DJP Petakan WP E-Commerce

SOLO—Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah (Kanwil DJP Jateng) II sedang memetakan pelaku usaha yang menjual produk mereka lewat marketplace. Hal ini untuk menerapkan regulasi pajak e-commerce.
Pajak dagang elektronik merupakan amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (e-commerce). Dengan regulasi tersebut, pengusaha yang berdagang menggunakan media sosial maupun marketplace harus membayar pajak.
Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah II, Rida Handanu, mengatakan sesuai regulasi tersebut pedagang atau penyedia jasa wajib memiliki dan memberitahukan nomor pokok wajib pajak (NPWP) kepada penyedia platform marketplace.
“Kami atur kerja sama dengan Google dan media sosial internasional. Apalagi selama ini mereka memperoleh penghasilan dari Indonesia. Pengawasan ini untuk menertibkan wajib pajak dan bukan menakut-nakuti pelaku usaha,” kata dia kepada wartawan, pekan lalu.
Rida memaparkan ada beberapa kewajiban yang mesti dipenuhi penyedia marketplace dan pedagang antara lain, penyedia platform marketplace wajib memiliki NPWP dan dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP). Mereka wajib membayar pajak penghasilan (PPh) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang PPh. Sedangkan untuk pedagang wajib memberitahukan NPWP kepada penyedia platform marketplace.
Pelaku usaha di marketplace juga harus melaporkan pajak mereka seperti halnya dalam penyampaian surat pemberitahuan (SPT) tahunan PPh. Namun demikian, teknisnya diserahkan kepada masing-masing marketplace.
“Tarif pajak marketplace tidak dibedakan. Ini tergantung pelaku usaha, masuk usaha mikro, kecil, dan menengah [UMKM] atau tidak,” ujar dia.
Untuk pengusaha dagang elektronik dengan omzet di bawah Rp4,8 miliar atau masuk kategori UMKM dibebani PPh final 0,5% dari omzet. Sedangkan untuk pengusaha/badan usaha dengan omzet lebih dari Rp4,8 miliar dibebani pajak 25% dari pendapatan kena pajak. Penyedia platform marketplace wajib melapor ke DJP terkait penghasilan dari jasa-jasa jualan tersebut. “Kami tinggal mencocokkan pelaku usaha dengan data SPT yang dilaporkan,” imbuh dia.
Namun demikian, Kanwil DJP Jateng II belum bisa memaparkan berapa banyak pelaku usaha melalui marketplace yang melaporkan SPT khususnya di lingkup Kanwil DJP Jateng II. Dia membutuhkan waktu untuk mengumpulkan data.
Sementara itu, seorang pelaku UMKM yang memanfaatkan marketplace dan media sosial asal Solo, Nizar, mengatakan tidak masalah jika para pedagang yang berjualan di marketplace dikenai pajak asal tidak memberatkan.
Dia menegaskan banyak pelaku usaha yang belum mengerti persoalan pajak. Nizar mengaku hingga saat ini belum memiliki NPWP. Hal itu lantaran nilai omzet usaha miliknya masih masuk kategori bebas pajak.
“Pajak bagi pelaku usaha masih menjadi momok. Maka dari itu, perlu digencarkan sosialisasi soal pajak dan bagaimana regulasinya. Saya sendiri juga masih bingung,” ujar dia kepada Koran Solo, Jumat (8/3). (Farida Trisnaningtyas)