Pemilihan Kepala Desa Serentak di Klaten 39 Pasang Suami-Istri Maju Pilkades

KLATEN—Jumlah total cakades peserta Pilkades serentak Klaten di 270 desa pada Rabu (13/3) mendatang sebanyak 792 orang. Dari jumlah itu, ada 39 pasangan suami-istri yang menjadi cakades.
Sementara itu, panitia pemilihan di 270 desa pelaksana Pilkades serentak menggelar penetapan calon kepala desa (cakades) serta pengundian nomor urut, Senin (4/3). Penetapan dan pengundian nomor urut dilakukan di masing-masing desa.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Klaten, Ronny Roekmito, mengatakan penetapan dan pengundian nomor urut menjadi salah satu tahapan sebelum Pilkades berlangsung. Setelah tahapan tersebut, para cakades menggelar kampanye. “Besok [Selasa (5/3)], seluruh cakades, pendamping, panitia, perwakilan kecamatan, serta BPD kami kumpulkan untuk deklarasi damai di GOR Gelarsena. Jumlah yang kami undang untuk deklarasi ada 2.300 orang,” jelas Ronny saat ditemui di Pemkab Klaten, Senin.
Ronny mengimbau agar kampanye dilakukan dengan menjaga keamanan serta ketertiban. Ia meminta simpatisan tak melakukan konvoi yang justru mengganggu kenyamanan warga. “Kampanye sudah diatur. Tidak perlu pakai sepeda motor dan konvoi. Lakukan kampanye secara damai agar semuanya ayem tentrem,” kata dia.
Kabid Penataan dan Administrasi Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermasdes) Klaten, M. Mujab, mengatakan dari pendataan yang dilakukan ada 792 pendaftar cakades yang memenuhi persyaratan. Artinya, mereka berhak ditetapkan menjadi cakades.
Mujab menjelaskan selain mayoritas cakades petahana maju, ada sekitar 39 pasutri yang akan mencalonkan diri pada pilkades serentak kali ini. Hal itu seperti di Desa Kepurun dan Desa Borangan, Kecamatan Manisrenggo dengan dua cakades yang menjadi rival yakni pasutri. “Jumlah pasutri yang maju itu belum termasuk jumlah yang satu keluarga menjadi rival,” jelas dia saat ditemui di Gedung Wanita.
Terkait rival cakades yang masih satu keluarga, Mujab mengatakan hal itu tak masalah. Sesuai aturan, seluruh warga negara Indonesia (WNI) berhak mencalonkan diri menjadi cakades meski berasal dari desa pelaksana Pilkades.
Sementara itu, penetapan dan pengundian nomor urut cakades seperti yang digelar di Desa Candirejo, Kecamatan Ngawen. Tahapan itu digelar di Gedung Serbaguna Candirejo, Senin sekitar pukul 09.30 WIB. Di Candirejo ada lima cakades yakni Suparno, 52, Zainudin Senoaji, 38, Budi Prasetya, 53, Srijono Darso Suharno, 53, dan Farah Dedi Setiawan, 32.
Salah satu cakades, Zainudin Senoaji, mendatangi tempat pengundian nomor urut dengan menumpang andong dari rumahnya di Dukuh Duwetan. Ia datang bersama puluhan sukarelawannya yang menaiki sepeda kayuh. “Saya sengaja mengajak sukarelawan untuk pawai politik. Kami menyerukan bahwa Pilkades di Candirejo agar terbebas dari praktik money politics,” jelas dia. Soal persiapannya menghadapi pilkades, Udin menjelaskan sudah membentuk sukarelawan. Selain itu, ia juga membuat posko pemenangan untuk koordinasi, pengumpulan massa, hingga pemetaan suara. Soal biaya operasional yang ia siapkan menghadapi pilkades, Udin mengaku menyiapkan dana Rp30 juta-Rp50 juta. “Dana berasal dari dana pribadi. Dana yang saya siapkan untuk operasional. Saya pastikan tidak akan melakukan praktik politik uang karena saya ingin calon pemimpin Candirejo bebas dari praktik korupsi,” ungkapnya.
Lain halnya dengan cakades lainnya di Candirejo, Suparno. Ia hanya datang membawa empat orang tim suksesnya ke lokasi penetapan serta pengundian nomor urut. Suparno yang berstatus sebagai PNS itu sudah kali ketiga maju menjadi cakades di Candirejo.
Soal biaya yang ia siapkan, Suparno mengaku tak menyiapkan dana hingga puluhan juta rupiah. “Saya buat seminimal mungkin. Soal politik uang, saya menyirik hal tersebut. Saya taat aturan. Kasihan warganya selain itu praktik politik uang juga berisiko urusan dengan hukum,” katanya. (Taufiq Sidik Prakoso)