dan 64,” kata Zudan.
Zudan mengatakan, yang dimaksud dengan penduduk ialah termasuk warga negara Indonesia (WNI) dan warga negara asing (WNA), keduanya dikenakan kewajiban untuk memiliki KTP-el dengan ketentuan sebagaimana yang tersebut dalam undang-undang, di antaranya berusia 17 tahun dan untuk WNA telah memiliki kartu izin tinggal tetap (KITAP).
Sebelumya, foto kepemilikan e-KTP tenaga kerja asing (TKA) atau WNA Tiongkok bernama Chen menjadi sorotan warganet.
Dalam foto yang beredar, bentuk e-KTP warga negara asing (WNA) hampir sama dengan e-KTP penduduk Indonesia atau WNI. (JIBI/Detik)