Seluruh Panitia Mengundurkan Diri Pilkades Tegalrejo Terancam Ditunda

KLATEN—Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Desa Tegalrejo, Kecamatan Bayat, Klaten, terancam mundur. Hal itu lantaran seluruh panitia pilkades memilih mengundurkan diri.

Taufiq Sidik Prakoso
redaksi@koransolo.co
Pengunduran diri panitia pilkades Tegalrejo secara serentak dilakukan pada Senin (4/3). Seluruh panitia berjumlah sekitar 31 orang kompak membuat surat pernyataan pengunduran diri yang ditujukan kepada bupati. Surat pengunduran diri diserahkan langsung para panitia kepada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Klaten, Ronny Roekmito, di kantor desa setempat, Senin malam.
Informasi yang dihimpun, sebelum seluruh panitia mengundurkan diri, sekelompok warga menggelar aksi protes ke kantor desa setempat, Senin. Aksi digelar sebelum tahapan pengundian nomor urut calon kepala desa (cakades). Mereka memprotes panitia setelah jago yang diusung tak masuk lima besar peraih nilai tertinggi yang berhak ditetapkan menjadi cakades. Aksi protes itu membuat pengundian nomor urut urung dilakukan.
Salah satu anggota panitia, Jimawan, mengatakan saat awal pendaftaran ada lima pendaftar. Namun, sebelum pendaftaran ditutup, empat pendaftar mengundurkan diri hingga tersisa satu orang. Alhasil, pendaftaran bakal cakades diperpanjang. Saat perpanjangan, ada 17 pendaftar namun dua orang memilih mengundurkan diri. “Sehingga tersisa 15 orang. Kemudian yang melengkapi berkas ada sembilan orang,” kata Jimawan saat ditemui Koran Solo di Kantor Desa Tegalrejo, Selasa (5/3).
Sesuai perbup, jumlah maksimal cakades yang berhak mengikuti pilkades lima orang. Panitia pilkades Tegalrejo lantas melakukan penilaian meliputi tiga variabel yakni pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, dan usia. Ketentuan nilai sudah diatur dalam perbup.
Panitia pilkades Tegalrejo lantas menetapkan lima besar peraih nilai tertinggi. Jago warga yang memprotes tak masuk dalam daftar yang berhak ditetapkan menjadi cakades. “Warga menuntut agar jago mereka bisa masuk dalam lima cakades tersebut,” kata Jimawan.
Jimawan mengklaim seluruh panitia bekerja sesuai aturan yang berlaku. Hal itu termasuk penilaian yang sudah mengacu pada ketentuan penilaian yang diatur dalam perbup. “Kalau kami meloloskan tentu kami akan diprotes dari cakades lainnya. Posisi panitia dilematis. Karena sudah tidak bisa lagi membendung keinginan masyarakat, akhirnya panitia memilih mengundurkan diri,” jelas dia.
Ia mengatakan surat pengunduran diri sudah dibuat. Panitia pilkades dan Pemerintah Desa Tegalrejo menunggu keputusan bupati soal kelanjutan pilkades Tegalrejo.
Asisten Pemerintahan dan Kesra Klaten, Ronny Roekmito, mengatakan mediasi soal protes warga digelar di Kantor Desa Tegalrejo pada Senin siang. Mediasi diikuti seluruh panitia, perwakilan Pemkab, kecamatan, serta perwakilan warga. Namun, hingga malam tidak ada kesepakatan dan akhirnya panitia mengundurkan diri.
“Warga menghendaki ada satu orang yang dipaksakan masuk padahal sesuai aturan tidak bisa. Tidak ada kesepakatan kemudian muncul wacana dari satu atau dua panitia untuk mengundurkan diri. Wacana itu disambut panitia lainnya hingga mereka membuat surat pernyataan,” jelas Ronny saat ditemui Koran Solo di Gedung Pemkab.
Lantaran seluruh panitia memilih mengundurkan diri, Ronny menjelaskan Pilkades Tegalrejo tak bisa dipaksakan untuk tetap digelar pada pilkades serentak gelombang II yang dijadwalkan Rabu (13/3). “Diikutkan pada pilkades serentak gelombang berikutnya [sekitar September 2019]. Yang utama yakni suasana kondusif di desa tersebut,” ungkapnya.
Ronny mengatakan dari laporan yang ia terima hanya pilkades di Tegalrejo yang bermasalah. Sementara, pilkades di 269 desa lainnya tetap berlangsung sesuai tahapan.